Wartain.com || Dengan suasana penuh suka cita, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu (PLN IP UBP JPR) merayakan hari jadinya yang ke-12. Peringatan istimewa ini diwarnai dengan berbagai kegiatan menarik, mulai dari santunan anak yatim, perlombaan fashion show anak pegawai, hingga bazar UMKM dan hiburan.
Dengan mengusung tema “Energizing Future”, PLN IP UBP JPR mengajak seluruh karyawan dan mitra kerja untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Tema ini dipilih sebagai simbol komitmen perusahaan dalam berkontribusi aktif dalam transisi energi menuju net zero emission.
“Menginjak usia remaja, PLN IP UBP JPR semakin bersemangat untuk terus berinovasi dan menjawab tantangan masa depan,” ujar Bowo Pramono, Senior Manager PLN IP UBP JPR, saat membuka acara, pada siaran perssnya, Selasa 03/12/2024.
“Dengan semangat remaja yang penuh kreativitas dan inisiatif, kami siap menghadapi segala tantangan yang ada,” tambahnya.
Bowo melanjutkan bahwa “Energizing Future” bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebuah harapan dan komitmen nyata dari PLN IP UBP JPR. Melalui berbagai program dan inisiatif, perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, PLN IP UBP JPR juga menggelar berbagai kegiatan sosial, seperti santunan anak yatim dan bazar UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
“Melalui acara ini, saya berharap seluruh karyawan PLN IP UBP JPR semakin solid dan kompak dalam menjalankan tugas,” lanjut Bowo.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan PLN IP UBP JPR yang aman, andal, efisien, dan ramah lingkungan,” ucapnya.
Dengan semangat baru dan penuh optimisme, PLN IP UBP JPR siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.***
Wartain.com || PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Jawa Barat 2 Pelabuhanratu (PLN IP UBP JPR) menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Palabuhanratu dan sekitarnya. Dalam upaya meringankan beban para korban, PLN IP UBP JPR menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa paket sembako, makanan siap saji, hingga dukungan logistik.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan kepada Lurah Palabuhanratu, Hendriana, di Kantor Kelurahan Palabuhanratu. Pelaksana Sementara Asisten Manager Umum PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu, Andi Apriansyah, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk turut serta dalam penanggulangan bencana di wilayah operasional perusahaan.
“Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, kami merasa terpanggil untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Andi dalam keterangan perssnya, Sabtu 07/12/2024.
“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban,” tambahnya.
Bantuan Terpadu untuk Percepat Pemulihan
Bantuan yang disalurkan meliputi 2.000 paket sembako, 2.500 porsi makanan siap saji, peralatan masak, kebutuhan dapur, fasilitas psikososial untuk 157 orang, alat kebersihan untuk 175 orang, sanitasi untuk 100 orang, serta satu unit ekskavator untuk membantu proses pembersihan dan perbaikan infrastruktur. PLN IP UBP JPR juga berencana untuk terlibat dalam program pemulihan pasca bencana.
“Kami menyadari bahwa kebutuhan para korban sangat beragam. Oleh karena itu, kami berupaya untuk memberikan bantuan yang komprehensif, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga dukungan logistik untuk mempercepat proses pemulihan,” lanjut Andi.
Ringankan Beban Sesama l, PLN IP UBP JPR Salurkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Alam
Kolaborasi dengan Pemerintah Setempat
Dalam penyaluran bantuan ini, PLN IP UBP JPR bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Lurah Palabuhanratu, Hendriana, mengapresiasi kepedulian PLN IP UBP JPR terhadap masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN IP UBP JPR. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Hendriana.
“Kami akan segera menyalurkan bantuan ini kepada warga yang paling membutuhkan, terutama mereka yang tinggal di RW 20, 21, dan 32 yang paling terdampak bencana,” ucapnya.
Komitmen untuk Masa Depan yang Lebih Baik
PLN IP UBP JPR tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan darurat. Perusahaan juga berkomitmen untuk terlibat dalam program pemulihan pasca bencana, seperti trauma healing dan perbaikan infrastruktur.
