Diskusi sore “Obrolan Santai” lingkaran cangkir kopi itu hadir tokoh-tokoh yang tak asing dengan dialektika: Aam Abdul Salam Aktivis 98/Sekjen PPJNA 98 dan Presidium MD KAHMI Sukabumi, TB.Affan Darma Sumitra selaku tuan rumah dari Yayasan Tanah Pelangi Nusantara, Dede Heri dari Rumah Literasi Merah Putih, HM Fikrie dari Majelis Sholawat Cahaya Muhamad, serta Siti Ratna Maymunah CEO Wartain.Com.

Wartain.com – Sore itu, Sabtu, 30 Mei 2026, langit di atas Jalur Lingkar Selatan, Cibeureum, Kota Sukabumi, terasa begitu teduh. Di sekretariat Yayasan Tanah Pelangi Nusantara, obrolan mengalir ringan seperti kepulan asap kopi robusta hangat yang diseduh dengan legitnya gula merah asli Sukabumi.

Hadir dalam lingkaran cangkir kopi itu tokoh-tokoh yang tak asing dengan dialektika: Aam Abdul Salam (Aktivis 98/Sekjen PPJNA 98), TB.Affan Darma Sumitra selaku tuan rumah dari Yayasan Tanah Pelangi Nusantara, Dede Heri dari Rumah Literasi Merah Putih, HM Fikrie dari Majelis Sholawat Cahaya Muhamad, serta Siti Ratna Maymunah CEO Wartain.Com.

Pertemuan ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan sebuah ruang kontemplasi yang memadukan rasa seni, kelestarian alam, kedalaman filsafat, realitas ekonomi, hingga esensi spiritual.

Di tengah riuhnya sendok yang mengaduk kopi, fokus obrolan mendarat pada satu program besar bangsa: Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Secara spiritual dan filsafat, program ini adalah manifestasi dari “amanah para wali” dan pendiri bangsa untuk memastikan tidak ada lagi pelajar, santri, ibu hamil, maupun bayi menyusui yang kelaparan di negeri yang gemah ripah loh jinawi ini.

Memberi makan adalah seni memanusiakan manusia, sebuah langkah ekonomi dasar untuk membangun fondasi generasi masa depan.

Namun, di balik cita-cita mulia tersebut, terselip sebuah catatan kritis. Semua sepakat bahwa ikhtiar suci ini harus dikawal ketat secara lahir dan batin agar tidak disimpangkan oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.

Berkah untuk Manusia, Berkah untuk Alam

Pengawalan program MBG ternyata tidak melulu soal anggaran atau menu empat sehat lima sempurna di atas meja. Ada dimensi ekologi yang luput dari sorotan kamera, namun sangat fatal jika diabaikan: Tata kelola limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bayangkan, ada ribuan dapur MBG yang beroperasi serentak di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika ribuan dapur tersebut memasak setiap hari tanpa memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang standar, maka jutaan liter air sisa cucian daging, sayur, dan minyak kotor akan langsung mengalir ke selokan, sungai, dan mencemari tanah.

Secara filosofis dan spiritual, bagaimana mungkin sebuah makanan bisa mendatangkan berkah jika proses produksinya justru merusak dan mengotori alam ciptaan Tuhan? Menjaga kesucian program ini berarti harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Memastikan IPAL di Setiap Dapur MBG

Oleh karena itu, dari meja kopi Sukabumi ini, lahir sebuah seruan penting bagi seluruh pemangku kebijakan:

a. Mitra BGN & Kepala Dapur SPPG: Wajib memastikan fasilitas IPAL sudah terpasang dan berfungsi sesuai standar operasional prosedur sebelum dapur beroperasi masif.

b. Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota: Harus proaktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, memfasilitasi, sekaligus mengawasi pembuangan limbah domestik dari dapur-dapur komunal ini.

c. Masyarakat & Aktivis: Ikut serta mengawal jalannya program, memastikan setiap piring yang tersaji bebas dari praktik korup dan lingkungannya bebas dari pencemaran.

Ketika senja mulai turun di Cibeureum dan kopi robusta di cangkir mulai tandas, sebuah kesimpulan manis didapat.

