26.7 C
Jakarta
Senin, Oktober 5, 2026
Beranda blog Halaman 1888

Bupati Sukabumi Ikuti Rakor Lintas Sektoral Hadapi Pemilu Serentak 2024

0

Wartain.com, Sukabumi || Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, mengikuti Rapat Koordinasi lintas sektoral dalam rangka operasi mantap brata menjelang Pemilu 2023-2024, di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Sukabumi, Selasa, 10/10/2023. Rakor lintas sektoral dihadiri oleh Unsur Forkopimda, Kapolres Sukabumi, Dandim 0622, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu serta instansi lainnya.

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami mengatakan, Rakor lintas sektoral merupakan ajang penyampaian aspirasi dari masing-masing instansi, terkait kondisi atau langkah pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang aman, damai, dan lancar

“Mekanisme pelaksanaan pemilu serentak 2019 untuk dijadikan pegangan dasar dan bahan evaluasi dalam meminimalisir risiko terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan,” jelasnya.

Bupati memaparkan, Tahun 2024 akan menjadi sejarah pesta demokrasi besar di Indonesia pertama dilakukan secara serentak pada 14 Februari nanti, yakni memilih presiden, DPR RI, DPRD dan DPD RI. Juga dilanjutkan dengan Pilkada serentak pada 24 November 2024.

Banyak tahapan pelaksanaan pemilu yang harus diperhatikan sambung H Marwan, terutama pengawasan Daftar Calon Tetap (DCT), maka Bawaslu perlu merumuskan langkah-langkah mitigasi risiko yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan kinerja pengawasan tahapan pencalonan.

“Tentunya KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi tahapan-tahapan secara teliti, terutama dalam mencermati DCT,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Ia pun menegaskan, kepada Partai Politik yang menjadi kontestasi Pemilu agar ikut serta menciptakan pemilu aman dan damai. Sehingga bisa menjadi garda depan dalam menyelesaikan problematika yang terjadi sebelum ditindaklanjuti oleh aparat keamanan.

“Kami mohon kerjasamanya kepada jajaran Polres dan Dandim untuk menciptakan kondusiftas dilapangan saat pelaksanaan pemilu berlangsung,” pintanya.

H Marwan pun mengajak kepada semua pihak, menciptakan pesta demokrasi secara kekeluargaan, lantaran pesta demokrasi bukan pesta penegakan hukum, tetapi bagaimana untuk memilih pemimpin yang diharapkan.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede menyatakan, pihaknya sejauh ini sudah siap mengamankan Pemilu serentak 2024 yang aman, damai dan lancar.

“Kita berharap semua sesuai tupoksinya masing-masing untuk bersama-sama berkolaborasi, sehingga bisa mencegah apabila ada indikasi yang menghambat keberlangsungan Pemilu 2024 nanti,”singkatnya.

Rakor dilanjutkan paparan dan pandangan dari masing-masing instansi terhadap kesiapan dan strategi pengamanan pemilu 2024, mulai dari perwakilan KPU provinsi Jabar yang disampaikan Kadiv Teknis Penyelenggara KPU Prov Jabar, Adi Saputro, Ketua Bawaslu Kab. Sukabumi, Faisal Rifai, Pasi Ops, Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Kapten (Arm) Hermawan, dan Kabag Ops, Polres Sukabumi, Kompol Maryono.***

Foto : Dok. Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Sekda Ade Membuka Kegiatan Monev Kepesertaan Jasa Kontruksi Pada BPJS Ketenagakerjaan 

0

Wartain.com, Sukabumi || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan, jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja kontruksi sangat penting dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja. Sehingga harus mengedukasikan program tersebut kepada badan usaha untuk mendaftarkan perusahaan dan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Sekda saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi kepesertaan jasa konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan, di Aula STUM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Selasa, 10/10/2023.

“Masing-masing perangkat daerah untuk segera mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan ini, juga badan usaha yang menjadi pemenang tender proyek pembangunan di Kabupaten Sukabumi didorong untuk mendaftar,” ungkapnya

Program tersebut, jelas Sekda merupakan bentuk pencegahan dini dari risiko kerja yang mungkin terjadi, hal itu mengingat sektor konstruksi sangat rentan terjadi kecelakaan kerja.

Sekda Ade Membuka Kegiatan Monev Kepesertaan Jasa Kontruksi Pada BPJS Ketenagakerjaan

“Apabila sudah terdaftar proses klaim maupun hal lain terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa lebih mudah,” jelasnya.