“Kami memiliki produk bata dan paving blok dari olahan limbah batubara yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak. Kami siap untuk berkontribusi dalam upaya membangun kembali daerah ini,” ungkap Robert David, Officer CSR Humas Keamanan PLN IP UBP JPR.
Melalui aksi nyata ini, PLN IP UBP JPR membuktikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar.***
Wartain.com || Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) mendukung inisiatif Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Peduli Kabupaten Sukabumi dalam upaya membantu korban terdampak bencana alam banjir, longsor dan tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi.
Untuk program kemanusiaan PWI Peduli ini, UMMI telah memberikan dukungan logistik berupa ratusan paket alat tulis lengkap dengan tas sekolah serta ratusan paket sembako.
Logistik tersebut sudah distribusikan oleh PWI peduli kepada masyarakat terdampak banjir di wilayah Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi.
Ketua PWI Peduli Kabupaten Sukabumi, Aris Wanto, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dari UMMI, sebagai bentuk sinergitas dalam gerakan kemanusiaan, membantu masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi.
“Logistik dari UMMI kami satukan dengan logistik dari donatur lain, dan telah kami salurkan ke masyarakat terdampak banjir di Desa Cidolog pada hari Rabu (11/12/2024). Kami berharap sinergitas ini terus dibina dalam upaya mengembangkan sosial kemasyarakatan,” ujar Aris Wanto.
Sementara Wakil Rektor III UMMI yang juga sebagai Ketua Posko Bencana UMMI mengungkapkan, pihaknya menyambut baik inisiatif PWI Peduli dalam menggalang dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Sukabumi.
“Kami menyambut baik kolaborasi dengan PWI Peduli Kabupaten Sukabumi ini, terlebih UMMI berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat seperti bencana alam ini,” ucapnya.
UMMI Kolaborasi dengan MDMC
Lebih lanjut Dr. Andri menjelaskan, berkaitan dengan tanggap darurat bencana di Kabupaten Sukabumi, Sivitas Akademika UMMI telah menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), untuk bergerak cepat memberikan bantuan langsung kepada korban bencana. Kampus UMMI saat ini juga difungsikan sebagai Posko Bencana untuk mengoordinasikan bantuan dan logistik.
Sebagai Posko Bencana, UMMI telah menjadi pusat berbagai aktivitas tanggap darurat, termasuk distribusi bantuan, pelayanan kesehatan, hingga pendataan kebutuhan korban. TIM Sivitas UMMI dan MDMC juga turun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan dukungan psikososial kepada para korban.
“Dengan menjadikan kampus sebagai Posko Bencana, kami ingin memastikan bantuan dapat terkoordinasi dengan baik dan sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ucap Dr. Andri
“Kami mengapresiasi semangat Sivitas UMMI dan MDMC yang turun langsung ke lapangan, serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada para korban,” tambahnya.
Kegiatan ini juga didukung oleh donasi dari berbagai pihak, baik internal kampus maupun warga Muhammadiyah. UMMI terus mengajak semua elemen untuk berkontribusi dalam meringankan beban korban bencana melalui penggalangan dana dan bantuan barang.
Melalui aksi ini, UMMI menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat, terutama dalam situasi darurat.***
Foto/Sumber : Humas UMMI dan PWI Peduli Kab Sukabumi
Wartain.com || Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, di Ruang Pertemuan Pendopo Sukabumi, Rabu, (11/12/2024). Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri.
Diketahui Menteri Tenaga Kerja telah mengesahkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024. Peraturan tersebut memuat soal ketetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral untuk tahun 2025.
Dalam peraturan dijelaskan, kebijakan kenaikan UMP 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani menyampaikan, upah minimum nasional 2025 telah di umumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada, Jumat (29/11/2024) lalu,
“Nilai kenaikan UMP tahun 2025 dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu,” jelasnya.
Selanjutnya dijelaskan terkait upah minimum sektoral dan pelaksanaannya. Bahwa nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi. Nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.
“Nilai Upah Minimum Sektoral didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan. Insya Allah besok kita akan rapat dengan Dewan Pengupahan,” paparnya.