Menjaga program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal mengenyangkan perut generasi penerus, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat bumi. Dengan hadirnya IPAL di setiap dapur MBG, makanan yang dibagikan akan bernilai ibadah yang utuh—amanah para wali terjaga, anak-anak tumbuh sehat, dan alam lingkungan tetap lestari tanpa noda pencemaran. (M.Rafi Asyam/CEO Bisnisnews.net)***

Editor : Aab Abdul Malik

Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan

Wartain.com – Di sepanjang sejarah manusia, salah satu kecenderungan terbesar pikiran adalah membayangkan Tuhan menurut ukuran dirinya sendiri. Manusia marah, maka Tuhan dibayangkan marah seperti manusia. Manusia ingin dihormati, maka Tuhan dianggap membutuhkan pujian. Manusia merasa kesepian tanpa pengakuan, maka Tuhan dipahami menciptakan makhluk agar diakui eksistensi-Nya.

Padahal Al-Qur’an berkali-kali menegaskan bahwa Allah tidak serupa dengan apa pun:
“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya.”
(QS. Asy-Syura: 11)

Ayat ini menjadi fondasi penting dalam tauhid kenabian Ma’rifatullah. Sebab ketika manusia mulai mengenal Allah, ia akan menyadari bahwa banyak gambaran tentang Tuhan sebenarnya hanyalah pantulan ego dan psikologi manusia sendiri.

Dalam perjalanan spiritual, ada tahap ketika manusia masih memahami Allah dengan logika emosi manusiawi. Ini wajar sebagai permulaan. Namun jika berhenti di sana, manusia akan terjebak pada “Tuhan versi pikirannya sendiri”, bukan Allah Yang Maha Tak Terbatas.

Ketika Al-Qur’an menyebut cinta Allah, murka Allah, atau ridha Allah, itu bukan berarti Allah mengalami gejolak psikologis seperti manusia. Bahasa wahyu turun agar dapat dipahami manusia, sehingga menggunakan pendekatan yang dekat dengan kesadaran manusia. Tetapi hakikat Allah tetap melampaui bahasa.

Dalam Ma’rifatullah, Allah tidak membutuhkan apa pun dari makhluk-Nya.
Allah tidak bertambah mulia karena dipuji.
Tidak berkurang karena dihina.
Tidak menjadi Tuhan karena diakui.
Dan tidak kehilangan keagungan meski seluruh manusia ingkar.

Allah berfirman:
“Jika kalian kafir, maka sesungguhnya Allah Mahakaya dari kalian.”
(QS. Az-Zumar: 7)
Karena itu, jika ada anggapan bahwa Allah menciptakan manusia karena “butuh dicintai” atau “ingin diakui”, maka itu sesungguhnya masih membawa sifat kekurangan makhluk kepada Tuhan.

Yang membutuhkan pengakuan adalah ego manusia, bukan Allah.
Yang merasa kosong tanpa dicintai adalah makhluk, bukan Sang Pencipta.
Tauhid sejati justru dimulai ketika manusia menyadari bahwa Allah adalah Al-Ghaniyy — Yang Maha Kaya, Maha Cukup, dan tidak bergantung kepada apa pun.

Lalu mengapa Allah menciptakan makhluk?

Dalam perspektif Ma’rifatullah, penciptaan bukan karena kebutuhan Tuhan, tetapi karena keluasan rahmat dan kehendak-Nya untuk menampakkan tanda-tanda-Nya.
Alam semesta adalah ayat.
Manusia adalah cermin kesadaran.
Dan kehidupan adalah ruang agar makhluk mengenal asal cahaya keberadaannya.

Karena itu Allah berfirman:
“Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengenal dan mengabdi kepada-Ku.”
(QS. Adz-Dzariyat: 56)

Pengabdian di sini bukan karena Allah membutuhkan penyembahan, tetapi karena manusialah yang membutuhkan keterhubungan dengan Tuhan agar jiwanya hidup.

Ibarat matahari tidak membutuhkan bunga untuk mekar, tetapi bunga membutuhkan matahari agar kehidupannya sempurna.

Begitu pula Allah tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang tanpa Allah akan tenggelam dalam kehampaan eksistensial.

