Wartain.com || Sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa terkait kepemimpinan 9 tahun Presiden Jokowi menduduki Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 20/10/2023.

Dari pantauan awal media, terlihat massa aksi lebih dulu melepas sepatu dan almamaternya. Mereka lalu masuk ke kolam Patung Kuda dan memanjat patung itu.

Terlihat sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan mereka yang bernada penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia pendaftaran capres-cawapres.

“Mahasiswa UKI Menolak Keputusan Mahkamah Keluarga,” tulis spanduk tersebut.

Setelah memasang spanduk, sejumlah massa aksi yang ada juga masih menduduki Patung Kuda.

Sebelumnya, mahasiswa mulai bertindak anarkis dengan melakukan pembakaran ban dan merobohkan barrier beton yang menutup Jalan Medan Merdeka Barat.

Dalam aksi unjuk rasa ini, ada 9 tuntutan yang ingin disampaikan mahasiswa. Berikut tuntutan lengkap mereka;

1. Wujudkan Pendidikan yang Demokratis dan Ilmiah

2. Tegakkan Reformasi Hukum

3. Berantas KKN

4. Tolak DwiFungsi TNI/Polri

5. Tingkatkan Aksesibilitas dan Equitas Layanan Kesehatan

6. Usut Tuntas Kekerasan Aparat

7. Usut Tuntas Konflik di Daerah PSN

8. Wujudkan Pemilu yang Adil dan Bersih

9. Putihkan Noktah Hitam Lingkungan

10. Usut Tuntas Berbagai Pelanggaran HAM Berat

11. Wujudkan pemerataan pembangunan dan pembangunan berdasar HAM

12. Perbaiki sistem pertanian di Indonesia

13. Tinjau ulang sistem perekonomian Indonesia.***

Foto: Kumparan/Jamal Ramadhan

(Redd)

Wartain.com || Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mencopot jabatan Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten imbas penangkapan tiga oknum oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang atas dugaan pungutan liar.

“Hari ini saya menyatakan mencopot Kepala BP3MI Banten dari jabatannya. Kami tentunya melakukan pembenahan dari dalam,” ujar Benny dalam konferensi pers Penangkapan Tiga Pegawai BP3MI Banten di Bandara Soekarno-Hatta oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Jakarta, Kamis 19/10/2023.

Ia mengemukakan pencopotan jabatan itu dilakukan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan Kepala BP2MI tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

“Kalau nanti ternyata dia tersangkut kasus tersebut (pungli) maka tentu akan ada sanksi lebih keras lagi, tidak hanya pencopotan jabatan,” ucapnya.

Benny menyebutkan ketiga oknum pegawai BP3MI Banten yang diduga melakukan pungli dengan modus membuka layanan money changer kepada pekerja migran Indonesia, yakni staf berinisial HP (Hari Priyono), PNS Golongan III/b, Pengantar Kerja Ahli Pratama, yang juga merupakan Ketua Tim Pos Pelayanan dan Pelindungan PMI.

Kemudian staf berinisial MT (Meriani Tarigan), PPNPN dengan jabatan Operator Administrator Group B, dan JS (Juli Sambodo), PPNPN dengan jabatan Pengemudi.

“Atas kejadian itu, saya akan mengambil tindakan keras kepada tiga oknum BP3MI itu yaitu langkah pemecatan. Tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi,” ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya akan segera menurunkan tim yang dipimpin langsung inspektorat BP2MI untuk melakukan investigasi khusus.

“Jika ada pihak lain yang terlibat, tidak ragu untuk menyebutnya. Misal, jangan-jangan kejahatan itu dilakukan secara shift, tiga orang itu kena sial karena kebetulan sedang bertugas,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Benny menceritakan sejak awal dirinya memimpin BP2MI, ia fokus membenahi lembaga tersebut dengan menindaklanjuti berbagai laporan terkait pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya.

Ia pun dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan dan mengancam jajarannya untuk tidak melakukan pelanggaran.