Sekda berharap, dengan penguatan jaminan keselamatan tersebut para pekerja dapat termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya.

“Instansi kedinasan dan penyedia jasa kontruksi bisa mendorong program ini, supaya program kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan bisa dilaksanakan” pungkasnya.***

Foto : Dok. Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Inflasi Kota Sukabumi Disinyalir Akibat Kenaikan Harga Bahan Makan Dan Tembakau 

0

Wartain.com, Kota Sukabumi || Inflasi dibeberapa daerah dipengaruhi banyak faktor. Seperti yang terjadi di Kota Sukabumi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kota Sukabumi pada September 2023 terjadi inflasi 2,78 persen secara tahun ke tahun (yoy) atau 0,23 persen secara bulan ke bulan (mtm). Sebelumnya pada Agustus 2023, Kota Sukabumi tercatat mengalami inflasi 3,91 persen.

“Pada September 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,78 persen di Kota Sukabumi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,74,” ujar Kepala BPS Kota Sukabumi Urip Sugeng Santoso dalam laporannya, Senin 09/10/2023. Disebutkan,
inflasi September terjadi karena adanya kenaikan harga bahan makanan dan tembakau.

Pada September, secara tahun ke tahun (yoy) kelompok makanan minuman dan tembakau, dengan inflasi sebesar 1,71% dan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas penyumbang inflasi secara YOY terbesar adalah beras dengan andil inflasi sebesar 0,51%, rokok kretek filter 0,30%, daging ayam ras dan rokok putih masing-masing 0,12%.

Harga pakaian dan alas kaki juga turut menyumbang inflasi YOY di Kota Sukabumi sebesar 4,52%. Posisi IHK kelompok ini pada September 2022 sebesar 117,7 persen dan naik menjadi 122,46 persen pada September 2023.

“Beberapa komoditas subkelompok alas kaki mengalami deflasi YOY sebesar 2,29 persen,” ujarnya.

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga juga turut menyumbang inflasi sebesar 0,10 persen. Tercatat sewa dan kontrak rumah mengalami inflasi sebesar 0,94%, listrik dan BBM inflasi 1,37%, sedangkan penyediaan air dan layanan perumahan lainnya tidak mengalami perubahan indeks.

Kemudian, kelompok penyumbang inflasi lainnya di antaranya transportasi inflasi sebesar 0,58% (mtm) atau 1,18% (yoy), kelompok informasi dan jasa keuangan sebesar 0,87% (mtm) atau 1,18% (yoy), dan biaya pendidikan inflasi sebesar 0,07% (mtm) atau 0,04% (yoy).
Sedangkan yang mengalami deflasi atau penurunan nilai indeks adalah kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,29% serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,11%.

“Yang tidak mengalami inflasi maupun deflasi adalah kelompok kesehatan, dan kelompok penyedia makanan, minuman serta restoran,” tutupnya.***

* Berbagai Sumber

Foto : BPS Pusat

Editor : Aab Abdul Malik

(Ruswandi)

Zulhas Dipanggil Jokowi Ke Istana, Ada Apa Ya???

0

Wartain.com, Jakarta || Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bertemu empat mata di istana membahas Pilpres 2024.

Zulhas datang bersama menteri-menteri lain yang ikut dalam rapat terbatas tentang lumbung pangan (food estate). Namun, ia baru keluar sekitar 11.15 WIB, saat menteri-menteri lainnya sudah lama meninggalkan istana.

Zulhas mengatakan urusan politik yang dibahas bersama Jokowi seputar persiapan menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Ada pula pembahasan lain soal wilayah kerja Kementerian Perdagangan.

“Yang ketiga mengenai urusan politik sih. Ya ini kan sudah dekat, tanggal 19-25 (Oktober) kan kita harus daftar,” kata Zulhas setelah bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 10/10/2023.

Zulhas menegaskan bahwa dirinya adalah pembantu presiden. Oleh karena itu, ia selalu melaporkan hal-hal yang ia lakukan ke Jokowi, termasuk rencana politik PAN.

Dia berkata pertemuan dengan Jokowi hanya sebatas melapor. Menurutnya, tidak ada arahan khusus dari Jokowi terkait manuver politik PAN ke depan.

Zulhas tak mengaku apakah pertemuan dengan Jokowi membahas nama Gibran Rakabuming Raka yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto atau tidak. Dia hanya memuji prestasi Gibran.