Di sinilah perbedaan besar antara agama yang hanya formal dengan Ma’rifatullah.

Agama formal sering berhenti pada rasa takut kepada Tuhan sebagai penguasa besar di luar sana. Sedangkan Ma’rifatullah membawa manusia memahami bahwa Allah lebih dekat daripada dirinya sendiri, namun tetap tak terjangkau oleh imajinasi manusia.
Maka orang-orang arif tidak memanusiakan Tuhan.

Mereka justru berusaha menghancurkan proyeksi ego tentang Tuhan.

Sebab setiap kali manusia berkata: “Tuhan pasti seperti ini,” bisa jadi yang sedang ia lihat hanyalah bayangan dirinya sendiri.

Karena itu para nabi datang bukan untuk membuat manusia membayangkan bentuk Tuhan, tetapi membimbing manusia agar menyaksikan tanda-tanda-Nya dalam kehidupan, dalam hati, dan dalam keberadaan itu sendiri.

Dalam tauhid kenabian, puncak pengenalan bukanlah mengetahui “bagaimana Allah”, melainkan menyadari ketidakmampuan makhluk menjangkau hakikat-Nya.

Di situlah lahir kerendahan ruhani.
Dan di situlah manusia mulai mengenal Allah tanpa membatasi-Nya dengan ego pikirannya sendiri.***

Oleh : Aam Abdul Salam/Aktivis 98, Sekjen PPJNA 98 dan Presidium MD KAHMI Sukabumi

Wartain.com – Pesta demokrasi boleh usai, namun ruang digital kita tampaknya belum mau rehat dari riuh rendah perdebatan. Momentum Idul adha kali ini diwarnai oleh gelombang diskusi publik yang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto mendistribusikan 1.098 ekor sapi kurban premium ke 552 daerah di seluruh Indonesia.

Pemicunya? Istana mengonfirmasi bahwa pengadaan bernilai sekitar Rp100 miliar ini bersumber dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Netizen pun terbelah. Sebagian melontarkan opini menyudutkan dengan narasi, “Kok ibadah pakai uang negara?”.

Mari kita letakkan ponsel sejenak, menghela napas, dan melihat polemik ini dengan kepala dingin. Melalui lensa filsafat, spiritualitas, tradisi kenegaraan, hingga kalkulasi ekonomi rill, kita akan menemukan bahwa riak-riak kritik ini sebenarnya bersumber dari kesalahpahaman dalam mendefinisikan kehadiran negara.

Spiritual dan Hukum Islam: Hadis Nabi, Baitul Mal, dan Statemen MUI

Kritik yang muncul rata-rata berpijak pada asumsi bahwa kurban mutlak harus menggunakan dana pribadi. Premis ini tidak salah jika kita bicara kurban personal. Namun, dalam konteks pemimpin negara (imam), fikih Islam memiliki ruang yang jauh lebih luas dan bijaksana.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat pandangan para ulamanya menegaskan bahwa pembelian sapi menggunakan dana APBN untuk kemaslahatan umat sama sekali tidak bermasalah dan sah secara syar’i.

Secara historis-spiritual, konsep ini merujuk pada tata kelola Baitul Mal (kas negara) di era kekhalifahan Islam. Anggaran negara boleh—bahkan dianjurkan—dikeluarkan untuk syiar dan kesejahteraan sosial keagamaan masyarakat luas selama kebutuhan pokok lainnya terpenuhi.

Lebih jauh, Ustadz Muhammad Syamsudin dari NU Online memaparkan dalil kuat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengutip riwayat bahwa Rasulullah SAW kerap menyembelih hewan kurban yang diniatkan khusus atas nama umatnya yang belum mampu berkurban.

Ketika presiden mengalirkan dana bantuan kemasyarakatan ini, posisinya bukanlah individu yang sedang mencari pahala pribadi dari kurban privat, melainkan kepala negara yang sedang menjalankan fungsi sedekah institusional demi kebahagiaan rakyatnya. Status dagingnya menjadi sedekah atau hadiah dari negara untuk rakyat.

