Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi mulai memperkuat langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung percepatan pembangunan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan diminta memetakan potensi serta menyusun target penerimaan yang terukur dan realistis.
Arahan tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana di Operation Room Setda Kota Sukabumi, Kamis (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ayep menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan konseling kepada seluruh OPD penghasil PAD. Setiap perangkat daerah juga diminta menyiapkan dokumen yang memuat potensi, objek, dan target pendapatan sesuai ketentuan, meliputi pajak, retribusi, parkir, hingga bagi hasil penjualan.
Optimalisasi penerimaan juga akan dilakukan melalui penguatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan PAD tunai untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Tak hanya mengejar peningkatan pendapatan, Ayep turut menyoroti pentingnya pembenahan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Seluruh perangkat daerah dituntut menunjukkan kinerja terbaik melalui peningkatan disiplin, integritas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan publik. Evaluasi kinerja ASN juga akan diperkuat melalui indikator kehadiran, partisipasi dalam rapat penting, serta penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK,” kata Ayep.
Pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah juga akan dilakukan secara konsisten. Penegakan disiplin ASN menjadi perhatian, termasuk pemberian apresiasi kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik.
Ayep juga meminta setiap perangkat daerah lebih aktif menyampaikan informasi kegiatan dan program pemerintah melalui media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah menaruh perhatian pada penanganan persoalan pendidikan, kesehatan, sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ayep menegaskan tidak boleh ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Pemerintah juga akan memastikan penyelesaian pendidikan melalui program Paket A, B, dan C agar peserta didik tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga dapat mengakses bantuan pendidikan.
“Tidak boleh ada siswa SD, SMP, maupun SMA yang putus sekolah, sementara penyelesaian pendidikan Paket A, B, dan C harus dipastikan agar peserta didik terdaftar dalam Dapodik dan memperoleh hak bantuan pendidikan. Pemerintah juga merencanakan Pasar Murah tahun 2027 sebanyak 200 titik,” tegasnya.
Selain program pendidikan dan pengendalian harga kebutuhan pokok, Pemkot Sukabumi juga menargetkan penyelesaian program Grebeg Desil. Program tersebut harus dituntaskan melalui pendataan menyeluruh agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tercatat dan masuk dalam sistem.
“Program Grebeg Desil harus dituntaskan secara menyeluruh hingga penerima bantuan terdata dan terunggah dalam sistem,” lanjutnya.
Melalui berbagai arahan tersebut, Pemkot Sukabumi berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Peningkatan PAD, penguatan disiplin aparatur, serta percepatan program pelayanan dasar diharapkan berjalan beriringan untuk menekan angka pengangguran dan stunting, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Sukabumi yang semakin tertata, maju, dan mampu menghadirkan manfaat pembangunan secara nyata bagi warganya.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
