Oleh: Budi Hermasnyah/
(Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014)

Wartain.com || Ada dua wajah politik yang kerap berkelindan dalam satu tubuh organisasi. Yang satu bekerja dalam sunyi nilai, menjaga sistem agar tetap tegak. Yang lain bergerak dalam riuh ambisi, memelintir sistem agar tunduk pada kepentingan. Keduanya sama-sama mengaku “berpolitik”. Namun yang satu membangun, yang lain menggerogoti. Di sinilah pertarungan itu bermula: politik gerombolan berhadapan dengan politik institusional.

Politik gerombolan yang dalam literatur dikenal sebagai political clique, faksi oportunistik, atau kartel patronase adalah praktik kekuasaan yang beroperasi di luar etika institusi, meski berada di dalamnya. Politik Gerombolan lebih berorientasi pada jabatan atau kekuasaan. Dimana jabatan/Kekuasaan Menjadi Tujuan Tunggal bahkan mungkin tujuan hidup. Ia tidak membutuhkan legitimasi nilai. Ia hanya membutuhkan momentum dan gank.

Ciri-cirinya tegas: Loyalitas bersifat personal, bukan institusional, Keputusan lahir dari kalkulasi kekuatan kelompok, bukan rasionalitas organisasi, Kaderisasi digantikan oleh reproduksi klik, Jabatan diperlakukan sebagai aset, bukan amanah. Dalam logika ini, politik bukan ruang pengabdian, melainkan arena transaksi. Bukan what is right, tetapi who controls what.

Politik gerombolan jarang bekerja secara terbuka. Ia tumbuh melalui relasi informal, percakapan tertutup, dan aliansi yang cair namun terarah. *Delegitimasi sistematis*: merusak reputasi individu yang dianggap ancaman. Fragmentasi internal: memecah solidaritas melalui adu domba, fitnah dan intrik. Kooptasi struktur: menempatkan orang-orang “aman” di posisi strategis.

Manipulasi informasi: mengendalikan arus narasi demi kepentingan kelompok. Ia tidak perlu menguasai seluruh organisasi. Cukup mengendalikan simpul-simpul penting. Selebihnya, sistem akan runtuh dengan sendirinya. Sungguh cara Kerja Sunyi yang Menghancurkan.

Dampak politik gerombolan tidak selalu instan. Ia bekerja seperti korosi. Perlahan, konsisten, dan merusak dari dalam. Pertama, erosi legitimasi internal: Ketika keputusan tidak lagi adil, kepercayaan pun menghilang. Organisasi kehilangan kohesi. Kedua, degradasi kualitas kepemimpinan: Yang disekelilingnya bukan yang layak, tetapi yang dekat dan bisa dikendalikan untuk kepentingannya. Mediokritas menjadi norma. Ketiga, disfungsi sistemik: Aturan menjadi formalitas. Prosedur menjadi alat legitimasi semu. Keempat, alienasi kader ideologis: Mereka yang berpegang pada nilai akan tersingkir atau memilih pergi. Dan pada akhirnya: organisasi mungkin tetap berdiri, tetapi kehilangan jiwa. Politik Gerombolan adalah sebuah Daya Rusak yang menjadi jalan bagi Erosi yang Tak Terlihat dan Keruntuhan yang Tak Terhindarkan

Berhadapan dengan itu, politik institusional hadir sebagai antitesis. Ia bukan sekadar gaya berpolitik, melainkan paradigma. Barisan Politik institusional berpijak pada satu premis sederhana namun radikal: *institusi harus lebih besar dari individu*.
Bagi barisan politik institusional, jabatan di organisasi bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari kepercayaan yang dikelola secara sah. Ciri-cirinya politik institusional jelas: Loyalitas pada aturan dan nilai organisasi, Pengambilan keputusan berbasis prosedur dan argumentasi, kerja konsisten sesuai tugas fungi, sistematis dan meritokratis, Transparansi sebagai mekanisme kontrol. Ia tidak serampangan sebagaimana politik gerombolan , tetapi ia jauh lebih kokoh dalam menjaga keberlanjutan.

Politik institusional bekerja melalui mekanisme formal yang sering dianggap “membosankan”—namun justru di situlah kekuatannya. Pertama, Rule-based governance: aturan menjadi rujukan utama, bukan alat tawar. Kedua, Checks and balances: tidak ada kekuasaan tanpa pengawasan, Ketiga, Meritokrasi: kapasitas menjadi dasar legitimasi. Akuntabilitas publik: setiap kerja bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Sebuah cara kerja yang benar-benar terbuka, terukur dan konsisten.

Politik gerombolan dan politik institusional ditakdirkan akan selalu ada dan bertarung berhadap-hadapan. sebuah pertarungan yang tidak akan pernah selesai. Keduanya hidup dalam ruang yang sama, saling berebut pengaruh. Pertanyaannya bukan apakah salah satunya akan hilang, tetapi mana yang akan dominan. Maka Jika organisasi membiarkan sistem dilemahkan, maka gerombolan akan mengambil alih. Namun jika nilai dijaga dan aturan ditegakkan, maka institusi akan bertahan.

Pada akhirnya, masa depan sebuah partai atau organisasi tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat berintrik, tetapi oleh siapa yang paling konsisten menjaga prinsip. Politik gerombolan hanya akan bekerja jika memiliki fasilitas dan jabatan istimewa sebagaimana yang menjadi tujuan tunggalnya. Sementara Politik institusional akan tetap bekerja sekalipun tanpa jabatan istimewa yang ada dipundaknya. Karena kesadaran ideologis yang telah mendidik, membentuk dan mengajarkan bahwa setiap kerja adalah pengabdian. Dan di sanalah organisasi atau partai menemukan umur panjangnya.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)

Oleh : Anto Kusumayuda (Ketum PPJNA 98) dan Aam Abdul Salam (Sekjen PPJNA 98)

Wartain.com || Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, prosesi suci ini dikelola langsung di bawah kedaulatan Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan struktur ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sebuah manifestasi dari pendekatan spiritual dan budaya yang lebih dalam. Keberhasilan ini tidak luput dari perhatian berbagai pihak yang mengawal jalannya pelayanan bagi para tamu Allah.

Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, secara terbuka menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pandangannya, penilaian positif dari Dasco mengenai kelancaran haji perdana di bawah kementerian baru ini merupakan bukti nyata bahwa sistem yang dibangun telah berjalan pada rel yang tepat. Pernyataan Dasco tersebut mencerminkan komitmen kuat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan pelayanan terbaik, tanpa kecuali.

Ketegasan dalam tata kelola haji yang ditunjukkan saat ini bukan sekadar soal manajemen logistik, melainkan sebuah bentuk pengabdian. Sekjen PPJNA 98, Aam Abdul Salam, yang juga sebagai Dewan Pembina Yayasan Majelis Dzikir Merah Putih, menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari perhatian yang tulus. Menurutnya, ketegasan Presiden Prabowo dalam mengawal kebijakan haji merupakan bukti dukungan dari hati yang dalam untuk menjamin kekhusyukan ibadah para jemaah.

Pendekatan ini menyentuh sisi kemanusiaan yang fundamental. Ketika negara hadir dengan organisasi yang lebih fokus dan responsif, kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di tanah suci, tetapi juga meresap ke dalam hati keluarga yang menunggu di tanah air. Transformasi ini menjadi harapan baru bahwa ke depannya, pengelolaan haji Indonesia akan terus berlandaskan pada nilai-nilai agama yang luhur dan penghormatan terhadap martabat jemaah sebagai duta bangsa.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)