Secara filosofis, kurban berasal dari kata qurbani yang berarti mendekatkan diri. Di ranah politik dan kenegaraan, esensi kurban adalah manifestasi dari filsafat pelayan rakyat (servant leadership). Presiden tidak sedang pamer kekuasaan, melainkan sedang “mengorbankan” ego sektoral birokrasi agar anggaran negara bisa menyentuh langsung piring makan masyarakat di pelosok daerah.

Filsafat keadilan distributif menuntut negara hadir secara konkret. Bagi masyarakat di pulau terluar atau pesantren terpencil, kedatangan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton ini adalah representasi nyata bahwa negara tidak melupakan mereka. Sapi APBN ini bertransformasi dari sekadar angka di lembar negara menjadi kegembiraan yang nyata di dapur-dapur rakyat.

Bukan Barang Baru: Merawat Tradisi dari Era Soeharto hingga Jokowi

Jika ada yang mengira kebijakan ini adalah manuver baru di era Presiden Prabowo, maka mereka keliru membaca lembaran sejarah. Pendistribusian hewan bantuan presiden (Banpres) pada momen Iduladha adalah tradisi lama kepresidenan Indonesia yang dirawat secara turun-temurun.

a. Presiden Soeharto secara rutin mengirimkan sapi-sapi terbaiknya ke Masjid Istiqlal dan berbagai wilayah melalui skema bantuan kepresidenan.

b. Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus menghidupkan tradisi sosial keagamaan ini menggunakan pos anggaran resmi negara.

c. Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun menjabat juga konsisten mengirimkan “Sapi Presiden” ke seluruh provinsi di Indonesia menggunakan mekanisme Banpres yang sama.

Multiplier Effect: Duit Negara Kembali ke Peternak Lokal

Mari kita bedah dari kacamata ekonomi makro dan mikro. Anggaran Rp100 miliar itu tidak lari ke luar negeri, melainkan berputar 100% di dalam negeri. Istana menegaskan seluruh 1.098 ekor sapi premium ini wajib dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah.

Bayangkan dampak ekonomi (multiplier effect) yang tercipta:

a. Pemberdayaan Peternak: Petani dan peternak rakyat di daerah mendapatkan berkah ekonomi langsung dengan harga beli yang layak dan kompetitif.

b. Geliat Industri Pakan: Permintaan komoditas pakan, vitamin, dan jasa perawatan hewan di tingkat tapak ikut melonjak tajam.

c. Perputaran Uang Daerah: Anggaran tidak menumpuk di pusat, melainkan terdistribusi ke dinas-dinas peternakan daerah dan komunitas peternak lokal.

Ini adalah langkah konkret mendorong kemandirian industri peternakan nasional seperti yang dicita-citakan Presiden. Uang dari rakyat (APBN), dibelikan ke ternak milik rakyat, dan dagingnya dibagikan kembali ke rakyat. Sebuah siklus ekonomi sirkular yang sehat.

Terakhir, jangan lupakan esensi nutrisi. Distribusi daging sapi premium jenis Simmental, Limousin, hingga Brahman ini menjadi intervensi gizi langsung bagi masyarakat. Ribuan kilogram daging berkualitas tinggi mengalir ke panti asuhan, pondok pesantren, dan keluarga prasejahtera yang jarang mengonsumsi daging merah dalam keseharian mereka.

Di tengah fokus bangsa kita memerangi stunting dan memperbaiki kualitas SDM menuju Indonesia Emas, pasokan protein hewani gratis dari negara ini adalah aksi nyata yang berdampak instan pada perbaikan gizi masyarakat.

Kesimpulan

Polemik 1.098 sapi kurban ini seyogianya tidak perlu dipolitisasi secara berlebihan. Melalui argumentasi spiritual yang kokoh, payung hukum Banpres yang legal, serta dampak ekonomi-gizi yang nyata, langkah Presiden Prabowo justru menunjukkan bagaimana uang negara dikembalikan langsung ke tangan rakyat dalam bentuk kemaslahatan yang paling murni. Selamat merayakan Idul adha, mari kita rayakan esensi kurban dengan berbagi, bukan dengan saling memaki.***

Editor : Aab Abdul Malik

(Dul)