Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan sekitar 800 aparatur sipil negara (ASN) mengikuti profiling dan penilaian kompetensi dalam waktu empat hari.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pemetaan kemampuan, potensi, dan kapasitas ASN sebagai dasar penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemkot Sukabumi.
Kegiatan profiling ASN dibuka langsung Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Selasa (1/9/2026) siang. Pesertanya berasal dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat fungsional ahli muda dan ahli madya.
Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayat, mengatakan pelaksanaan profiling merupakan tindak lanjut atas persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Menurutnya, tahapan tersebut sebelumnya telah melalui proses ekspose dan seleksi kelompok talenta. Profiling kemudian diperlukan untuk melengkapi pemetaan kompetensi ASN, khususnya mereka yang belum menjalani penilaian.
“Tahapan penerapan manajemen talenta telah melalui proses ekspose dan dilanjutkan dengan seleksi kelompok talenta. Selanjutnya, diperlukan asesmen secara periodik bagi ASN yang belum mengikuti penilaian kompetensi,” katanya.
Target 800 ASN dalam empat hari menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Sukabumi. Namun, pelaksanaan secara mandiri memungkinkan jumlah peserta yang diprofiling jauh lebih besar dibandingkan target awal.
“Pelaksanaan ini memiliki target sekitar 60 orang, tetapi Kota Sukabumi dapat melaksanakan secara mandiri sehingga targetnya dapat mencapai sekitar 800 orang,” ungkap Taufik.
Hasil profiling nantinya tidak sekadar menjadi dokumen pemetaan kepegawaian. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pengembangan karier ASN, termasuk melihat potensi dan kompetensi masing-masing pegawai.
Dengan demikian, penempatan ASN diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan individu.
Perwakilan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) turut memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkot Sukabumi tersebut. Menurutnya, profiling dan penilaian kompetensi merupakan bagian penting dalam membangun sistem manajemen ASN yang berbasis merit.
Pengelolaan ASN sendiri mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan, rotasi, promosi, pengembangan karier, kenaikan pangkat hingga pemberhentian dan masa pensiun.
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kepala daerah memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ASN. Namun, seluruh keputusan tetap harus mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
Ayep Zaki: Jabatan Bukan Karena Kedekatan
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan penerapan manajemen talenta harus mampu menghilangkan praktik penempatan jabatan yang tidak didasarkan pada kemampuan.
Ia meminta proses pengangkatan, rotasi maupun promosi ASN dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja, kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Dalam pengangkatan dan promosi, kita harus menjauhkan dari aspek politis. Semua harus berdasarkan kinerja dan kompetensi,” tegasnya.
Ayep mengatakan prinsip the right man on the right place harus benar-benar diterapkan dalam birokrasi. ASN harus ditempatkan sesuai kemampuan dan potensi agar dapat bekerja secara maksimal.
“Bagaimana manajemen talenta ini bisa dijalankan dan diimplementasikan melalui meritokrasi. Orang yang tepat harus ditempatkan pada tempat yang tepat, sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai salah tempat,” ujarnya.
Menurutnya, profiling menjadi instrumen penting untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kapasitas setiap ASN. Hasilnya dapat menjadi pijakan dalam menyusun pola karier dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
Ayep juga mengingatkan ASN untuk menjaga profesionalitas dan netralitas. Ia meminta pegawai pemerintah tidak terlibat dalam politik praktis karena tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“ASN jangan berpolitik. ASN harus profesional dan memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tegasnya.
Selain persoalan kompetensi, Ayep menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, setiap aktivitas birokrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau belum ada aturan mainnya, jangan dijalankan. Kita harus memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar menjaga integritas dalam mengelola anggaran daerah. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah, kata Ayep, pada dasarnya merupakan sumber daya masyarakat sehingga penggunaannya harus transparan dan memberikan manfaat bagi publik.
Di sisi lain, Ayep menyatakan tidak akan menghambat ASN yang ingin mengembangkan karier di luar daerah selama prosesnya dilakukan sesuai aturan.
“Kemanapun ASN bisa mengembangkan karier, termasuk rotasi keluar daerah, tidak akan saya persulit. Berikan yang terbaik untuk Kota Sukabumi,” ujarnya.
Pemkot Sukabumi berharap profiling tersebut menjadi pijakan untuk membangun birokrasi yang lebih profesional, kompeten, berintegritas dan adaptif.
Dengan pemetaan yang lebih objektif, pemerintah daerah menargetkan pengelolaan ASN tidak lagi sekadar berbasis jabatan, tetapi benar-benar bertumpu pada meritokrasi, kompetensi dan kebutuhan organisasi.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
