26.7 C
Jakarta
Kamis, Desember 26, 2024
Beranda blog Halaman 16

Menteri UMKM Maman Abdurrahman Minta Perusahaan Pembiayaan Berikan Bantuan Modal Pengusaha UMKM 

Penulis
Admin Wartain
-
0
Oplus_0

Wartain.com || Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan terdapat kebutuhan pembiayaan UMKM kurang lebih senilai Rp 1.500 triliun yang belum dapat dipenuhi oleh bank konvensional. Dirinya mengajak perusahaan pembiayaan untuk membantu permodalan tersebut.

“Kalau dari total kebutuhan untuk mensupport akses pembiayaan ada kurang lebih Rp 1.500 triliun peluang investasi di sektor UMKM yang kita lihat memang itu peluang yang belum bisa difasilitasi oleh bank-bank konvensional kita, dalam hal ini Himbara dan lain-lain. Peluang Rp 1.500 triliun itu bisa diambil oleh teman-teman investment atau perusahaan-perusahaan pembiayaan non bank,” kata Maman dalam acara Startup Investment Forum di Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Maman mengutip penelitian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, di mana disebutkan 55% kebutuhan pembiayaan kewirausahaan belum dapat dipenuhi oleh bank. Nilainya kurang lebih Rp 1.500 triliun.

Maman menyebut Indonesia merupakan sebuah negara dengan startup terbesar ke-6 di dunia. Jumlahnya menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 2.324 startup pada 2022, menjadi kurang lebih 2.558 startup pada 2023.

“Artinya ada peningkatan kurang lebih sekitar 9%. Artinya ini adalah bukti potensi besar yang kita miliki untuk bersaing di panggung global,” ucapnya.

Menurut Maman, startup merupakan motor penggerak penting bagi transformasi ekonomi digital dan inklusif masa depan. Startup dianggap sebagai kunci transformasi ekonomi.

“Perkembangan ini tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan lingkungan yang mendukung akses pendanaan yang memadai dan kolaborasi dari semua pihak, di mana kita paham sekali bahwa ada beberapa hal-hal yang terkadang startup kita melewati beberapa fase-fase kritis,” ucapnya.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Haikal Hasan akan Sikat Oknum yang Pungut Biaya Sertifikasi Halal Lampaui Batas 

Penulis
Admin Wartain
-
0
Oplus_0

Wartain.com ||  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menertibkan pihak yang mematok harga sertifikasi halal melampaui ketentuan. Jika menemukan oknum seperti itu, masyarakat diminta untuk melaporkannya ke BPJPH.

“Kalau ada satu oknum atau lembaga yang mengambil harga dengan patokan sangat tinggi di luar daripada ketentuan BPJPH, catat, rekam, laporin,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hassan, saat media briefing di kantornya, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Haikal Hassan menyinggung kebanyakan kasus pelanggaran penetapan harga sertifikasi halal dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini menunjukkan masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab berusaha mengambil keuntungan dengan cara yang tidak fair.

“Kalau di BPJPH, insyaallah nggak ada. Kebanyakan ini yang pihak ketiga,” jelas pria yang akrab disapa Babe Haikal itu.

BPJPH akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Masyarakat cukup merekam bukti pelanggaran dan melaporkannya kepada BPJPH.

“Kalau ada, kita beresin, kita tertibin oknum-oknum yang memeras itu,” tegasnya.

“Pokoknya BPJPH berjanji akan menindak semua yang melebihi aturan. Dan akan menyisir. Lo punya bukti, rekam, kirim. Pokoknya BPJPH akan tertib. Insyaallah,” tukasnya.

Seperti diketahui, BPJPH telah menetapkan harga untuk mendapatkan sertifikasi halal. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Keputusan Kepala BPJPH No 141 tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021. Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), BPJPH tidak memungut biaya sepersen pun alias gratis. Hal ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha melalui skema sertifikasi halal self declare melalui aplikasi PUSAKA Kemenag atau melalui Sihalal lewat ptsp.halal.go.id.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi halal barang dan jasa dengan mekanisme reguler, BPJPH menetapkan tarif yang murah dan terjangkau bagi UMK. Tarif sertifikasi halal reguler bagi UMK adalah sebesar Rp 650.000.

Biaya tersebut terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300.000, dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350.000.

Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp 8.000.000. Biaya ini terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp 5.000.000 dan biaya pemeriksaan LPH maksimal Rp3.000.000.

