26.7 C
Jakarta
Jumat, Januari 3, 2025
Beranda blog Halaman 23

Tim Hukum Paslon Bupati Sukabumi Iyos-Zainul Laporkan Kecurangan TSM oleh Asjap-Andreas Ke Bawaslu

0

Wartain.com || Indikasi adanya kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 02 Asep Jafar dan Andreas pada Pilkada 2024, dilaporkan oleh Tim Pengacara Paslon nomor urut 01 Iyos Somantri dan Zainul kepada Bawaslu Propinsi Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang ahli hukum tim 01 yaitu Saleh Hidayat usai mengajukan berkas perbaikan perkara di Kantor Bawaslu Jawa Barat, Bandung Senin 09/12/2024.

“Kami telah penuhi prosedur diantaranya perbaikan berkas pelaporan pengaduan tentang pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM) oleh pasangan Asep Japar dan Andreas pada proses Pilkada Kabupaten Sukabumi yang berlangsung tanggal 27 Nopember 2024 yang lalu,” ujarnya.

Laporan Pelanggaran tentang TSM tersebut sudah resmi didaftarkan oleh TIM Kuasa Hukum Iyos Zainul kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melalui Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada 3 Desember 2024.

” Tim Kuasa Hukum Iyos Zainul berjumlah 9 orang diantaranya: Saleh Hidayat, AA Brata Soedirja, Padlilah, Ferri Gustaman, Kukun Kurniansyah, Ade Nurul Ilham, Deri Irawan, Iyus Yuswandi, Dede Isnandar dan Paizal Reza,” tambahnya.

Dibenarkan oleh Divisi Bidang Hukum Tim Pemenangan Paslon 01 Ferri Gustaman bahwa laporan TSM tersebut telah diterima oleh Bawaslu Propinsi Jawa Barat, dan sekarang sedang pada tahap perbaikan draft Laporan TSM, berdasarkan Peraturan Bawaslu No.9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Yakni, pasal 22 ayat (4), yakni mengatur bahwa pelapor diberi waktu untuk memperbaiki draft Laporan TSM, sebelum Sidang Ajudikasi dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait TSM.

“Sejauh ini, Tim Kuasa Hukum Iyos-Zainul sudah siap dan matang menyusun dalil dan argumentasi hukum, serta alat bukti (kurang lebih 100 alat bukti ) sudah dipersiapkan dengan matang,” tegas Ferri..

TSM terjadi di 27 Kecamatan, lebih dari 50 % dari jumlah keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

“Kami sudah siap menghadapi proses persidangan ajudikasi di Bawaslu Jabar dan kami juga sudah mempersiapkan untuk pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mohon do’anya dari para pendukung dan warga pemilih. Semoga ini berhasil. Aamiin,” pungkas Ferri.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Bencana Alam di Bantargadung Sekaligus Salurkan Bantuan

0

Wartain.com || Bupati Sukabumi H Marwan Hamami meninjau lokasi bencana di Kampung Linggaresmi, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung, Senin, 9 Desember 2024. Peninjauan langsung tersebut untuk mempercepat penanganan dan pemulihan dampak bencana.

Dalam kesempatan itu Bupati Sukabumi didampingi Kalak BPBD, Kadinsos dan Camat Bantargadung.

Bupati mengatakan, peninjauan untuk mengevaluasi logistik yang didistribusikan ke setiap posko penampungan di beberapa wilayah yang terdampak bencana mengingat di beberapa titik kejadian masih ada yang belum bisa diakses dengan kendaraan.

“Disini (Bantargadung) bersyukur masih bisa dijangkau karena lokasi nya tidak jauh dari jalan raya,” ujarnya.

Bupati Sukabumi Tinjau Lokasi Bencana Alam di Bantargadung Sekaligus Salurkan Bantuan

Bupati menjelaskan kendala di lapangan saat ini adalah akses jalan, sehingga ada beberapa wilayah yang sulit untuk melakukan percepatan penyaluran logistik Beberapa wilayah tersebut antara lain, Pabuaran, Tegalbuled, dan Purabaya

“Untuk itu kami meminta kepada teman Offroader untuk membantu memudahkan logistik bagi warga terdampak,”imbuhnya.

Di kegiatan tersebut, Bupati Sukabumi memberikan bantuan untuk korban terdampak berupa sarana perlengkapan tidur, makanan siap saji dan sembako.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Kepala BPJPH Sebut Sertifikasi Halal Bidang Makanan Bisa Jadi Daya Tarik Komsumen

0
Oplus_0

Wartain.com ||  Kewajiban sertifikasi halal terus digalakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada para pelaku usaha dan UMK di bidang makanan dan minuman. Sebab, halal dapat menjadi daya tarik dalam usaha mereka.

