Wartain.com, Jakarta || Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris di Ruang Kakatua, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Rabu, 06/09/2023. Pada pertemuan tersebut, Presiden menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra strategis yang komprehensif bagi ASEAN.

“Sebagai mitra strategis yang komprehensif, posisi AS makin berkembang demi keberhasilan KTT ASEAN, termasuk memastikan relevansi KTT Asia Timur,” ujar Presiden.

Sementara itu, Kamala Harris dalam sambutannya  menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023. Ia menilai kepemimpinan Indonesia telah menjadikan ASEAN sebagai prioritas untuk memberikan hasil nyata dengan penekanan khusus pada pertumbuhan ekonomi.

“Indonesia adalah mitra dan teman penting bagi Amerika Serikat. Kami memiliki persahabatan dan hubungan jangka panjang yang membantu meningkatkan kemakmuran dan keamanan bagi negara kami dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” ucap Kamala Harris, dikutip dari laman resmi Kepresidenan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden AS membahas mengenai penyusunan rencana aksi yang konkret dalam mewujudkan kemitraan strategis komprehensif.

“Di dalam pertemuan bilateral antara Bapak Presiden dengan Vice President Harris disampaikan, dibahas mengenai rencana pembentukan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Amerika yang diusulkan Amerika Serikat dan juga penyusunan rencana aksinya secara bersama,” kata Menlu.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden juga mendorong perluasan akses pasar melalui skema generalized system of preferences (GSP) serta realisasi kerja sama rantai pasok yang telah disepakati sebelumnya.

“Juga pembentukan critical minerals agreement (CMA) untuk kerja sama terkait dengan critical minerals dan realisasi dari kerja sama just energy transition partnership,” lanjutnya.***

Foto: Dok. presidenri

Editor: Raka A. Firmansyah

(Tim)

Wartain.com, Jakarta || Tiga kejahatan besar masih menjadi menghantui Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam tayangan Jendela Negeri yang tayang di TVRI, Jumat 08/09/2023.

Benny menuturkan kejahatan pertama menyangkut penempatan PMI secara ilegal.

“Tiga masalah atau kejaran besar itu, yang pertama adalah penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. Penempatan ilegal belum tentu TPPO, tapi TPPO sudah tentu ilegal,” tuturnya.

Permasalahan kedua terkait praktek ijon rante menjadi permasalah mengakar yang di alami PMI.

Kedua, praktek ijon rente yang selama ini menjerat Pekerja Migran kita. Mereka mau berangkat bekerja, tapi karena kekurangan uang maka mereka menjual harta benda milik keluarga,menggadaikan barang milik mereka. BP2MI memberi solusi atas ini, dan programnya sedang berjalan, sudah dirasakan Pekerja Migran Indonesia,” tambahnya.

Yang ketiga berkaitan dengan permasalahan mindset, dimana PMI masih dianggap sebagai pekerja rendahan dan dianggap sebagai sumber masalah.

“Kemudian, yang ketiga, memerangi kejahatan mindset. Dimana banyak masyarakat, bahkan penyelenggara negara kita yang masih menganggap bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah pekerja rendahan. Dianggap sebagai sumber masalah bagi negara. Ini problem serius. Pemerintah kini menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai orang-orang penting,” ucap Benny.

Fakta dilapangan menunjukan bahwa PMI sangat berkontrubusi bagi negara, khususnya untuk peningkatan devisa. Tercatat PMI memberikan kontribusi tehadap devisa negara mencapai Rp. 159,6 Triliun Pertahun.

“Karena kontribusi Pekerja Migran Indonesia untuk negara ini tidak sedikit. Pekerja Migran Indonesia memberikan devisa senilai Rp.159,6 Triliun per tahun. Artinya, tidak boleh ada lagi pihak atau siapapun yang melakukan tindakan menistakan Pekerja Migran Indonesia. Ini perilaku lama yang saya perangi. Mereka balik ke tanah air dieksploitasi, ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Pihaknya gencar melakukan berbagai macam tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi sampai ke tingkat BP3MI, dan berharap dengan menjadi PMI bisa menaikan kondisi ekonomi mereka.

“Begitu pula dalam hal langkah preventif yang giat kita lakukan. BP2MI, menggalakkan sosialisasi hingga ke BP3MI untuk memperkuat pelindungan menyeluruh kepada Pekerja Migran Indonesia. Mereka kita harapkan berangkat sebagai migran dan pulang menjadi juragan. Sehingga mereka memiliki price, tidak boleh direndahkan,” pungkasnya.***

Foto: Jendela Negeri/Tangkapan Layar

Reporter: Intan Fitri Utami

Editor: Raka A. Firmansyah

Wartain.com, Jakarta – Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp146,98 triliun. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Kamis 07/09/2023.

Dilansir dari laman resmi PU.go.id, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun 2024, terutama program – program strategis dan prioritas nasional sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Selain itu kami akan mengupayakan untuk dapat memenuhi aspirasi anggota Komisi V DPR RI untuk penambahan alokasi anggaran untuk infrastruktur berbasis Masyarakat (program Padat Karya Tunai), seperti P3TGAI, preservasi jalan dan jembatan, Pamsimas, Sanimas, PISEW serta BSPS,” kata Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, upaya penambahan alokasi anggaran untuk program padat karya tunai tersebut dilakukan melalui pemindahan alokasi dari sisa lelang/tender pekerjaan. “Seperti tahun-tahun sebelumnya Kementerian PUPR akan melalukan lelang dini di akhir tahun 2023 untuk pekerjaan 2024, nanti dari hasil sisa lelang tersebut akan kami pakai untuk menambah alokasi Padat Karya Tunai,” kata Menteri Basuki.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2024 ditetapkan sebesar Rp146,98 triliun. Kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun antara lain pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.

Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan m 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan Inpres Jalan Daerah 26,25 km.

Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar, PISEW di 738 kecamatan.

Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 5 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.

Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.

Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun. Program Padat Karya dilanjutkan yang ditargetkan akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun, termasuk dukungan untuk kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun.

Foto: Dok. PUPR

Editor: Raka A. Firmansyah

(Ikhlas)