Rincian Lengkap Biaya Sertifikasi Halal BPJPH

Mengutip laman Kemenag, berikut ini komponen biaya permohonan sertifikat halal untuk barang dan jasa (per sertifikat):

1. Permohonan Sertifikat Halal:

– Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000
– Usaha Menengah: Rp 5.000.000
– Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000

2. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:

– Usaha Mikro dan Kecil: Rp 200.000
– Usaha Menengah: Rp 2.400.000
– Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 5.000.000

3. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri:

– Rp 800.000

Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil:

Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp 350.000
Pangan olahan: Rp 350.000
Obat: Rp 350.000
Kosmetik: Rp 350.000
Barang Gunaan: Rp 350.000
Jasa: Rp 350.000
Restoran/ Katering/ Kantin: Rp 350.000
Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan: Rp 350.000
Daftar Batas Tertinggi Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal untuk Pelaku Usaha Menengah, Besar Dan/Atau Luar Negeri:

Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana: Rp 3.000.000
Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial Rp 6.468.750
Flavour dan Fragrance: Rp 7.652.500
Produk Rekayasa Genetika Rp 5.412.500
Obat, kosmetik, produk biologi Rp 5.900.000
Vaksin Rp 21.125.000
Gelatin Rp 7.912.000
Barang Gunaan dan Kemasan Rp 3.937.000
Jasa: Rp 5.275.000
Restoran/ Katering/ Kantin Rp 3.687.500
Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan Rp 3.937.000. (***)

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Satgas Yonif 323 Amankan Pekerja Pembangunan di Papua dari Ancaman OPM

Penulis
Admin Wartain
-
0

Wartain.com || Satuan Tugas (Satgas) Yonif 323/Buaya Putih Kostrad berhasil mengamankan 14 Orang pekerja pembangunan Puskesmas Distrik Sinak Barat, di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dari ancaman kelompok bersenjata yang diduga merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal ini dilakukan setelah menerima laporan adanya ancaman serius terhadap keselamatan para pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan Fasilitas umum, di Kampung Kilunggame, Distrik Sinak Barat, Papua Tengah, Kamis (05/12/24)

Menurut Dansatgas Pamtas Mobile Yonif 323/Buaya Putih Letkol Inf Tri Wiratno, kegiatan penyelamatan dilaksanakan secara terkoordinasi setelah Satgas mendapatkan informasi dari masyarakat setempat terkait aktivitas mencurigakan kelompok bersenjata di sekitar lokasi pembangunan dan adanya video ancaman yang beredar dari kelompok OPM.

“Kami langsung bergerak untuk memastikan keselamatan para pekerja, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Apkam TNI-Polri lainnya, Syukur, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini,” ujarnya.

Pembangunan yang sedang dikerjakan adalah Puskesmas Distrik Sinak Barat, Pembangunan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Papua yang masih terisolasi.

Namun, pembangunan ini kerap menghadapi ancaman keamanan dari kelompok bersenjata yang menolak kehadiran aparat pemerintah dan kemajuan infrastruktur, terutama yang telah terjadi, dimana kelompok OPM mengancam jiwa para pekerja apabila tidak diberikan sejumlah uang kepada mereka.

Aparat keamanan TNI-Polri Gabungan akan terus memperketat pengamanan di wilayah tersebut guna mencegah terulangnya insiden serupa, Masyarakat setempat menyambut baik langkah cepat yang diambil oleh TNI. Salah satu tokoh masyarakat, Kitinus Talenggeng, yang merupakan Kepala Distrik Sinak Barat menyatakan bahwa kami bersyukur para pekerja berhasil diamankan.

“Kami mendukung pembangunan dan berharap konflik seperti ini segera berakhir,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan rakyat Papua.

Sumber/Foto : PEN SATGAS MOBILE 323 BUAYA PUTIH KOSTRAD

Editor : Aab Abdul Malik

(LT)

Fakultas Ilmu Budaya Unpad Siap Gelar Reuni Akbar dan Mubes pada Februari 2025

Penulis
Admin Wartain
-
0

Wartain.com || Musyawarah IKA Sadaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (FIB Unpad) yang diadakan pada Minggu, 8 Desember 2024, di Bale Rumawat Kampus Unpad Dipatiukur, menghasilkan keputusan strategis yang dinanti-nantikan oleh komunitas FIB.