“Loh Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses, tetapi saya usulkan Pak Erick (sebagai cawapres Prabowo) kan,” ujarnya.

Saat ini, PAN sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto. Mereka berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, PBB, dan Partai Gelora.

Sejak awal, PAN membawa nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres. Namun, koalisi Prabowo belum menentukan nama cawapres hingga saat ini.***

Foto : Setpres/Rusman

Editor : Aab Abdul Malik

(Tim)

Sekjen Parpol KIM Gelar Rapat, Airlangga: Bahas Visi Misi Capres

0

Wartain.com || Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, rapat para sekretaris jenderal (sekjen) parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), pada Senin 09/10/2023, membahas soal program, visi dan misi bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

“Kita membahas mengenai program, visi, misi capres,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10/10/2023, dikutip dari Kompas.com

Sementara itu, saat ditanya soal bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo, Airlangga menyebutkan masih dibahas dengan parpol anggota KIM.

Airlangga menegaskan, bakal cawapres bagi Prabowo akan ditentukan secepatnya.

“Akan dirapatkan antar partai. (Targetnya) As soon as possible,” tuturnya. Lebih lanjut, saat ditanya soal namanya yang masuk sebagai kandidat bakal cawapres Prabowo, Airlangga mengaku akan memonitor lebih lanjut. “Kita monitor,” ungkap Airlangga. Diberitakan sebelumnya, para Sekjen parpol anggota KIM menggelar rapat konsolidasi pemenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, pada Senin.

Dalam rapat tersebut, mereka disebut turut membahas mengenai kandidat bakal cawapres Prabowo. Adapun rapat ini dihadiri oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen PBB Afriansyah Noor, Sekjen Demokrat Teuku Rifky, hingga Sekjen Gelora Mahfudz Sidik.

Ahmad Muzani mengungkapkan, pertemuan kali ini membahas tentang pembentukan tim pemenangan dan hal-hal strategis lainnya.

“Pertemuan sekjen-sekjen membahas hal-hal strategis tentang kesiapan partai koalisi untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai capres, termasuk membahas finalisasi tim pemenangan Koalisi Indonesia Maju,” ujar Muzani dalam keterangannya, Senin.

Muzani menyampaikan, forum sekjen ini juga membahas terkait visi misi yang akan menjadi prioritas kerja pemerintahan nantinya. Selain itu, kata dia, juga soal dinamika kandidat cawapres Prabowo yang saat ini sedang berkembang.

“Semua nama yang potensial untuk menjadi cawapres pendamping Pak Prabowo juga dibahas. Kami ingin nama-nama itu dipertimbangkan dengan baik karena ini menyangkut chemistry dan juga kesiapan kandidat capres cawapres dalam berkontestasi,” kata dia.***

Foto: Dok. Sekretariat Presiden

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)

Pendaftaran CASN Dan PPPK Resmi Di Perpanjang Hingga 11 Oktober

0

Wartain.com || Pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 yang semula ditutup malam ini, Senin 09/10/2023 pukul 23.59 WIB, resmi diperpanjang 2 hari hingga Rabu 11/10/2023.

Perpanjangan pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 ini diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), melalui surat edaran nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023.

“Dengan adanya penambahan waktu pendaftaran #SeleksiCASN2023 hingga 11 Oktober 2023 Pukul 23.59 WIB, pelamar diminta untuk memanfaatkan perpanjangan waktu dengan maksimal. Ingat ya #SobatBKN, jangan menunggu batas waktu untuk mengakhiri pendaftaran kalian!” tulis BKN melalui akun X @bkngoid.

BKN pun mengungkap alasan pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 diperpanjang, yakni karena tingginya pelamar yang mengakses laman SSCASN di hari terakhir penutupan.

Sementara itu, banyak juga pelamar yang mengeluh belum mengakhiri pendaftaran di kolom Resume.

“Sehubungan dengan tingginya trafik pendaftaran pada sistem SSCASN yang berdampak terhadap portal pendaftaran seleksi CASN Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun 2023 sebagaimana terlampir,” tulis BKN.

