Wartain com, Jakarta || Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun anggaran 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 308 miliar.
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian BUMN RI Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp 308.016.126.000,” kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima dalam Rapat Kerja Komisi VI bersama pemerintah, dikutip dari Kumparan, Kamis 14/09/2023.
Aria meminta Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 15 September 2023. Untuk selanjutnya disampaikan ke Banggar DPR RI.
Berdasarkan catatan kumparan, pagu anggaran indikatif Kementerian BUMN memang mengalami perubahan dari pagu dalam Nota Keuangan 2024. Dalam RAPBN 2024, Kementerian BUMN mendapatkan anggaran senilai Rp 305,7 miliar, yang terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp 208,9 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 96,7 miliar.
Pagu anggaran 2024 jauh lebih tinggi ketimbang anggaran 2023 sebesar Rp 257,8 miliar. Naiknya pagu tersebut disebabkan oleh adanya inisiatif baru mengenai kebijakan strategis BUMN.
Sebelumnya, Erick Thohir memamerkan kinerja BUMN di depan pengusaha Indonesia. Dia mengeklaim transformasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong kinerja yang semakin solid.***
Foto: Kumparan/Helmi Afandi Abdullah
Editor: Raka A. Firmansyah