Berkaitan dengan itu, Komunitas Warung Nusantara (KOWANTARA) dan Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (KOWARTAMI) mengundang Kepala BPJPH Haikal Hassan untuk memberi arahan sekaligus berdialog dengan 100 pedagang warteg se-Jabodetabek. Kedua induk organisasi koperasi warung itu mendukung dan mensosialisasikan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Jadi teman-teman ini, kalau Wartegnya sudah bersertifikat halal maka akan punya nilai tambah dan akan berbeda dengan rumah makan lainnya dan tentu apalagi dengan rumah makan yang tidak punya sertifikat halalnya,” kata pria yang akrab disapa Babe Haikal, dikutip dari keterangan yang diterima pada Senin (9/12/2024).

Dalam kunjungan yang berlokasi di Kembangan, Jakarta Barat tersebut, Haikal menjelaskan bahwa sertifikat halal dapat menjadi daya tarik pelaku usaha makanan dan minuman. Selain itu, sertifikasi halal juga mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi pembeli yang datang ke warteg.

“Para pembeli di Warteg yang sudah ada label halal BPJPH dipasang di warungnya udah gak usah resah dan ragu lagi deh, semua makanan dan minuman yang dijual di warung itu sudah pasti halal. Jadi semakin banyak lagi tuh pembelinya,” terang Kepala BPJPH.

Para pemilik warteg juga berkesempatan untuk berdialog serta menyampaikan masalah kepada Babe Haikal mengenai sertifikasi halal. Seperti prosedur pengurusan sertifikat halal, sampai masalah biaya yang dibutuhkan.

Haikal Hasan menegaskan, pengurusan sertifikat halal gratis tanpa dipungut biaya apapun.

“Biaya gratis, bagi pelaku UMKM tidak ada bayar apapun. Kalau ada pungutan biaya berarti itu penyelewengan,” tegas Babe Haikal.

Pengarahan dan dialog tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi, Henra Saragih; Ketua KOWANTARA, Mukroni; dan Sekretaris KOWARTAMI, Izzudin Zidan, serta Direktur PT Kayama, Datuk Gonjong.

Sementara itu Ketua KOWANTARA, Mukroni mengapresiasi kedatangan Babe Haikal menemui dan berbincang dengan pemilik warteg tersebut untuk memberikan arahan tentang kemudahan dalam melakukan sertifikasi halal.

“Alhamdulillah beliau (Babe Haikal) bisa hadir, kita mendapat kehormatan dari beliau dan pedagang warteg ini senang dengan arahan-arahan dari beliau bahwa ada kemudahan bagi teman-teman pedagang warteg untuk membuat sertifikasi halal,” jelas Mukroni.

Selain itu, dia juga mengatakan akan menindaklanjuti arahan-arahan dari Kepala BPJPH Haikal Hasan dengan melakukan pendataan dan konsultasi intensif dengan BPJPH.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Sekda Ade Suryaman Lakukan Monitoring ke Lokasi P2WKSS

0

Wartain.com || Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H Ade Suryaman lakukan monitoring lokasi penilaian Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Cicareuh, Kecamatan Cikidang, Senin (9/12/2024).

Sekda menjelaskan peninjauan tersebut sebagai persiapan menjelang penilaian P2WKSS tingkat Jawa Barat tahun 2024.

“Jadi kita hari ini melakukan peninjauan di lokus binaan program P2WKSS yang sebentar lagi akan ada penilaian oleh tim Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Masih dikatakan sekda, lokus binaan P2WKSS Desa Cicareuh itu sudah siap untuk dinilai. Dirinya optimis Kabupaten Sukabumi bisa meraih target ditingkat provinsi Jawa Barat.

“Insya Allah Kabupaten bertahan di juara 3, syukur-syukur tahun ini kita bisa lebih meningkat prestasinya,”harapnya.

Sekda meminta kepada panitia penyelenggara agar mempersiapkan penerimaan kedatangan tim penilai dan beberapa hal penting lainnya.

“P2WKSS kita harus tetap juara dan diusahakan minimal mendapatkan peringkat 3. Karena kita sudah dua kali berturut-turut mendapatkan juara 3 sebisa mungkin tahun ini harus lebih dari itu,” pintanya.