Ditempat yang sama Wakil Bupati Sukabumi, H Iyos Somantri menambahkan, kenaikan upah tersebut sudah menjadi keputusan presiden sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk mengawal di lapangan.
“Besok rencana akan diadakan rapat bersama Dewan pengupahan, lakukan dengan normatif dan Kesbangpol harus mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.***
Oleh: Hana Muhamad (Ketua Umum Kohati Badko HMI Jawa Barat)
Wartain.com || Di tengah pesatnya pembangunan dan kemajuan yang terjadi di Jawa Barat, ada sisi gelap yang sering kali terabaikan yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Isu ini tidak hanya mendesak, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang sangat penting, terutama ketika perempuan menjadi korban utama.
Dalam tulisan ini, saya ingin menggambarkan realitas pahit yang dialami oleh banyak perempuan di provinsi ini, didukung oleh data terbaru hingga tahun 2024, termasuk daerah-daerah yang paling banyak mengalami kejadian TPPO beserta bukti yang menguatkan, serta landasan hukum yang berlaku.
Data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terjadi peningkatan kasus TPPO sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, jumlah kasus TPPO di Jawa Barat mencapai 520 kasus, di mana sekitar 75% di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban.
Mayoritas korban berusia antara 18 hingga 30 tahun, kelompok usia yang sering kali rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Data ini mencerminkan betapa mendesaknya masalah ini dan perlunya perhatian yang serius dari semua pihak.
Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta data dari Komnas Perempuan, berikut adalah daerah-daerah di Jawa Barat yang mengalami kasus TPPO terbanyak dan rawan pada tahun 2024:
1. Cianjur : Cianjur tercatat sebagai daerah dengan kasus TPPO terbanyak, dengan 120 kasus yang dilaporkan. Banyak perempuan dari daerah ini terjebak dalam jaringan perdagangan manusia dengan tawaran pekerjaan yang menipu.
2. Subang : Subang juga menjadi salah satu daerah rawan TPPO, dengan 90 kasus yang tercatat. Banyak korban yang direkrut dengan modus penipuan pekerjaan di luar negeri.
3. Sukabumi : Sukabumi mencatatkan 80 kasus TPPO, terutama terkait dengan eksploitasi seksual. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah ini menjadi daya tarik bagi pelaku TPPO.
4. Indramayu : Indramayu merupakan salah satu daerah rawan TPPO, dengan 70 kasus yang dilaporkan. Banyak korban berasal dari kalangan perempuan muda yang tergiur dengan tawaran pekerjaan.
5. Bogor : Bogor mencatatkan 60 kasus TPPO, dengan banyak korban yang direkrut melalui media sosial dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan.
Pelaku TPPO menggunakan berbagai metode canggih dan licik untuk merekrut korban. Banyak perempuan terjebak melalui iklan pekerjaan di media sosial yang menjanjikan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik.
Penelitian oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa 65% korban TPPO melaporkan bahwa mereka dijanjikan pekerjaan yang tampaknya sah, tetapi kemudian dipaksa ke dalam eksploitasi seksual atau kerja paksa.
Dampak TPPO tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Korban sering mengalami trauma yang mendalam, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).
Sebuah survei oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 72% korban TPPO melaporkan mengalami masalah kesehatan mental setelah mengalami eksploitasi. Mereka sering kali merasa terasing dari keluarga dan masyarakat, yang hanya memperburuk kondisi psikologis mereka.
Di Indonesia, TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1, undang-undang ini mendefinisikan TPPO dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberantas praktik ini.
Terbaru, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam penanganan TPPO, tetapi pelaksanaannya masih memiliki tantangan yang besar.
Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan TPPO adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena stigma sosial atau bahkan ancaman dari pelaku. Selain itu, kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO juga menjadi masalah.
Mereka sering tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dinamika perdagangan manusia dan cara terbaik untuk melindungi korban. Ini membuat banyak kasus TPPO tidak terungkap dan pelaku tetap bebas berkeliaran.