“Penyesuaian waktu pendaftaran seleksi ini juga berlaku bagi calon PPPK Guru Pelamar Umum. Dengan adanya surat ini, maka surat Plt. Kepala BKN Nomor: 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 dinyatakan dilakukan penyesuaian. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, BKN mengungkap sebanyak 39 persen dari total pelamar CPNS dan PPPK belum menyelesaikan pendaftaran di halaman Resume.***

Foto: X/@BKNgoid

Editor: Raka A. Firmansyah

(Red)

Tidak Semua Pembalap Ikut Di MotoGP Mandalika 2023, Ini Dia Nama-Namanya!!!

0

Wartain.com, Lombok || Banyak pembalap tidak bisa mengikuti MotoGP Mandalika 2023. Jelang MotoGP Mandalika 2023 pekan ini, banyak pembalap absen karena masih mengalami cedera.

Bahkan ada yang mengalami cedera panjang, sehingga tidak bisa ikut banyak seri MotoGP 2023.

Padahal buat beberapa pembalap, MotoGP Mandalika 2023 krusial untuk mencari poin klasmen dunia.

Yuk kita simak siapa saja pembalap MotoGP 2023, yang tidak bisa merasakan balapan di Indonesia.

1. Marco Bezzecchi

Pembalap tim Mooney VR46 Racing Team ini, paling kesal karena tidak bisa ikut MotoGP Mandalika.

Murid Valentino Rossi ini mengalami cedera, saat sedang latihan bersama VR46 Riders di Tavullia.

Marco Bezzecchi sendiri sudah mendapat operasi, untuk mengobati tulang selangkanya.

Diharapkan Marco Bezzecchi bisa balapan, demi mengejar poin klasmen dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin.

2. Luca Marini

Tidak hanya Marco Bezzecchi, rekan setimnya di Mooney VR46 Racing Team juga mengalami cedera.

Ironisnya, Luca Marini cedera saat menabrak Marco Bezzecchi di balapan Sprint MotoGP India 2023.

Luca Marini juga sama-sama mendapat cedera di tulang selangka, kok bisa sama begitu ya?

Absen di MotoGP Jepang 2023, Luca Marini berharap bisa fit jelang MotoGP Mandalika 2023 pekan ini.

3. Alex Rins

Pembalap LCR Honda ini juga beresiko tidak ikut MotoGP Mandalika 2023, karena cedera kaki.

Cedera ini didapat saat crash di sirkuit Mugello, balapan MotoGP ke-6 musim 2023 ini.

Makanya posisinya digantikan sementara oleh Stefan Bradl, test rider HRC.

Setidaknya Alex Rins ingin datang ke Indonesia, menikmati alam indah Lombok.

4. Enea Bastianini

Terakhir ada Enea Bastianini, pembalap Lenovo Ducati yang punya gelar pembalap paling sial di MotoGP 2023.

Gelar yang sebelumnya dipegang Miguel Oliveira, bisa pindah ke Enea Bastianini karena total crash-nya.

Sampai saat ini Enea Bastinaini sudah 5 kali gagal finish, padahal karirnya di tim pabrikan Ducati sedang disorot.

Sama seperti Alex Rins, Enea Bastianini juga berencana datang ke Mandalika, meski tidak balapan.***

Foto : Sports-Bisnis.com

Editor : Aab Abdul Malik

(Tim)

Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Sukabumi Gelar Rakor Penguatan Penanggulangan HIV

0

Wartain.com, Sukabumi || Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi di Resort Pangrango, Selasa, 10/10/2023. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri.

Dalam arahannya, H. Iyos menekankan sinergitas dan kolaborasi untuk penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sukabumi. Sehingga, penanggulangannya bisa terarah dengan baik.

“HIV/AIDS harus disikapi dan ditangani bersama melalui sinergitas dan kolaborasi,” ujarnya

Oleh karena itu, H. Iyos meminta berbagai ide dan gagasan dapat dituangkan lewat rapat koordinasi ini. Sehingga, penyebaran kasus HIV/AIDS dapat ditekan di Kabupaten Sukabumi.

Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Sukabumi Gelar Rakor Penguatan Penanggulangan HIV

“Untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS, mari tuangkan semua ide dan gagasannya di sini. Sehingga ditemukan metoda, strategi, dan lainnya untuk penanggulangan HIV/AIDS,” ucapnya.

Selain itu, H. Iyos pun meminta untuk dimaksimalkan berbagai hal yang telah dibuat KPA Kabupaten Sukabumi. Salah satu halnya seperti Dai Peduli AIDS.