Sekda Ade Suryaman Lakukan Monitoring ke Lokasi P2WKSS

Kepala DP3A Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki menyampaikan, verifikasi program P2WKSS ini akan dilakukan pada 13 Desember 2024 oleh tim Provinsi Jabar yang terdiri dari Dinkes, TP PKK, DP3A dan Disdik.

“Rencananya, Tim ini sebelum melakukan penilaian di Desa Cicareuh akan menilai terlebih dulu di Kota Sukabumi,” ujarnya.

Tim penilai tersebut nantinya akan berkeliling ke setiap program P2WKSS untuk melakukan penilaian, baik itu Rutilahu, kelompok PEKKA dan sebagainya.

“Jadi penilaiannya tidak hanya di satu lokus, tetapi mereka (tim penilai) akan berkeliling dengan didampingi kelompok dari kita,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cicareuh, Kecamatan Cikidang, Ramdhan Rustarmono optimistis akan menyukseskan program P2WKSS 2024 di Desa-nya itu, termasuk persiapan yang belum selesai akan segera dibereskan sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada lagi kendala.

“Kami mohon arahan dari Bapak/Ibu semua kiranya apa yang ingin ditambahkan untuk menyukseskan program ini,” singkatnya.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Dukung Program Ketahanan Pangan Polisi Sambangi Para Petani

0

Wartain.com || Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di Bidang Ketahanan Pangan Polsek Pameungpeuk Polresta Bandung Polda Jabar langsung bergerak dengan melakukan pendampingan terhadap para Petani.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Aipda Landi Bhabinkamtibmas Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kab Bandung saat mengunjungi para petani di wilayah Kampung Mengger RT 01 RW 07 Desa Rancamulya, Senin (9/12/2024)

“Polsek Pameungpeuk hadir untuk mendampingi serta mendengarkan keluhan atau masukan mereka sebagai Petani”ujar Aipda Landi

Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr. Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pameungpeuk AKP Asep Dedi.SH menyampaikan bahwa seluruh jajaran nya akan mendukung Program Asta Cita Presiden RI yang salah satunya di bidang ketahanan pangan dan pemberian makan siang gratis bagi murid Sekolah Dasar

Bhabinkamtibmas di wilayah diharapkan hadir ditengah masyarakat untuk mendampingi para petani diwilayahnya agar dapat memaksimalkan hasil taninya.

Lebih lanjut AKP Asep Dedi.SH juga menegaskan bahwa pihaknya agar selalu memonitor Bhabinkamtibmas nya untuk terjun langsung terhadap warga khususnya petani agar kami dapat mengetahui kesulitan masing-masing petani, agar mecapai hasil yang maksimal.***

Foto : Ape

Editor : Aab Abdul Malik

(Ape/Biro Ciamis)

Bank BJB Salurkan Bantuan Penanganan Dampak Bencana Alam di Kabupaten Sukabumi

0

Wartain.com || Untuk membantu percepatan Penanganan Dampak Bencana Alam di Kabupaten Sukabumi, Bank BJB melalui Kantor Cabang Palabuhanratu memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah. Bantuan tersebut dilaksanakan di Pendopo Palabuhanratu, Kamis 5 Desember 2024.

Bantuan diserahkan langsung oleh pimpinan cabang BJB Kantor Cabang Palabuhanratu, Achmad Djuansjah dan diterima oleh Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami

Diketahui penyintas bencana Alam sangat membutuhkan bantuan pangan, obat obatan, hunian sementara, dan lain lain, karena itu bank BJB bergerak cepat memberikan donasi untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana tersebut.

Bank BJB Salurkan Bantuan Penanganan Dampak Bencana Alam di Kabupaten Sukabumi

Sebagaimana dilaporkan per 8 Desember 2024 bahwa bencana berdampak pada 39 Kecamatan dan 158 Desa. Terdiri dari 147 titik tanah lingsor, 79 titik lokasi banjir, 25 titik angin kencang, dan 84 titik pergerakan tanah.

Kemudian, untuk korban terdampak sebanyak 3.252 KK, mengungsi 892 KK, terancam 440 KK, meninggal dunia 10 jiwa, luka-luka nol, dan masih dalam pencarian 2 jiwa. Berikutnya, 628 rumah rusak berat, 360 rusak sedang, 603 rusak ringan, 347 rusak terancam, dan 1080 rumah terendam.

