Wartain.com – Status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang disandang DRW, mantan anggota DPRD sekaligus mantan calon Wali Kota Sukabumi, tak menghentikan langkah hukumnya menggugat korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Di tengah proses penyidikan pidana yang masih berjalan, gugatan perdata DRW terhadap Sandi Herdiana justru kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi.
Kondisi tersebut menuai tanda tanya dari Sandi. Ia menilai terdapat kejanggalan dalam proses hukum yang berjalan, terutama karena DRW yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk DPO masih mengajukan gugatan dengan dalih dirinya belum menyelesaikan pembayaran rumah.
Persidangan gugatan perdata tersebut kembali digelar pada Senin (16/11/2026). Padahal, menurut Sandi, pokok persoalan dalam transaksi jual beli rumah senilai Rp750 juta itu bukan sekadar pelunasan pembayaran, melainkan status sertifikat rumah yang ternyata masih menjadi agunan di bank.
“Saya mempertanyakan status DPO Dedi. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang, tetapi gugatan perdatanya terhadap saya masih berjalan. Padahal, persoalan utama justru ada pada status sertifikat rumah yang ternyata masih diagunkan ke bank,” kata Sandi.
Sengketa bermula dari transaksi jual beli rumah pada 2024 dengan nilai kesepakatan mencapai Rp750 juta. Dalam transaksi yang dilakukan di hadapan notaris tersebut, Sandi mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp630 juta sebagai pembayaran awal. Adapun sisa pembayaran Rp120 juta belum dilunasi karena muncul persoalan terkait kejelasan sertifikat rumah.
Persoalan itu semakin terang setelah pihak perbankan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Sandi. Dalam pemberitahuan tersebut, sertifikat rumah yang menjadi objek transaksi ternyata masih berstatus sebagai jaminan kredit di bank.
Temuan itu membuat Sandi mempertanyakan informasi yang sebelumnya disampaikan DRW. Sebab, sertifikat yang semestinya menjadi bagian penting dalam proses jual beli justru belum bebas dari ikatan agunan perbankan.
Merasa dirugikan, Sandi kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan tersebut ke Polres Sukabumi Kota pada 2024. Perkara itu kemudian naik ke tahap penyidikan pada Mei 2026. Dalam perkembangannya, polisi menetapkan DRW sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam DPO.
Namun, di tengah proses pidana tersebut, DRW justru mengambil langkah hukum terhadap Sandi melalui gugatan perdata. Dalam gugatan itu, Sandi diposisikan sebagai pihak yang belum memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran rumah.
Gugatan tersebut sebelumnya sempat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) oleh pengadilan karena dinilai kurang pihak. Meski demikian, pihak DRW kembali mengajukan gugatan hingga perkara tersebut kembali diperiksa di PN Sukabumi.
Bagi Sandi, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi kewajiban pembayaran. Ia menegaskan, kejelasan status sertifikat merupakan hal mendasar yang semestinya disampaikan secara terbuka sebelum transaksi jual beli disepakati.
Menurutnya, tidak semestinya persoalan sisa pembayaran menjadi pokok gugatan tanpa terlebih dahulu memperhatikan persoalan dokumen kepemilikan rumah yang masih terikat sebagai agunan bank.
“Yang saya persoalkan bukan semata-mata sisa pembayaran. Sejak awal, saya membutuhkan kejelasan mengenai sertifikat rumah tersebut. Jangan sampai persoalan sertifikat yang masih menjadi agunan bank justru terabaikan, sementara saya digugat dengan alasan belum melunasi pembayaran,” tegasnya.
Sandi berharap seluruh proses hukum dapat berjalan secara objektif dan mengungkap persoalan transaksi tersebut secara menyeluruh. Ia juga mempertanyakan bagaimana gugatan perdata itu dapat terus berjalan ketika perkara pidana yang menjerat DRW masih dalam tahap penyidikan dan tersangka bersangkutan berstatus DPO.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
