Wartain.com – Penantian panjang RUU Perampasan Aset berakhir. DPR RI resmi mengesahkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pengesahan bukan karena tekanan publik, melainkan hasil proses panjang dan partisipasi bermakna. RUU ini disebut telah berada di DPR selama 18 tahun.
Puan mengungkapkan DPR telah menggelar 87 kali RDP dan RDPU serta menyerap aspirasi di 15 provinsi sebelum dibawa ke paripurna.
“Pengesahan ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa. Sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Seluruh fraksi menyatakan setuju saat dimintai persetujuan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut poin krusial dalam UU ini adalah restorasi keadilan, yakni jaminan pengembalian aset kepada korban dan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