Dalam musyawarah ini, yang dihadiri oleh perwakilan Dekanat, seluruh Kepala Program Studi (Kaprodi), alumni lintas jurusan, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB, disepakati bahwa Reuni Akbar dan Musyawarah Besar (Mubes) IKA Sadaya akan digelar pada 15 Februari 2025 di Kampus FIB Unpad, Jatinangor.

Acara ini diharapkan menjadi ajang silaturahmi besar-besaran bagi para alumni dari berbagai angkatan sekaligus forum diskusi untuk membangun kolaborasi strategis dalam memajukan Fakultas Ilmu Budaya, alumni, dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Wakil Dekan I FIB Unpad, Dr. Lina Meilinawati Rahayu, SS., M.Hum, menyampaikan pentingnya peran alumni dalam mendukung pengembangan fakultas, khususnya bagi mahasiswa yang sedang meniti karier.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul/Boeh)

Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Terdampak Bencana di Kecamatan Cibitung dan Tegalbuleud  

Penulis
Admin Wartain
-
0

Wartain.com || Bupati Sukabumi H Marwan Hamami meninjau dua lokasi terdampak banjir di Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Tegalbuled, Selasa, (10/12/2024). Peninjauan tersebut untuk memastikan bantuan yang disalurkan dapat tersampaikan secara merata.

Bupati mengatakan, kondisi bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi ini perlu penanganan secara terintegrasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Oleh karenanya, harus dipantau secara baik.

“Kalau pemantauan di lapangan tidak begitu dicermati secara baik, di khawatirkan ada daerah-daerah yang tidak terpasok atau pasokan berlebihan,” terangnya.

Di hari ke tujuh peninjauan tersebut kata Bupati, harus dipastikan bahwa kesulitan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Terdampak Bencana di Kecamatan Cibitung dan Tegalbuleud

Masih dikatakan Bupati, pemerintah pusat kini tengah melakukan modifikasi cuaca dengan penyemaian awan menggunakan garam yang terdiri atas natrium klorida atau kalium klorida untuk memecahkan konsentrasi beban awan.

“Mulai tanggal 9 Desember ada rekayasa cuaca oleh kementerian untuk memecahkan konsentrasi beban awan yang mengandung kadar hujan tinggi,” ungkapnya.

Bupati menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati karena menurut BMKG cuaca ekstrem ini diestimasikan akan terjadi hingga 13 Desember 2024 nanti.

Dalam kesempatan itu Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Status Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sukabumi di Perpanjang, Sekda Ade : Curah Hujan Masih Tinggi

Penulis
Admin Wartain
-
0

Wartain.com || Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana memperpanjang status tanggap darurat bencana. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman usai memimpin rakor tanggap darurat bencana dalam rangka evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi di Pendopo, Selasa, 10/12/2024.

Menurut Sekda, terdapat berbagai hal yang menjadi pertimbangan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana. Hal itu seperti curah hujan yang masih tinggi, terdapat dua korban yang belum ditemukan, hingga jumlah pengungsi yang banyak.

“Curah hujan diperkirakan masih tinggi hingga 14 Desember mendatang. Selain itu, dari 12 korban hilang masih ada 2 yang belum ditemukan. Jumlah pengungsi yang masih banyak, sehingga perlu perhatian kita,” ujarnya.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana dari 11-17 Desember 2024.

Status Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sukabumi di Perpanjang, Sekda Ade : Curah Hujan Masih Tinggi

“Sebelum tanggap darurat telah ditetapkan selama tujuh hari sampai 10 Desember. Namun melihat sejumlah hal,sehingga kami putuskan untuk memperpanjangnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda pun meminta semua camat untuk terus memonitor di lapangan. Terutama 39 kecamatan yang terdampak bencana.

“Para camat harus terus monitor di lapangan. Laporkan kebutuhan para warga,” tegasnya.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Diskominfosan Kabupaten Sukabumi Gelar Sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Penulis
Admin Wartain
-
0

Wartain.com || Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi dengan tema “Peran Strategis KIM dalam Diseminasi Informasi Publik”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran aktif Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan forum KIM dari kecamatan se-Kabupaten Sukabumi ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi, Mubtadi Latif,

Dalam sambutannya, Mubtadi Latif menyampaikan pentingnya peran KIM dalam membangun konektivitas informasi di tingkat masyarakat.

