Wartain.com || Pemerintah secara resmi telah melakukan penyesuaian tarif baru untuk pembuatan dokumen perjalanan termasuk paspor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian. Disamping itu, penyesuaian ini diharapkan dapat menciptakan variasi layanan yang lebih beragam. Sehingga, masyarakat dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal waktu pengurusan maupun jenis layanan yang diberikan.

Humas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Ahsan Harlan menyebutkan, tarif baru pembuatan dokumen perjalanan termasuk paspor tercantum pada PP Nomor 45 Tahun 2024, pada pasal 1 ayat 1 huruf c, tentang pelayanan keimigrasian.

Dalam peraturan baru diatur masa berlaku paspor, yaitu lima tahun dan sepuluh tahun,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, penyesuaian tarif baru pembuatan dokumen perjalanan termasuk paspor berlaku 60 hari setelah PP Nomor 45 Tahun 2024 ditandatangani.

“Dalam beleid tersebut, tercatat bahwa kenaikan tarif tersebut akan berlaku 60 hari setelah PP 45/2024 diundangkan. PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024. Jika dihitung, maka 60 hari setelahnya jatuh pada 17 Desember 2024,” jelas Ahsan.

Berikut daftar lengkap kenaikan tarif pembuatan paspor berdasarkan PP 45/2024 :

Paspor biasa non elektronik masa berlaku 5 tahun, biaya Rp. 350 ribu
Paspor biasa non elektronik masa berlaku 10 tahun, biaya Rp. 650 ribu
Paspor biasa elektronik masa berlaku 5 tahun, biaya Rp. 650 ribu
Paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun, biaya Rp. 950 ribu
Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI, biaya 100 ribu
Surat perjalanan laksana paspor untuk WNA, biaya 150 ribu
Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama, Rp. 1 juta.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 45 Tahun 2024, pemerintah berharap masyarakat dapat menerima kebijakan ini sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan yang lebih baik dan sejalan dengan tuntutan zaman. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan tarif baru yang telah ditetapkan.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(LT)

Wartain.com || Kantor Imigrasi Kls II Non TPI Sukabumi terus gencar lakukan sosialisasi terkait kenaikan tarif Pembuatan paspor. Hal itu disampaikan oleh Kasubsi Humas Kanim Sukabumi Ahsan Harlan, Rabu (20/11/2024).

Kepada awak media, Ahsan mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan giat penyebaran informasi terkait adanya layanan elektronik paspor dan informasi kenaikan tarif paspor pada Desember mendatang,

” Iya, melalui berbagai metode yang efektif, kami ingin memastikan bahwa informasi tersebut sampai ke masyarakat. Kali ini, kami memberikan penyebaran informasi ke kemenag kabupaten sukabumi,” ucapnya.

Disampaikan juga, diantara metode yang dilakukan melalui media online, radio dan jejaring serta instansi terkait.

“Pemerintah daerah, Kemenag, travel umroh, KBIH dan berbagai instansi serta lembaga terkait telah kami Sosialisasikan terkait telah adanya elektronik paspor dan kenaikan tarif tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ahsan menyampaikan, sosialisasi dan penyebaran informasi ini akan terus laksanakan sampai Desember 2024 mendatang dengan jejaring media massa, instansi dan lembaga maupun datang langsung ke masyarakat.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(LT)

Wartain.com ||  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar seminar nasional dengan tema “Mewujudkan Cara Pandang Keimigrasian Strategis Dalam Menyongsong Indonesia Emas” bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Diketahui, hal tersebut merupakan upaya memperkuat wawasan dan strategi keimigrasian dalam menghadapi tantangan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,

Dalam kegiatan tersebut, Bambang Widodo, Ketua Peranim menjadi narasumber dan membahas “Dialektika Cara Pandang Keimigrasian Strategis Dalam Menyongsong Indonesia Emas”.

Narasumber berikutnya adalah Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI, Pujo Widodo yang membawakan judul “Peran Imigrasi Dalam Keamanan Nasional Guna Mendukung Ketahanan Nasional Negara”.

Dalam paparannya, Bambang Widodo menekankan lima aspek penting yang terkait terhadap cara pandang keimigrasian strategis.

“Peninjauan ulang fungsi imigrasi, sinergitas pengawasan orang asing, sistem penegakan hukum, pengembangan organisasi dan perubahan pola piker menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun cara pandang keimigrasian strategis” paparnya.

Sementara itu, Pujo Widodo, selaku narasumber kedua menjelaskan bahwa imigrasi adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan nasional. Ia menyoroti bahwa penguatan fungsi pengawasan dan intelijen keimigrasian harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional.

“Imigrasi adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional. Dengan menjalankan peran sebagai pengawas perbatasan, pencegah kejahatan transnasional, dan penegak hukum” tuturnya.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(LT)