Wartain.com – Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (13/10/2026), menjadi penanda penting arah keuangan daerah. DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Paripurna digelar di ruang rapat utama DPRD, dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali bersama Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Bupati Sukabumi H. Asep Japar hadir bersama Forkopimda, para kepala dinas, dan camat se-Kabupaten Sukabumi.
Tak hanya APBD 2027, rapat juga mengesahkan penyempurnaan evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Perubahan APBD 2026. Di waktu bersamaan, Bupati menyampaikan pendapat akhir terhadap Perubahan APBD 2026 serta nota pengantar Raperda Perubahan Keempat Perda No 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Asep Japar menegaskan, kesepakatan ini bukan sekadar formalitas administrasi. APBD harus disusun dengan melihat kemampuan fiskal daerah yang riil.
“Koordinasi eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan keuangan disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan tidak membebani keuangan daerah,” kata Asep Japar.
Ia memberikan catatan keras soal penggunaan anggaran. Menurutnya, perangkat daerah jangan terjebak mengejar persentase serapan.
“Pengelolaan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada besarnya penyerapan belanja. Yang lebih penting, setiap program memberikan hasil nyata dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia meminta seluruh OPD menghindari program yang tidak berdampak signifikan dan fokus pada skala prioritas pelayanan publik.
Selanjutnya, Raperda APBD 2027 yang telah disepakati bersama ini akan melaju ke tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah definitif.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