Sarana rusak lainnya, yaitu 29 jembatan, 8 Tpt, 11 saluran, 8 tempat ibadah, 13 sekolah, dan 15 bangunan lain. Sedangkan Fasilitas umum jalan 58 dan lahan sawah kurang lebih 47 hektare. Ini belum terdata semua karena ada beberapa Kecamatan yang akses PLN dan Internet masih terhambat.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan)

Fashion and Culinary Nite Festival ke-4 Kabupaten Sukabumi Resmi Ditutup

0

Wartain.com || Fashion dan Culinary Nite Festival ke-4 Tahun 2024 Kabupaten Sukabumi resmi ditutup oleh Bupati Sukabumi H Marwan Hamami, Minggu, 8 Desember 2024. Kegiatan di area Gelanggang Cisaat ini telah tuntas dilaksanakan selama tiga hari mulai 6-8 Desember 2024.

Bupati Sukabumi mengatakan, event tersebut digelar untuk mendorong semangat UMKM di Kabupaten Sukabumi. Sejatinya, Fashion dan Culinary Nite Festival sebagai media pencocokan bisnis (business matching) antara pelaku UMKM dengan calon konsumen yang lebih luas.

“Melalui even ini para pelaku UMKM dapat lebih termotivasi untuk terus berinovasi sehingga pelaku UMKM bisa memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Bupati menegaskan melalui penyelenggaraan event tersebut dapat membangun market baru yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap Fashion dan Culinary Nite Festival mampu menumbuhkembangkan pelaku UMKM hingga menembus pasar global.

“Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut. Siapapun yang akan menjadi kepala daerah program ini harus dipertahankan,” tutupnya.

Fashion and Culinary Nite Festival ke-4 Kabupaten Sukabumi Resmi Ditutup

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sukabumi Hj. Yani Jatnika Marwan menyampaikan, event tahun ini mengalami kenaikan omzet sebesar 19 persen. Dimana, sebelumnya omzet tersebut diangka Rp. 202.440.400 dan kali ini sebesar Rp.240.594.750.

“Inilah kebahagiaan yang diterima para UKM dengan adanya acara ini. Jadi kita bisa memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada mereka (pelaku UMKM),” ucapnya.

Hj. Yani berharap, event tersebut akan kembali masuk dalam kalender event tahunan Kabupaten Sukabumi kedepan.

“Siapapun pemimpinnya event ini harus masuk dalam kalender event tahunan,” tandasnya.

Di penghujung acara dilaksanakan berbagai penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba dari beberapa kategori.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Kementerian UMKM Siap Kolaborasi Bersama Ansor Stokis

0
Oplus_0

Wartain.com || Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi peluncuran platform Ansor Stokis yang diluncurkan di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Menurutnya, platform tersebut bisa menjadi penyuplai rantai pasok kebutuhan masyarakat. Sebagai informasi, Ansor Stokis merupakan platform pemberdayaan ekonomi bagi kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor, untuk menambah keterampilan usaha, akses pasar dan permodalan, hingga pemanfaatan teknologi digital.

“Ansor Stokis memberikan ruang dan kesempatan bagi sahabat Ansor di seluruh Indonesia dengan menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, seperti sembako, makanan keseharian, dan sebagainya, yang didistribusikan dan diberdayakan oleh para kader Ansor,” jelas Maman dalam siaran persnya, Minggu 08/12/2024.

Maman menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Ansor Stokis karena memiliki kesamaan tujuan dalam memberdayakan UMKM, khususnya dalam distribusi barang hingga ke daerah-daerah pelosok.

“Sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk mendukung dan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kementerian UMKM. Mari berkolaborasi bersama menyukseskan Ansor Stokis ini,” paparnya.

Terkait akses pembiayaan yang masih menjadi kendala bagi pengusaha UMKM di GP Ansor, Kementerian UMKM bersama Kementerian Keuangan sedang menyiapkan beberapa solusi.

Salah satunya, adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan khusus UMKM. Baca juga: Baznas Ajak Semua LAZ Luncurkan Program Inovatif untuk Pemberdayaan Masyarakat.

“Kami paham sekali bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan beberapa sistem pola pembiayaan lain terkadang masih belum optimal. Untuk itu, Kementerian UMKM bersama dengan stakeholder lain sedang melakukan beberapa evaluasi penyempurnaan dan menyusun formulasi pembiayaan alternatif,” tambah Maman.

Program Innovative Credit Scoring (ICS) juga sedang dirumuskan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai alternatif untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM tanpa agunan.

