Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong pertumbuhan investasi melalui penguatan layanan perizinan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga triwulan III 2026, realisasi investasi di Kota Sukabumi tercatat mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Capaian tersebut disebut telah melampaui target investasi rata-rata Provinsi Jawa Barat. Di balik pertumbuhan itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi mengandalkan sejumlah strategi untuk memperluas peluang usaha sekaligus mempermudah investor dalam menanamkan modal.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Kota Sukabumi, Sri Murni Herlina, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan tiga strategi utama, yakni pemetaan potensi dan peluang investasi, promosi berbasis digital, serta pengembangan investasi yang bertumpu pada UMKM.
Upaya tersebut diperkuat melalui regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk dalam mengakses layanan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan, (salah satunya) dengan adanya Mal Pelayanan Publik. Selanjutnya kami juga menyediakan data mengenai investasi secara rutin yang kita publikasikan melalui media sosial atau dokumen laporan,” jelasnya, Jumat (9/10/2026).
Selain memperbaiki pelayanan, DPMPTSP juga berupaya memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam waktu dekat, instansi tersebut berencana menjalin kerja sama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mendukung pengembangan potensi usaha di Kota Sukabumi.
Sri menyebutkan, sektor kuliner menjadi salah satu produk unggulan daerah. Selain itu, perdagangan eceran berbagai produk dan industri makanan juga dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan sebagai penopang investasi.
Di sisi lain, pertumbuhan investasi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan dan lokasi usaha hingga persaingan dengan daerah lain. Skala pasar dan keragaman jenis usaha juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPMPTSP mengoptimalkan program Si Jimat Boss atau Siap Jemput Perizinan di Masyarakat Bersama OSS. Melalui program ini, petugas mendatangi langsung wilayah yang memiliki banyak pelaku usaha, tetapi belum seluruhnya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Ini hampir setiap bulan kami berkeliling. Kami melihat daerah mana yang banyak usahanya, tapi belum memiliki NIB. Layanan ini gratis, dan pengurusan perizinan usaha untuk UMKM tidak lebih dari 15 menit, asal persyaratannya lengkap,” ungkapnya.
Kemudahan perizinan tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM masuk ke dalam sistem usaha formal, sekaligus memperkuat iklim investasi di Kota Sukabumi.
DPMPTSP mencatat, realisasi investasi hingga triwulan III 2026 juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang mencapai 125.746 orang. Angka tersebut menjadi salah satu indikator dampak investasi terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di daerah.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