“Melalui KIM, kita dapat mempercepat akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. KIM juga menjadi ujung tombak dalam penyebarluasan informasi yang akurat dan terpercaya. Sosialisasi ini menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas KIM agar dapat menjalankan perannya secara maksimal, serta membantu pemerintah dalam mendekatkan informasi kepada masyarakat,” ungkap Mubtadi Latif.

Diskominfosan Kabupaten Sukabumi Gelar Sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Lebih lanjut, Kadiskominfosan juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan anggota KIM di tingkat kecamatan dalam menyebarkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memaksimalkan peran KIM dalam berbagai isu publik.

“Dengan adanya forum KIM yang tersebar di berbagai kecamatan, kami berharap informasi yang sampai ke masyarakat lebih cepat dan tepat sasaran. Kami juga mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung dan berkolaborasi dengan KIM dalam mewujudkan penyebaran informasi yang akurat, transparan, dan konstruktif,” tambahnya.

Kadiskominfosan berpesan agar program KIM.terus berkelanjutan dan perannya lebih signifikan serta strategis

“Saya berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dan terus meningkatkan kualitas KIM di Kabupaten Sukabumi. kami ingin menjadikan KIM sebagai mitra strategis dalam pembangunan informasi publik yang lebih baik” pungkasnya,”

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari para peserta, yang merasa kegiatan ini penting untuk menguatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas dan fungsi KIM, serta cara-cara efektif untuk meningkatkan kualitas diseminasi informasi.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

BEM PTNU Se-Nusantara Desak Solusi Terpadu untuk Tangani Bencana Sosial Judi Online

Penulis
Admin Wartain
-
0

Wartain.com || Ketua BPH Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara, Cecep Saepudin, menyuarakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya dampak negatif judi online di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurutnya, judi online kini menjadi bencana sosial yang merusak mental, kondisi finansial, serta masa depan pendidikan dan karier anak muda. Selasa, (10/12/2024).

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa generasi muda kita sedang dilanda bencana paparan penyakit judi online yang sangat merusak mental,” ujar Cecep.

Ia menjelaskan bahwa kecanduan judi online tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga kesehatan mental, pendidikan, dan karakter. Gangguan fokus dan kinerja di sekolah maupun tempat kerja akibat kecanduan judi dapat menghancurkan masa depan pendidikan serta karier generasi muda.

“Padahal kita akan segera memasuki era bonus demografi, di mana populasi usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Jika tidak ditangani, judi online akan menjadi ancaman serius bagi keberhasilan era ini,” tegasnya.

Cecep juga menyerukan perlunya pendekatan holistik untuk mengatasi masalah ini, termasuk rehabilitasi mental, pemberian edukasi, dan penyediaan lapangan kerja. Ia menilai, penanganan masalah judi online memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga kesehatan mental, komunitas masyarakat, dan institusi pendidikan.

“Penting juga ditekankan keterlibatan stakeholder pemerintahan dari hulu hingga hilir secara masif dan terintegrasi,” lanjut Cecep.

Sebagai langkah awal, BEM PTNU se-Nusantara berencana melakukan sosialisasi intensif di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Mereka juga mendorong pengesahan regulasi di tingkat mahasiswa untuk mitigasi dan rehabilitasi pelaku judi online.

“Kami akan berkoordinasi dengan seluruh BEM di bawah naungan PTNU untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menangani masalah ini,” ungkapnya.

Cecep menambahkan bahwa Kongres XVII BEM PTNU se-Nusantara tahun ini akan menjadi momen penting untuk merumuskan kebijakan strategis terkait pemberdayaan pemuda dan penanggulangan penyakit sosial, termasuk judi online. Kebijakan ini nantinya akan diterapkan di masing-masing kampus untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi mahasiswa.

BEM PTNU se-Nusantara berharap langkah-langkah yang dirancang dapat memberikan dampak nyata dalam memutus mata rantai kecanduan judi online di kalangan generasi muda dan mendorong pembentukan generasi yang lebih tangguh secara mental, finansial, dan moral.***

Foto : Ape

Editor : Aab Abdul Malik

(Ape/Biro Ciamis)

Bencana Alam Sukabumi Update Terkini, 12 Meninggal Dunia 10 Orang Ditemukan dan 2 Masih Hilang 

Penulis
Admin Wartain
-
0
Oplus_0

Wartain.com || Cuaca Ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi pada Selasa dan Rabu (3-4/12/2024) kemudian disusul dengan hujan dengan intensitas tinggi setelahnya membawa dampak kerusakan dan kerugian yang tidak sedikit.