“Sistem ICS lebih mengedepankan rekam jejak pengaju pinjaman. Untuk itu, saya mendorong anggota GP Ansor agar mulai disiplin keuangan sebagai sebuah catatan. Rekam jejak nanti bisa dilihat dari pembayaran listrik dan air. Selama disiplin keuangannya, maka berhak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah,” jelas Maman.

Bagi Maman, kehadiran Ansor Stokis juga bisa menjawab tantangan teknologi yang mengharuskan UMKM beradaptasi dengan platform digital. Dalam hal digitalisasi, Kementerian UMKM sedang menyiapkan platform superapp bernama Sapa UMKM.

Platform ini akan melakukan konsolidasi platform-platform UMKM, termasuk Ansor Stokis, agar menjadi satu pintu di bawah Kementerian UMKM. Melalui Sapa UMKM, siapa pun yang mencari informasi terkait UMKM Indonesia dapat mengaksesnya.

“Platform ini juga dapat memberikan akses pelayanan dan kemudahan bagi pengusaha UMKM dalam negeri,” ujar Maman.

“Mari berkolaborasi, bergandengan tangan memajukan pengusaha UMKM di Indonesia. Dengan begitu, target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat terwujud,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin menuturkan, Ansor Stokis ditujukan untuk menciptakan toleransi, kemanusiaan, dan keadilan ekonomi.

“Kami gagas soal toleransi ekonomi, kemanusiaan dan keadilan ekonomi, jangan sampai ekonomi hanya dinikmati segelintir kelompok. Kami mengajak semua pihak berkolaborasi termasuk menggunakan jejaring ansor, agar bisa menjadi rantai pasok ekonomi nasional,” tutur Addin.

Melalui Ansor Stokis, Addin optimistis bisa mendorong hadirnya ekosistem besar dari hulu ke hilir. Menurutnya, penting untuk menumbuhkan agregator ekonomi di tingkat bawah.

“Mudah-mudahan ini menjadi upaya yang baik di tengah situasi ekonomi nasional yang tidak stabil. Maka yang bisa tumbuh ke depan adalah usaha-usaha rakyat yang terus bergulir sehingga target Presiden menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai di kemudian hari,” ujarnya.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Pelurusan Tentang Frasa “Hymne HMI”

0
Oplus_0

Oleh: Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar MN KAHMI

Wartain.com || Sambil berkontemplentasi dalam Milad Ke 75 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) —5 Pebruari 2022– ini saya punya catatan ringan tentang Hymne HMI.

Akhir-akhir ini kalau ada upacara resmi HMI saat menyanyikan Hyme HMI ada perbenturan kata pada bait kedua utk kalimat “Turut Qur’an dan Hadits”. Selain ada yg menyanyi dgn khyusyu’ memfrasakan “Turut Qur’an dan Hadits” ada juga yg memfrasakan “Turut Alqur’an Hadits”. Jadinya agak kacau, tidak seragam.

Pertamakali saya dengar kalimat “Turut Alqur’an Hadits” itu pada akhir tahun 2019 saat acara Jalan Sehat di Pontianak (KAHMI Kalbar). Saat itu sdh saya sampaikan bhw frasa “Alqur’an Hadits” itu salah, baik dari segi sejarah lagunya maupun dari segi kaidah Bahasa Arab.
Yang benar adalah dalam lagu aslinya yakni ketika sejak masuk HMI dulu kita selalu menyanyikannya yaitu “Turut Qur’an dan Hadits”.

Saya tidak tahu kapan dan siapa yang berkreasi mengubah menjadi “ Turut Alqur’an Hadits”. Dari segi kaidah Bhs. Arab kalimat itu salah karena begini:

1. Qur’an dan Hadits dalam frasa asli itulah yg benar karena kalimatnya adalah kalimat setara, sama-sama menggunakan nakirah. Kalau kata Qur’an diganti dgn kata “Alqur’an” maka kata Hadits juga harus diganti dgn kata “Alhadits” sehingga menjadi “Turut Alqur’an dan Alhadits” sehingga sama-sama makrifah (sama-sama ditambah al).

2. Yang lebih fatal adalah perubahan makna dari perubahan frasa tsb. Frasa “Alqur’an Hadits” itu bersusunan ‘mubtada’ – khabar’ sehingga artinya dlm bahasa Arab adalah “Alqur’an adalah Hadits”. Di titik ini kesalahan frasa itu terlihat karena menyebut Alqur’an adalah Hadits. Padahal Alqur’an bukan Hadits, tak boleh bilang “Alqur’anu haditsun” dlm susunan “mubtada’ – khabar”.

