Wartain.com – Peringatan Hari Tani Nasional diperingati dengan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar PLN Unit Pelaksana Proyek Jaringan Jawa Bagian Tengah 1 (UPP JBT-1) bersama GEMA PS Sukabumi, yang berlangsung di Grand Inna Samudera Beach Hotel, Palabuhanratu, Rabu 23/09/2026.
Forum tersebut menyatukan komitmen antara penyedia energi dan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi demi kesejahteraan petani.
Asman Project Site PLN UPP JBT 1, Endik S, menegaskan PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik di Pajampangan.
“Gardu induk di Jampangkulon sudah beroperasi. Perbaikan pasokan listrik akan terus diupayakan agar daya di Sukabumi Selatan stabil,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari 186 tower yang akan memasok daya, 181 tower telah selesai dan 5 tower lagi dalam tahap akhir pembangunan.
“Pemerataan distribusi listrik di Sukabumi Selatan akan segera direalisasikan,” tegas Endik.
Senada, Ketua Umum GEMA PS Sukabumi Saeful Usman, atau yang akrab disapa Apih Usman, mengajak semua pihak bersinergi memberdayakan petani.
“Pemberdayaan lahan yang belum maksimal harus didorong, termasuk area Perhusos untuk peningkatan produksi. Ketahanan pangan harus dibarengi dengan ketahanan energi. PLN dan petani harus bersinergi,” kata Apih Usman.
“Kami petani juga butuh pasokan listrik yang stabil. Jangan sampai produksi pertanian kami, terganggu dengan adanya daya listrik yang berkurang. Oleh karenanya, kami sangat mendukung langkah PLN yang sedang melakukan pengerjaan untuk peningkatan pasokan daya listrik ke wilayah Sukabumi Selatan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Komite Nasional Aam Abdul Salam, S.Ag menyebut petani adalah mitra strategis pemerintah dan akar budaya ekonomi yang berperan penting bagi kemajuan Kabupaten Sukabumi.
Ia menyoroti pengesahan UU Reforma Agraria sebagai angin segar, namun mengingatkan petani agar tidak terjebak euforia formalitas hukum.
“Keberhasilan reforma agraria tidak ditentukan di ruang sidang Senayan, melainkan di garis depan pengelolaan lahan bagi para petani,” tegas Aam.
Menurutnya, masyarakat, petani, organisasi tani, masyarakat adat, dan elemen sipil harus mengawal penyusunan peraturan turunan dan peta jalan reforma agraria.
“Partisipasi dalam pengusulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dan pemantauan lembaga penyelenggara menjadi kunci. Hanya dengan pengawasan publik yang tajam, regulasi ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Ia berharap momentum Hari Tani Nasional dan UU Reforma Agraria dapat menjadi titik balik peningkatan kesejahteraan petani dan penuntasan persoalan lahan yang selama ini menjadi momok di Sukabumi Selatan.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