Untuk mengatasi masalah TPPO di Jawa Barat, kita perlu langkah-langkah yang konkret dan terintegrasi. Pertama, edukasi masyarakat harus diperkuat. Program penyuluhan tentang hak-hak perempuan dan bahaya TPPO perlu diperkenalkan di sekolah-sekolah, komunitas, dan melalui media sosial. Kedua, penegakan hukum yang lebih ketat harus diterapkan. Pelaku TPPO harus dihukum secara tegas untuk memberikan efek jera.
Pemerintah perlu menyediakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih siap dalam menangani kasus TPPO. Selain itu, dukungan untuk korban harus menjadi prioritas. Program rehabilitasi yang komprehensif dapat membantu korban pulih dari trauma dan kembali reintegrasi ke dalam masyarakat.
Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam penanganan TPPO. Mereka sering kali menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kepada korban dan advokasi untuk perubahan kebijakan.
Melalui kampanye kesadaran, mereka dapat membantu menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan dan memberikan informasi tentang cara melindungi diri dari TPPO.
TPPO adalah masalah serius yang mempengaruhi kehidupan perempuan di Jawa Barat dan memerlukan perhatian serta tindakan dari semua pihak. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan pahit ini.
Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata, kita dapat melindungi hak-hak perempuan dan memberantas TPPO. Suara kita harus menjadi alat untuk perubahan, dan saatnya untuk bertindak demi masa depan yang lebih baik bagi perempuan di provinsi ini.
Mari bersatu untuk melawan TPPO dan memberikan harapan kepada mereka yang terpinggirkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap perempuan.***
Wartain.com || Bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Sukabumi beberapa waktu lalu menyisakan banyak duka. Selain dari korban yang terdampak langsung, seorang relawan pun dilaporkan meninggal dunia.
Dadi Susandi (45) warga Kampung Nyalindung, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, dilaporkan tutup usia saat diperjalanan berniat untuk menolong para korban bencana di Kecamatan Kalibunder.
Belum mencapai ke lokasi tujuan, relawan dari Ves Community Region Sukabumi itu dinyatakan wafat ketika baru sampai di Kecamatan Lengkong. Dia berangkat bersama sejumlah rekan komunitasnya.
Ketua Ves Community Region Sukabumi, Usman Susilo mengatakan, mendiang Usman berangkat dari poskonya di Kota Sukabumi pada Rabu (11/12/2024) sekira pukul 08.00 WIB.
Usman menuturkan, sebelum berangkat Dadi mengaku bahwa ia mengalami sakit di bagian dada.
“Namun itu ada niatan untuk baksos ke wilayah Kalibunder. Namun di tengah jalan mungkin kondisi badan melemah terus terasa sakit lagi dadanya,” ucapnya Kamis, (12/12/2024).
Kondisi kesehatannya pun mendadak memburuk, sehingga teman-temannya langsung mengevakuasi relawan itu ke Puskesmas Lengkong untuk mendapat tindakan medis. Menurutnya, pada saat itu posisi kemudi sudah diambil alih oleh rekannya yang lain.
“Almarhum mendistribusikan bantuan ke Kalibunder, ke Cimanggu dan ke Pabuaran. Sebelum sampai ke Kalibunder baru sampai ke Lengkong kondisinya sudah tidak bisa ditolong lagi,” tambahnya.
“Langsung pada saat itu juga dibawa ke puskesmas. Tindakan langsung diberikan oleh dokter namun kondisinya makin melemah dan ada pecah pembuluh darah,” tuturnya.
Almarhum diperkirakan meninggal dunia sekitar pukul 12.30 WIB. Jenazahnya kemudian diserahkan ke pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Jalan Goalpara RT 03 RW 03 Kampung Nyalindung, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan langsung dikebumikan.***(RAF)
Wartain.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryaman membuka kegiatan Sosialisasi Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSPKBL) serta Pemberian TJSPKBL Award 2024, di Hotel Pangrango, Sukabumi, Rabu (11/12/2024).