Alqur’an adalah wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril dgn kalimat asli. Sedangkan Hadits adalah wahyu Allah yg kalimatnya disusun atau diucapkan sendiri oleh Nabi (wamaa yanthiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa). Oleh sebab itu matan hadits itu sering berbeda, meskipun isinya sama. Kalau Qur’an tak pernah dan tak boleh ada perbedaan dari frasa aslinya.

Selain itu dari sudut hierarki syariah (dlm ilmu hukum dikenal Stuffenbautheorie) kedudukan Qur’an itu di atas Hadits (spt dikonfirmasi oleh Nabi ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman).

Mohon maaf saya berkeyakinan bahwa yang benar di bait kedua “Hymne HMI” itu adalah frasa asli dari pencipta lagu dan liriknya yakni “Turut Qur’an dan Hadits”, bukan “Turut Alqur’an Hadits”. Selain salah dari sudut sejarah frasa “Turut Alqur’an Hadits” itu salah fatal dari sudut kaidah Bahasa Arab.

Maaf, saya bukan mau sok tahu, tapi jangan sampai HMI ditertawai dalam urusan kaidah bahasa yang sesederhana ini. Di KAHMI dan HMI banyak ahli bahasa Arab, misalnya, Pak Najah.
Yakusa.***

Foto : Dok. Pribadi

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Kritisi PT Pupuk Indonesia, Salman :  Transparansi dan Keberpihakan kepada Petani Harus Ditingkatkan

0
Oplus_0

Wartain.com || Salman Rizkatillah, tokoh muda Kabupaten Garut yang dikenal aktif memperjuangkan isu-isu kerakyatan, mengkritik PT Pupuk Indonesia terkait kurangnya transparansi dan keberpihakan terhadap petani.

Dalam pernyataannya, Salman menegaskan pentingnya peran PT Pupuk Indonesia sebagai badan usaha milik negara untuk mendukung kesejahteraan petani, terutama di tengah naiknya harga pupuk dan kelangkaan yang sering terjadi.

“Petani kita berada di garis depan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi seringkali justru menjadi korban kebijakan yang tidak adil. PT Pupuk Indonesia harus lebih transparan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada petani kecil,” ujar Salman, Minggu 08/12/2024.

Sebagai bukti konkretnya, Salman menyebutkan beberapa data dan fakta lapangan:

1. Kelangkaan Pupuk di Garut Selatan:

Kelompok tani di wilayah Garut Selatan melaporkan bahwa hanya 30% dari kebutuhan pupuk bersubsidi yang dapat dipenuhi dalam tiga bulan terakhir.
– **Sumber:** Laporan resmi Gapoktan Garut Selatan, diterbitkan pada Oktober 2024.

2. Harga Pupuk Melonjak:

Petani di Kecamatan Cibatu harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga Rp700.000 per sak, jauh di atas harga subsidi yang seharusnya sekitar Rp150.000 per sak.
– **Sumber:** Data survei lapangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut, November 2024.

3. Distribusi Tidak Tepat Sasaran:

Berdasarkan laporan dari LSM lokal, sebanyak 15% alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut justru ditemukan dijual ke pihak non-petani.
– **Sumber:** Investigasi LSM Peduli Tani Garut, November 2024.

Salman menyoroti keluhan dari berbagai kelompok tani di Kabupaten Garut yang merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelangkaan ini, menurutnya, tidak lepas dari lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan alur distribusi pupuk.

“Ada indikasi bahwa pupuk bersubsidi tidak sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi yang harus segera diperbaiki,” tambah Salman.

Sebagai solusi, Salman mendorong PT Pupuk Indonesia untuk membuka akses data distribusi pupuk secara daring yang dapat diakses publik. Langkah ini dinilai akan meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Selain itu, Salman meminta pemerintah pusat untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, terutama di daerah-daerah penghasil pertanian seperti Kabupaten Garut. “Jangan sampai para petani, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, malah terpinggirkan akibat praktik yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pernyataan Salman ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi tani lokal di Garut. Mereka berharap kritik ini menjadi awal perubahan yang lebih baik dalam tata kelola distribusi pupuk di Indonesia.

Dengan perhatian besar yang diberikan Salman terhadap nasib petani, diharapkan pemerintah dan PT Pupuk Indonesia dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai permasalahan ini. Petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan tentu membutuhkan keberpihakan yang nyata dari semua pihak terkait.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(AAS)