Cuaca buruk yang berlangsung secara terus-menerus selama beberapa hari yang meliputi hujan deras, angin kencang, dan pergerakan tanah, menyebabkan kerusakan besar hingga menimbulkan korban jiwa.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menetapkan status tanggap darurat dimulai sejak 4 Desember 2024 hingga sepekan ke depan, dan setelahnya bisa diperpanjang jika setelah evaluasi mengharuskan demikian.

Berdasarkan data yang diperoleh redaksi dari laporan sementara Pos Komando Utama Kabupaten Sukabumi menyebutkan 39 Kecamatan dan 158 Desa terdampak langsung akibat cuaca ekstrem tersebut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyampaikan cuaca ekstrem yang terjadi telah mengakibatkan bencana banjir, pergerakan tanah, longsor, dan angin kencang di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Berdasarkan laporan yang kami susun hingga Minggu (8/12/2024) pukul 07.00 WIB untuk wilayah terdampak sebanyak 39 Kecamatan dan 158 Desa,” kata Suharyanto pada Minggu (8/12/2024).

Suharyanto mengungkapkan, setelah adanya penetapan tanggal darurat bencana oleh Bupati Sukabumi, telah ada kemajuan langkah-langkah penanganan darurat yang sudah dicapai.

“Sampai hari ini Minggu (8/12/2024) korban yang meninggal dunia sebanyak 12 orang dengan rincian 10 sudah ditemukan dan 2 masih dalam proses pencarian,” ungkap kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers di Pos Komando Utama Penanggulangan Bencana Kabupaten Sukabumi pada Minggu (8/12/2024).

Masih kata Suharyanto, komitmen tim untuk mencari korban yang hilang akibat banjir, tanah longsor, dan tanah bergerak akan terus dilanjutkan.

“Sudah menjadi komitmen kami akan terus mencari korban yang hilang tersebut untuk tiga hari ke depan meskipun pihak keluarga sudah mengikhlaskan,” lanjutnya.

“Kami mohon doanya supaya yang dua korban tersebut segera ditemukan,” tambahnya.

Langkah selanjutnya adalah daerah yang terisolir karena akses jalan terputus akibat banjir dan tanah longsor sekarang sudah bisa diakses untuk wilayah Sukabumi dan Cianjur.

“Meksipun dibeberapa titik baru bisa menggunakan roda dua, tapi secara keseluruhan bisa ditembus. Tidak ketinggalan juga pasokan BBM yang sempat terganggu, sekarang sudah lancar kembali,” ujarnya.

Yang diupayakan sampai saat ini adalah masalah penerangan listrik, masih ada beberapa titik di Kabupaten Sukabumi yang masih dipadamkan terkait keamanan.

“Hal ini terkait dengan keamanan masyarakat maupun keamanan wilayah,” ujarnya.

Kemudian untuk pengungsi tercatat ada kurang lebih 3.156 KK. Pengungsi ini ada yang terpusat maupun mandiri.

“Pengungsi yang terpusat ada beberapa titik dan sebagian besar mengungsi secara mandiri. Kami pastikan bahwa kebutuhan logistik para pengungsi dapat kami penuhi secara maksimal,” pungkasnya.

Sebagai informasi bahwa kebutuhan logistik cukup dan bahkan para pengungsi di Kabupaten Cianjur sudah pulang ke rumah masing-masing dan banjir sudah surut.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo Jabat Pangkogabwilhan I

Penulis
Admin Wartain
-
0
Oplus_0

Wartain.com || Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 300 perwira tinggi (Pati) TNI. Salah satunya, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra dari mantan Panglima TNI sekaligus Wakil Presiden (Wapres) Jenderal TNI Purn Try Sutrisno

Kebijakan mutasi itu tertuang di SK Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 6 Desember 2024.

Dalam surat tersebut, Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bid. Ekonomi Setjen Wantannas diangkat menjadi Pangkogabwilhan I .Dia menggantikan Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menunjuk Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam salinan tersebut tertuang bahwa Nugroho Sulistyo Budi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama BIN.

Posisinya itu digantikan oleh Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha yang sebelumnya menjabat Gubernur Akmil. Adapun yang mengisi posisi Gubernur Akmil saat ini yakni Brigjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

1...151617...977Halaman 16 dari 977

Satu

Dua

Tiga

empat

Tetap Terhubung

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Hubungi Kami