Wartain.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung. PWI juga berkomitmen memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan insan pers nasional itu semakin inklusif dan merepresentasikan seluruh ekosistem pers Indonesia.
Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026), yang membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.
Bertemu Dewan Pers, PWI Serahkan Pendapat Hukum
Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Totok Suryanto, serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, dan Rosarita Niken Widiastuti.
Delegasi PWI dipimpin Ketua Umum Akhmad Munir bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Marthen Selamet Susanto, Wabendum Badar Subur, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Marah Sakti Siregar, dan pengurus PWI Pusat lainnya.
Dalam pertemuan itu, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi terkait landasan hukum, sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.
PWI Jelaskan Akar Sejarah HPN
Di hadapan pimpinan Dewan Pers, Akhmad Munir memaparkan sejarah lahirnya HPN yang tidak lepas dari perjalanan PWI.
Tanggal 9 Februari yang ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional memiliki hubungan historis dengan kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta. Gagasan penetapan HPN lahir dari Kongres PWI di Padang 1978, dibahas di forum Dewan Pers, dan dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.
“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Akhmad Munir.
Selama kurang lebih empat dekade, PWI konsisten menyelenggarakan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemda, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat.
PWI juga merujuk Siaran Pers Dewan Pers 31 Agustus 2026 yang menyebut PWI sebagai organisasi wartawan yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN.
Siap Diperbarui, Tapi Jaga Kontinuitas
PWI memahami adanya pandangan agar Keppres 5/1985 diperbarui karena lahir sebelum UU Pers No 40/1999 dan tidak mengatur eksplisit penanggung jawab HPN.
“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.
PWI menegaskan hubungan ideal antara Dewan Pers dan organisasi pers adalah kemitraan. Karena itu, upaya memperluas keterlibatan konstituen Dewan Pers dalam HPN harus ditempatkan dalam kerangka kolaborasi, bukan mempertentangkan organisasi.
Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif
Penjelasan PWI mendapat perhatian Dewan Pers. Sejumlah anggota Dewan Pers seperti Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, dan Totok Suryanto mendorong agar HPN 2027 dilaksanakan lebih inklusif dan akomodatif.
Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat juga menekankan pentingnya semangat inklusivitas ke depan.
Akhmad Munir menyambut positif.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.
PWI menyatakan siap membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, maupun kegiatan HPN 2027.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan meminta PWI memperhatikan nuansa psikologis organisasi konstituen lain. PWI menghormati dan terbuka terhadap pembahasan pembaruan regulasi, namun menekankan perubahan harus melalui mekanisme hukum yang tepat dan tidak menghilangkan fakta sejarah.
HPN 2027: Mempertahankan Sejarah, Memperkuat Persatuan
Pertemuan ini membuka jalan bagi HPN 2027 di Lampung yang lebih kolaboratif.
“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional,” tegas Akhmad Munir.
PWI berharap dengan pertemuan ini, akar sejarah kelahiran HPN tetap dihormati, dengan penyelenggaraan yang semakin terbuka, inklusif, kolaboratif, dan menjadi representasi semangat bersama seluruh masyarakat pers Indonesia.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
