Wartain.com – Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026), diwarnai kericuhan.
Kericuhan pecah setelah massa yang mengatasnamakan pendukung bakal calon Ketua Umum PBNU KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf memprotes hasil pembahasan tata tertib pemilihan. Massa menilai keputusan forum berpotensi menggugurkan peluang Gus Yusuf maju dalam bursa Ketua Umum PBNU.
Ratusan orang kemudian bergerak menuju Gedung Serba Guna (GSG) KH Hasbullah Said, lokasi berlangsungnya Sidang Pleno IV. Massa berupaya mendekati bahkan menerobos barikade pengamanan yang dijaga Banser.
Situasi semakin memanas hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan. Sejumlah peserta aksi juga menyampaikan protes melalui pengeras suara.
Salah satu perwakilan massa, Muhammad Akbar Jadi, menilai proses persidangan telah merugikan sejumlah kandidat Ketua Umum PBNU. Ia meminta para kiai sepuh NU turun tangan untuk mengevaluasi jalannya persidangan.
“Kami menganggap forum di dalam sidang berlaku tidak adil terhadap beberapa calon. Karena itu kami berharap kiai sepuh turun tangan ikut terlibat mengevaluasi pimpinan sidang dan mencabut keputusan-keputusan yang tidak berpihak dan berlaku zalim kepada calon Ketum PBNU,” ujar Akbar kepada wartawan di lokasi.
Menurut Akbar, salah satu persoalan yang dipersoalkan massa adalah ketentuan mengenai masa jeda atau iddah bagi calon yang sebelumnya memiliki jabatan politik. Selain itu, massa juga mempermasalahkan persyaratan pengalaman kepengurusan NU.
Akbar menilai posisi Gus Yusuf sebagai pimpinan pesantren di lingkungan NU seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pencalonan.
“Beliau (Gus Yusuf) adalah pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang bisa mencalonkan diri sebagai Ketua PBNU. Pengurus bisa saja titip-titip, tapi pimpinan pondok pesantren sudah jelas melahirkan pengurus PBNU, kenapa ditolak? Karena mereka menggal beliau tidak pernah jadi pengurus, keliru cara pandang seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, sebelum aksi massa terjadi, Sidang Pleno IV telah menetapkan pemberlakuan masa iddah selama satu tahun bagi calon Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU yang sebelumnya memiliki jabatan politik. Keputusan tersebut diklaim sebagai upaya mengembalikan ketentuan organisasi.
Mewakili masyayikh, KH Muhibul Aman Aly mengatakan aturan tersebut perlu ditegakkan untuk menjaga marwah organisasi.
“Keputusannya terkait iddah itu dikembalikan ke Perkum semula demi tegaknya jam’iyah,” kata Muhibul sebelum keputusan disahkan pimpinan sidang, KH M Cholil Nafis.
Usai keputusan tersebut, ketegangan di luar arena meningkat. Salah seorang orator bahkan mengajak massa menerobos barikade keamanan yang berada di sekitar lokasi sidang.
“Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Di bawah kibaran bendera NU, bangkitlah ayo maju serba-serbu,” teriak orator dari tengah massa.
“Serbu!” lanjutnya mengajak massa bergerak ke arah barikade.
Massa juga mendesak para kiai sepuh untuk turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi persidangan yang mereka nilai tidak berjalan adil.
“Para kiai sepuh, para kiai sepuh, para kiai sepuh, turun gunung lihat generasi muda. Kiai sepuh, kami meminta dengan hormat turun gunung melihat momentum buruk hari ini, yang tidak berlaku adil, mendzolimi,” ujar orator tersebut.
“Kami meminta kepada seluruh kiai sepuh, kami hanya mendengar kiai sepuh. Turun gunung, turun gunung. Di dalam forum sudah tidak adil,” sambungnya.
Di tengah situasi tersebut, petugas keamanan berupaya meredam massa dengan melantunkan shalawat. Namun, massa tetap bertahan dan kemudian berpindah ke jembatan yang mengarah ke pintu utama GSG Bahrul Ulum.
“Gus Ipul harus hadir di sini. Sekali lagi kami tidak akan pernah lelah,” kata orator lainnya.
Panitia Sebut Massa Bukan Peserta Muktamar
Dari sisi panitia, kericuhan disebut melibatkan sejumlah orang yang bukan merupakan peserta resmi Muktamar ke-35 NU.
Panitia Lokal Muktamar Bidang Media dan Publikasi, Amik Izzul Islam, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah orang yang mengenakan atribut yang diduga berkaitan dengan salah satu bakal calon.
“Ketika tim kami turun ke lapangan, ada oknum-oknum yang menggunakan atribut salah satu bakal calon, Gus Yusuf. Tapi kaosnya dibalik,” kata Amik.
Menurut Amik, kericuhan berlangsung setelah pimpinan sidang bersama para masyayikh menetapkan tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU.
“Salah satu poin bahwa ketua umum itu harus iddah minimal satu tahun dari partai politik maupun jabatan-jabatan apa pun,” jelasnya.
Panitia juga menyebut terdapat tindakan yang mengganggu jalannya persidangan, termasuk dugaan perusakan instalasi kelistrikan di sekitar arena.
“Jadi ada yang sempat terbakar. Setelah itu keamanan berhasil memundurkan oknum-oknum yang membuat ricuh ini di sebelah barat tenda,” ujar Amik.
Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU Berubah
Kericuhan berlangsung ketika Muktamar ke-35 NU memasuki tahapan krusial pemilihan kepemimpinan organisasi.
Sebelumnya, Sidang Komisi Organisasi memutuskan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Keputusan itu diambil melalui voting yang diikuti 552 peserta.
Hasilnya, 401 peserta menyetujui perubahan mekanisme pemilihan, 150 peserta memilih mempertahankan mekanisme sebelumnya, sementara satu suara dinyatakan tidak sah.
Dalam mekanisme tersebut, setiap PW, PC, maupun PCINU dapat mengusulkan hingga lima nama calon Ketua Umum PBNU. Nama-nama tersebut kemudian ditabulasi untuk mendapatkan lima kandidat dengan suara terbanyak.
Lima nama itu selanjutnya disampaikan kepada Rais Aam terpilih untuk mendapatkan persetujuan.
Rangkaian dinamika tersebut membuat proses pemilihan Ketua Umum PBNU semakin menjadi sorotan. Di satu sisi, forum muktamar memiliki kewenangan menetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan. Di sisi lain, sejumlah massa mempertanyakan keputusan yang dinilai dapat memengaruhi peluang kandidat tertentu.
Hingga Minggu sore, pengamanan di sekitar arena muktamar diperketat untuk memastikan rangkaian persidangan tetap berlangsung.
Kericuhan tersebut menjadi salah satu dinamika paling menonjol dalam Muktamar ke-35 NU, yang menjadi forum penting untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi lima tahun ke depan.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