“Terus gelorakan semisal Dai Peduli AIDS ini. Masifkan sosialisasinya melalaui dakwah. Sehingga, masyarakat bisa mengingat akan bahaya HIV/AIDS ini,” ungkapnya.

Ketua Pelaksana Harian III KPA Kabupaten Sukabumi Gun Gun Gunadi menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Hal itu dimulai dari edukasi, sosialisasi, hingga pengobatan bagi penderitanya.

“Rapat koordinasi ini untuk membangun dan meningkatkan komitmen bersama. Termasuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta mencari cara untuk penanggulangan HIV/AIDS yang terbaik,” pungkasnya.***

Foto : Dok. Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Godam/Raika)

PERLINDUNGAN UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

0

Oleh : Benny Ramdhani/Kepala BP2MI

Ingin kerja ke luar negeri gajinya besar???  Saya menyampaikan perhatian penting pemerintah kepada para Pekerja Migran Indonesia, dan itu diwujudkan BP2MI. Negara hadir dan berpihak pada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selain itu, saya katakan musuh negara saat ini adalah para sindikat. Dimana perlakuan jahat, dan tidak adil oleh para sindikat ilegal penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kita wajib marah ketika anak-anak bangsa dipersulit, ini yang saya katakan kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia.

Nazar hidup saya ialah akan memerangi sindikat, tanpa henti. Sembari kita melakukan perbaikan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia agar lebih baik. Pelayanan prima dari jajaran saya kepada para Pekerja Migran Indonesia juga terus ditingkatkan.

Saya katakan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Dulu, tahapan pelaksanaan preliminary, karantina, dan peserta seleksi berkas dari calon Pekerja Migran Indonesia dikuntit. Mereka diminta membayar. Sekarang tidak ada lagi pungutan seperti itu. Kita gratiskan. Tak boleh Pekerja Migran Indonesia diperas.

Selamat menuju negara penempatan di masing-masing negara yang dituju. Peluk erat cita-cita awal kalian semua, dimana niat berja ke luar negeri merupakan harapan anda bekerja. Maka dengan itu, bekerja dengan profesional dan penuh disiplin. Jangn lupakan orang-orang tercinta yang kalian tinggalkan di kampung halaman.****

Foto : BP2MI

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM/Intan/Ruswandi)

Sidang Perdana Gugatan Ambang Batas Parlemen Digelar Hari Ini

0

Wartain.com, Jakarta  || Partai Ummat mengajukan permohonan uji materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK akan menggelar sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MKRI, Jakarta, pada Selasa 10/10/2023.

“10-10-2023 pukul 14:00 WIB, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan I,” demikian dikutip dari laman resmi MKRI.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Partai Ummat A. Muhajir selaku pemohon memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum dalam Tim Advokasi Partai Ummat.

Permohonan ini diajukan ke MK pada 4 September dan terdaftar dengan Nomor Perkara 124/PUU-XXI/2023.

Dalam berkas permohonannya, pemohon mengatakan telah terdapat beberapa putusan MK terkait ambang batas parlemen, terhitung mulai dari 2009 hingga 2020.

Pemohon menilai pengujian terkait ambang batas parlemen ini selalu ada sejak berlaku pada 2009. Mahkamah, kata pemohon, juga sudah berulang kali menimbang dan memutuskan bahwa ambang batas parlemen merupakan kebijakan yang konstitusional.

Oleh karenanya, pemohon tidak lagi hendak menyoal eksistensi ambang batas parlemen pada permohonan ini.

Pemohon menjelaskan titik tekan dari permohonan ini adalah standar acuan atau tolak ukur penggunaan 4 persen, di mana selama ini, sejak Pemilu 2009 hingga 2019 dan akan diterapkan pada Pemilu 2024 yang akan datang, tolok ukur penggunaan 4 persen semata-mata berdasar atas perolehan suara sah nasional.

Menurut pemohon, hal itu berpotensi merugikan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu 2024, khususnya pemohon, dalam konstestasi pemilu bila tidak dimaknai pula dengan penggunaan tolok ukur lain.

Pemohon menilai Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan secara bersyarat dengan norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 karena mengandung ketidakpastian hukum, menimbulkan diskriminasi, menghasilkan produk pemilu yang tidak memenuhi sistem proporsional, dan menyebabkan ketidakadilan.

“Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional atau memperoleh 4 persen dari jumlah kursi DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”,” demikian bunyi petitum yang diajukan.***

Foto : Dok. MKRI

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan/Ruswandi)