Wartain.com.|| Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyampaikan program pemerintah yang mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional.

Satu di antaranya dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Program itu satu di antaranya digulirkan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta untuk memperkuat rantai ekonomi.

Menurut dia, penyaluran LPDB-KUMKM yang telah dikembangkan KSPPS BMT Beringharjo di Pasar Beringharjo, mampu menjadi ekosistem bisnis yang tangguh dan berdaya saing.

“Langkah ini sangat baik untuk mendukung program pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional,” kata Wamenkop dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Program-program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi.

Wamenkop juga memuji upaya koperasi ini dan mendorong koperasi lain untuk mengadopsi model serupa.

Saat ini, KSPPS BMT Beringharjo sudah memiliki produk beras dari hasil panen petani.

Nantinya, produk sayuran dan lainnya dari Pasar Beringharjo juga bisa diproses menjadi makanan siap saji untuk siswa dan santri di pesantren.

“Saya berharap para pedagang pasar dan BMT Beringharjo dapat berperan aktif dalam program Makan Bergizi Gratis,” kata Wamenkop.

Wamenkop juga mengakui keberhasilan LPDB-KUMKM melalui Direktorat Pembiayaan Syariah, dalam memperkuat permodalan BMT Beringharjo bagi para pedagang di Pasar Beringharjo, dengan perputaran pembiayaan mencapai Rp 30 miliar.

Ferry menambahkan, aspek kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan di Pasar Beringharjo sudah sangat luar biasa.

Ada sekitar 2.000 pedagang pasar di Beringharjo yang menerima manfaat dari dana bergulir LPDB-KUMKM.

“Dan saya pastikan akan ada tambahan dana bergulir sebesar Rp 15 miliar lagi untuk para pedagang Pasar Beringharjo,” pungkas Ferry.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Wartain.com || Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang melakukan pengecekan terkait kewajiban perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex terhadap para karyawannya. Hal tersebut, lanjut dia, karena industri tekstil legendaris itu diwacanakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami cek kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap buruhnya masih ada atau enggak,” ujar Immanuel, Minggu 17/11/2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan seperti apa bentuk pengecekan kewajiban terhadap perusahaan Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini. Immanuel mengatakan, pengecekan itu seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hingga administrasi lainnya.

“Dalam hal itu terkait BPJS, atau administrasi, apalagi sebagainya masih berjalan normal,” ucap dia.

Meskipun perusahaan Sritex memenuhi kewajibannya terhadap para karyawan, dia mengatakan masih menunggu keputusan dari kurator yang sedang memproses kepailitan Sritex. Immanuel berujar, saat ini kementeriannya turut berfokus agar tidak terjadi PHK di industri tekstil itu.

“Itu kan kita (Kemnaker) lagi nunggu keputusan aja nanti gimana teknisnya, yang jelas ya kita sebagai kementerian tenaga kerja ya kita fokus soal penanganan jangan sampai terjadi PHK itu loh,” ujar Immanuel.

Sementara itu, Immanuel mengatakan saat ini proses produksi di perusahaan Sritex masih terdapat pemesanan. “Masih ada orderan, makanya masih perusahaan itu masih operasional,” kata dia.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, Iwan Kurniawan Lukminto, mengakui dampak putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang belakangan mulai terasa. Meskipun masih dapat beroperasi, pabrik tekstil raksasa itu mengalami kekurangan bahan baku.

“Memang kami sekarang mengalami shortage (kekurangan) bahan baku,” ujar Iwan saat ditemui awak media usai menerima kunjungan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 7 November 2024.

Dia mengatakan, imbas dari putusan pailit itu sebagian pekerja terpaksa diliburkan. “Ada sebagian karyawan kami yang kami liburkan,” kata dia.

Meskipun begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut yang berkaitan dengan hal tersebut. Iwan hanya memastikan Sritex telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung usai putusan pailit.

Adanya putusan pailit terhadap perusahaannya, ia berharap agar Mahkamah Agung bisa mengabulkan kasasi dan mencabut status pailit dari Sritex. Iwan menyatakan, keputusan itu mengganggu pelaksanaan produksi di perusahaannya.

“Memang status pailit ini mengganggu operasional kami. Tapi tetap kami menghormati jalannya hukum yang sekarang ada sehingga upaya-upaya hukum yang sudah kami lakukan sekarang ini yaitu mengajukan kasasi,” tutur Iwan.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)