“Saat seminar di Batam saya menyerahkan suvenir kepada pimpinan Polri berupa borgol. Saya katakan borgol ini saya titipkan kepada aparat penegak hukum untuk suatu saat jika ada di antara petugas-petugas BP2MI yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kejahatan maka borgol itu silakan dikenakan kepada petugas-petugas di lingkungan BP2MI,” tuturnya.

Foto: Antara/Zubi Mahrofi

(Red)

Wartain.com || Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri tidak dapat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait penyidikan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat. karena sedang ada kegiatan lain.

“Mengingat pada waktu dan tanggal tersebut terdapat kegiatan yang telah teragenda sebelumnya, maka Ketua KPK belum dapat menghadiri panggilan dimaksud,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis resminya, dikutip dari Antara, Jumat 20/10/2023.

Ghufron mengatakan pihaknya telah menyampaikan ketidakhadiran Firli melalui surat yang dikirim dengan tembusan kepada Kapolri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI. Dalam surat itu, KPK meminta waktu untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.

“Di samping itu tentunya diperlukan waktu yang cukup bagi Ketua KPK untuk mempelajari materi pemeriksaan, mengingat (surat) panggilan baru diterima Ketua KPK pada tanggal 19 Oktober 2023,” kata Ghufron.

Ghufron menambahkan KPK menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Polda Metro Jaya. Dia menyebut pihaknya bakal patuh terhadap hukum yang berlaku.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh terhadap hukum, yakni hukum yang benar-benar sesuai prosedur, hukum acara, dan fakta-fakta hukumnya,” tegas Ghufron.

“Kami memastikan bahwa proses ini tidak akan mengganggu ataupun menghambat proses-proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang KPK lakukan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri dijadwalkan bakal diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini.

“Untuk agenda pemeriksaan berikutnya yang telah diagendakan tim penyidik telah dikirimkan surat panggilan dalam kapasitas sebagai saksi kepada saudara FB selaku Ketua KPK RI,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada awak media di Marjas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Menurut Ade Safri, ketua lembaga antirasuah tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2021.

Dalam kasus itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi, salah satunya ajudan Firli Bahuri  bernama Kevin Egananta.***

Foto: Kompas.com/Syakirun Na’im

(Red)

Wartain.com || Kominfo hingga kini masih berupaya memberantas praktik judi online yang masih menjamur. Terkini, nilai transaksi yang dihasilkan dari judi online per tahunnya disebut mencapai ratusan triliun rupiah.

“Menurut estimasi, nilai transaksinya bahkan bisa mencapai Rp 160 triliun sampai Rp 350 triliun per tahun,” ujar Menkominfo, Budi Arie di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, dikutip dari Kumparan, Jumat 20/10/2023.

Budi menjelaskan, besarnya perputaran uang dalam permainan haram itu mendorong pihaknya untuk segera melakukan pemberantasan.

Sejak 18 Juli hingga 18 Oktober 2023, Budi mengklaim, pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan ribu situs judi online.

“Kami sudah mengeksekusi pemutusan akses 425.506 konten perjudian, 237.096 konten di antaranya, berasal dari situs, alamat internet protokol (ip address), sebanyak 17.235 konten dari file sharing, dan 171.175 konten dari media sosial,” tuturnya.

Budi juga telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening yang memfasilitasi judi online.

“Beberapa waktu lalu, kami telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan pemblokiran terhadap 2.760 rekening sejak 17 Juli 2023 hingga 16 Oktober 2023. Kami

juga telah meminta agar BI meningkatkan upaya pencegahan aktivitas perjudian online,” jelas Budi.

“Itupun belum cukup. Peran aktif masyarakat menggaungkan anti judi online di lingkungan sekitar sangat diperlukan. Menjaga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk memerangi judi online menjadi langkah konkret pemberantasan penyakit masyarakat ini,” pungkasnya.***

Foto: Kumparan/Fitra Andrianto

(Red)