Wartain.com – Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana meminta persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak selalu berujung pada proses hukum. Menurutnya, sejumlah perselisihan warga dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui dialog dan musyawarah di tingkat lingkungan.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Sosialisasi Restorative Justice di Aula Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jumat (28/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan perkara atau konflik masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan pihak yang berselisih untuk duduk bersama dan mencari penyelesaian yang dapat diterima, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapannya permasalahan-permasalahan yang ada bisa diselesaikan di wilayah, tidak langsung masuk ke ranah kepolisian atau meja hijau. Pendekatan ini dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan,” kata Bobby.
Menurutnya, penyelesaian persoalan secara dini dapat mencegah konflik berkembang lebih besar. Dalam hal ini, RT dan RW dinilai memiliki peran penting karena menjadi unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.
Bobby menyebut pengurus RT dan RW dapat menjadi ruang pertama bagi warga untuk menyampaikan persoalan, melakukan komunikasi antarpihak, hingga memfasilitasi mediasi sebelum masalah dibawa ke tahapan berikutnya.
“Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain memperkuat mekanisme musyawarah di tingkat lingkungan, Pemerintah Kota Sukabumi juga mendorong optimalisasi 33 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah tersedia di berbagai wilayah.
Bobby meminta keberadaan Posbankum tidak sekadar menjadi formalitas. Fasilitas tersebut harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, pendampingan maupun akses terhadap penyelesaian persoalan hukum.
Ia pun meminta camat dan lurah bersama pengurus RT dan RW memastikan Posbankum di wilayah masing-masing dapat berjalan secara aktif.
“Melalui kegiatan ini, saya minta dikawal oleh camat, lurah, serta pengurus RT dan RW supaya Posbankumnya benar-benar jalan. Jadi masyarakat tidak bingung kalau ada masalah lahan atau sengketa warga, semua bisa mediasi di wilayah terlebih dahulu,” tegasnya.
Bobby menilai penguatan penyelesaian masalah berbasis masyarakat juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Persoalan sederhana, kata dia, sebaiknya tidak langsung berkembang menjadi konflik berkepanjangan akibat minimnya komunikasi.
Perhatian serupa juga diberikan terhadap persoalan yang melibatkan anak dan remaja. Bobby mendorong agar pendekatan persuasif dan pembinaan lebih dikedepankan ketika menghadapi kasus kenakalan remaja atau anak yang mulai terlibat dalam kelompok berisiko.
Menurutnya, penyelesaian persoalan anak perlu melibatkan keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat serta unsur terkait agar langkah yang diambil tidak justru menghambat masa depan mereka.
“Kalau masalah kecil bisa diselesaikan dengan obrolan santai sambil ngopi, tentu tingkat ketidakamanan di masyarakat akan turun. Kita ingin menghapus stigma dan menciptakan rasa aman di Kota Sukabumi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar,” pungkasnya.
Sosialisasi tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur wilayah dan masyarakat mengenai mekanisme restorative justice serta akses bantuan hukum yang tersedia.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