Dalam arahannya Sekda menekankan pentingnya peran perusahaan dalam pembangunan daerah. Ia mendorong ribuan perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk mentaati aturan sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Setidaknya ada 5.591 perusahaan yang berdiri di Kabupaten Sukabumi. Kami minta kepada perusahaan untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah sesuai kewajibannya,” terangnya.
Menurutnya, TJSPKBL atau CSR menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberlanjutan dan etika sebuah perusahaan, sehingga tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi juga berdampak positif pada citra perusahaan itu sendiri.
“Dari ribuan perusahaan yang ada kini hanya 28 perusahaan yang mendapatkan TJSPKBL Award. Saya berharap tahun depan yang mendapatkan ini harus bertambah, artinya yang memberikan CSR juga meningkat,” ungkapnya.
Sekda Ade Suryaman Buka Kegiatan Sosialisasi Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan
Lebih lanjut Sekda menyampaikan, saat ini Kabupaten Sukabumi tengah dilanda bencana alam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah, sehingga banyak korban membutuhkan bantuan. Kendati demikian, perusahaan dituntut untuk memikirkan semua itu.
“Kita bukan membebankan perusahaan tetapi istilahnya harus memberikan kontribusi kepada mereka (korban terdampak), dan kewajiban kita sebagai TJSPKBL,” tuturnya.
Sekda berharap kolaborasi pentahelix antara perusahaan dan pemerintah agar selalu ditingkatkan guna pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih baik dimasa depan.
Panitia penyelenggara, Trisda Piltra menyampaikan sosialisasi tersebut untuk mendorong terwujudnya peran serta perusahaan dalam kontribusi pembangunan daerah.
“Kegiatan ini diikuti ratusan perusahaan yang di Kabupaten Sukabumi. Narasumber kegiatan terdiri dari Bapenda Provinsi Jawa Barat dan Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi,” tuturnya.***
Wartain.com || Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami meninjau sejumlah lokasi pengungsian di beberapa kecamatan yang terdampak bencana,Rabu, 11 Desember 2024. Hal itu seperti posko pengungsian yang berada di SDN Kalibunder, Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya dan di Lapang depan Kantor Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran.
Peninjauan itu untuk memastikan para pengungsi terkondisikan dengan baik. Terutama dari berbagai kebutuhan nya. Oleh karena itu, di setiap posko pengungsian sudah tersedia dapur umum, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, anak kecil pun mendapatkan layanan trauma healing.
Selain meninjau posko, H. Marwan pun melihat titik lokasi yang terdampak bencana. Hal itu seperti di Kecamatan Jampangtengah hingga Sagaranten.
Menurut H. Marwan, para pengungsi telah terkondisikan dengan baik. Semua telah terlayani dengan berbagai fasilitas kedaruratan.
“Kami telah keliling dari titik ke titik, mereka (para pengungsi) menerima dan terkondisikan dengan baik,” ujarnya.
Bahkan di sejumlah kecamatan, bantuan masyarakat mengalir deras. Selain aparatur di setiap tingkatannya teroptimalisasikan dan bergerak bersama.
Bupati Sukabumi Kembali Tinjau di 3 Lokasi Bencana Alam
“Kondisi di Kecamatan Pabuaran misalnya, bantuan masyarakat dan optimalisasi peran aparaturnya luar biasa,” ucapnya.
Selain itu, bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi kali ini harus menjadi penelaahan. Terutama dari sisi manajemen risiko hingga konsep ketahanan pangan di setiap wilayah.
“Ini bisa menjadi pembelajaran untuk penelaahan manajemen risiko. Termasuk konsep ketahanan pangan di setiap wilayah agar tidak terganggu kekurangan logistik. Terutama saat terjadi bencana dan terputusnya konektivitas,” ungkapnya.
Bagi para pengungsi, H. Marwan meminta untuk bersabar menghadapi bencana ini. Selain itu, H. Marwan pun berpesan untuk menjaga kesehatan.
“Semoga semuanya diberikan kesabaran, kesehatan, dan keselamatan,” pungkasnya.
