Wartain.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki meminta jajaran camat dan lurah mengedepankan pemulihan kepercayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui penagihan, tetapi juga perlu dibarengi dengan pendekatan yang mampu membangun kesadaran warga.
“Kita harus memulihkan kepercayaan publik dan tidak menyalahkan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PBB P2,” tegas Ayep saat memimpin Rapat Koordinasi Wilayah bersama camat dan lurah di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin (12/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Sukabumi mengevaluasi capaian penerimaan PBB-P2 sekaligus merumuskan langkah percepatan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, lima kelurahan mencatatkan pertumbuhan penerimaan PBB-P2 sebesar 18 persen secara year on year. Kelima wilayah tersebut yakni Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang. Sementara itu, Kecamatan Citamiang dinilai berhasil melampaui target penerimaan PBB-P2 di tingkat kota.
Meski demikian, sejumlah wilayah masih belum mencapai target pertumbuhan penerimaan. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta persoalan aset milik lembaga lain yang belum membayarkan pajak karena alasan keterbatasan alokasi anggaran menjadi tantangan tersendiri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ayep menginstruksikan camat dan lurah agar melakukan pemetaan wajib pajak secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penerimaan sekaligus mempermudah penanganan tunggakan di setiap wilayah.
Pemkot Sukabumi juga akan menempuh langkah penagihan secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berencana berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
“Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan APH untuk turun ke lapangan,” tandasnya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan PBB-P2 yang saat ini berada di kisaran Rp16 miliar ditargetkan meningkat menjadi Rp20 miliar hingga Rp22 miliar. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemkot Sukabumi menyiapkan pendanaan khusus bagi pelaksanaan langkah-langkah operasional di lapangan.
Di tengah upaya mendorong kinerja aparatur, Ayep menegaskan bahwa penempatan pejabat tetap harus berlandaskan profesionalisme, bukan persoalan personal.
“Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas kebencian,” ujarnya.
Selain meningkatkan penerimaan pajak, Pemkot Sukabumi juga berencana mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema tunda bayar. Kebijakan tersebut disebut sejalan dengan gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Ayep turut mengingatkan agar pembangunan trotoar memperhatikan kondisi lingkungan dan akses rumah warga. Ia menginstruksikan agar elevasi trotoar dibuat sejajar dengan posisi rumah sehingga tidak terlalu tinggi dan mengganggu akses masyarakat.
Melalui evaluasi penerimaan pajak, pembenahan pelayanan, serta percepatan pembangunan, Pemkot Sukabumi berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
