Wartain.com – Kepala Badan Komunikasi (Bakom), Syahganda, menyayangkan keputusan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab Asy’ari, yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya.
Aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi politik pribadi Rojab setelah mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran. Menanggapi hal itu, Syahganda menilai tindakan tersebut kurang tepat, mengingat Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
“Itu kan kurang baik. Karena beliau (Gibran) bagaimana pun masih tetap wakil presiden,” ungkap Syahganda saat konferensi pers di Gedung Trigata Lemhanas, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Syahganda, tindakan menurunkan foto pejabat negara akan berbeda konteks apabila dilakukan oleh masyarakat umum. Ia menilai anggota legislatif yang menerima penghasilan dari anggaran negara seharusnya mempertimbangkan posisinya ketika menunjukkan sikap politik.
“Kalau yang menurunkan foto misalkan tukang becak di pinggir jalan, ya tidak masalah. Tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Syahganda menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan di MK. Ia juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri kewenangan lembaga yudikatif dalam menangani persoalan tersebut.
“Paling penting kita menghormati. Sebagai eksekutif menghormati yudikatif. Dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeachment dari pasangan bapak presiden maupun wakil presiden,” jelas Syahganda.
Terkait kemungkinan para penggugat Gibran membawa persoalan tersebut ke DPR RI, Syahganda mempersilakan langkah itu ditempuh. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung.
“Itu silahkan saja, kan, itu rakyat. Semua rakyat punya suara. Jadi pemerintah itu pengen rakyat melihat apa yang dilakukan pemerintah, kami tidak mengintervensi. Tidak ada [pemerintah] cawe-cawe mengumpulkan orang MK dan lain-lain,” tegasnya.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