Dalam peninjauan tersebut, sekaligus penyerahan berbagai bantuan untuk masyarakat terdampak bencana.***
Wartain.com || Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sukabumi Kota menggerebek sebuah gudang di Kampung Cikujang, Desa/Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/12/2024).
Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Bagus Panuntun mengatakan, tempat tersebut diduga digunakan oleh pelaku untuk menyalahgunakan niaga gas LPG bersubsidi.
Lebih lanjut Bagus mengatakan, dengan menggunakan regulator khusus para pelaku memindahkan gas dari tabung subsidi (3 kilogram) ke tabung berukuran lebih besar dan non subsidi demi meraup keuntungan.
“Gas yang berada di dalam tabung 3 kilogram, disuntik atau dipindahkan ke tabung gas 5,5 kilogram, gas 12 Kg, dan 50 kilogram dengan cara menggunakan alat regulator khusus,” kata Bagus, Rabu (11/12/2024).
Setelah hasil penyuntikan selanjutnya tabung gas 5,5 kilogram, gas 12 kilogram, dan 50 kilogram dijual dengan harga komersil (Non Subsidi),” lanjutnya.
Terduga pelaku melakukan aksinya dengan cara meletakan tabung gas 3 kilogram diatas tabung gas nonsubsidi (5,5, 12, 20 kilogram) yang kosong dengan menggunakan regulator khusus untuk memindahkan isi tabung.
“Kemudian menggunakan es batu diatas tabung gas 12 kilogram untuk mempercepat proses pemindahannya. Lalu setelah proses pemindahan isi gas nya selesai, pelaku memasang segel dan siap untuk dijual dengan harga komersil,” ujar Bagus.
Bagus menyebut pihaknya telah mengamankan ratusan tabung gas berbagai ukuran, dan regulator khusus. Namun saat penggerebekan berlangsung terduga pelaku tidak ada di lokasi itu.
“Dari penggrebekan tersebut kami telah mengamankan 354 buah tabung kosong gas 3 kilogram (subsidi), 131 buah tabung kosong gas 12 kilogram, 2 buah tabung kosong gas 50 kilogram, 5 buah tabung kosong gas 5,5 kilogram, 11 buah tabung isi gas 12 kilogram, 30 buah regulator khusus,” ungkap Bagus.
Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa, belasan pasang sarung tangan, dua unit mobil berjenis pick up, dua unit kulkas, freezer, dan segel tabung gas berwarna kuning.
Terhadap para pelaku, pihaknya mengaku telah mengantongi identitas para pelaku dan hingga saat ini masih melakukan pengejaran.
“Saat ini kami masih melakukan pengejaran, mudah-mudahan secepatnya akan melakukan penangkapan para pelaku pengoplos gas 3 kilogram ke 12 kilogram. Identitas sudah diketahui,” pungkasnya.***(RAF)
Wartain.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryaman membuka acara Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 2024, di Aula DP3A, Kabupaten Sukabumi, Rabu, 11/12/2024.
Sekda mengatakan, kegiatan Konvensi hak anak adalah untuk memperkuat SDM dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak.
Apalagi, beberapa tahun terakhir Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kategori nindya.
“Yang jelas dua hari kegiatan ini mudah-mudahan yang disampaikan narasumber bisa diserap dan dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah termasuk di sekolah-sekolah, dan puskesmas,” pintanya.
Sekda berharap melalui kegiatan ini dapat mempertahankan prestasi nindya di tahun berikutnya.
Sekda Ade Suryaman Buka Kegiatan Konvensi Hak Anak Tahun 2024
“Semoga dengan narasumber dalam kegiatan ini bisa memperkuat kategori nindya lagi,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, menjelaskan tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak, dan memberikan pemahaman tentang pentingnya anak yang susah diatur berdasarkan konvensional hak anak.
Beberapa hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, antara lain Hak kelangsungan hidup, Hak perlindungan, Hak tumbuh kembang, dan Hak berpartisipasi.
“Peserta kegiatan terdiri dari perangkat daerah, sekolah, Kecamatan, Desa, Puskesmas, dan tempat layanan setiap kluster,” pungkasnya.***
