Wartain.com – KA Siliwangi tidak hanya menjadi moda transportasi murah bagi masyarakat Sukabumi dan Cianjur, tetapi juga telah tumbuh menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga di wilayah selatan Jawa Barat. Sepanjang Januari hingga April 2026, kereta bersubsidi ini tercatat melayani 457.890 pelanggan di lintas Sukabumi–Cipatat.
Dengan tarif hanya Rp5.000 berkat subsidi Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah, KA Siliwangi menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian sejauh 67 kilometer. Murahnya biaya perjalanan membuat kereta ini dimanfaatkan berbagai kalangan, mulai dari pekerja, pedagang, pelajar hingga warga yang bepergian untuk kebutuhan kesehatan dan keluarga.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, tingginya jumlah pengguna menunjukkan bahwa KA Siliwangi memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“KA Siliwangi bukan sekadar alat transportasi. Kereta ini menjadi penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga silaturahmi masyarakat di sepanjang lintas Sukabumi-Cipatat,” ujar Anne, Jumat (29/5/2026).
Setiap harinya, kereta melayani perjalanan dari Stasiun Sukabumi menuju Cipatat dengan melewati sejumlah wilayah strategis seperti Gandasoli, Cireungas, Cibadak, Karangtengah, Cianjur, Ciranjang, Cipeuyeum hingga Lampegan.
Di kawasan Cibadak dan Cireungas, KA Siliwangi banyak dimanfaatkan para pedagang dan pekerja untuk menunjang aktivitas ekonomi harian. Sementara di wilayah Cianjur dan Ciranjang, moda transportasi ini membantu masyarakat mengakses sekolah, kampus, hingga fasilitas layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.
Selain menjadi transportasi andalan warga, perjalanan KA Siliwangi juga menawarkan panorama alam khas Priangan berupa hamparan sawah, perbukitan hijau, serta jalur bersejarah Terowongan Lampegan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penumpang.
Kereta ini juga membuka akses menuju sejumlah destinasi wisata unggulan Jawa Barat seperti Situs Megalitikum Gunung Padang dan Stone Garden yang dapat dijangkau melalui stasiun-stasiun pemberhentian di lintas perjalanan.
Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudya menyebut, intensitas pertemuan antarpenumpang setiap hari bahkan menciptakan kedekatan sosial yang unik di dalam perjalanan KA Siliwangi.
“Banyak pelanggan yang akhirnya saling mengenal karena rutin bertemu dalam perjalanan yang sama. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh, sehingga KA Siliwangi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” kata Wisnu.
Keberadaan KA Siliwangi dinilai turut menggerakkan roda ekonomi masyarakat lintas Cianjuran sekaligus mendukung perkembangan sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata daerah secara berkelanjutan.***(RAF)
Wartain.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek pembangunan desa di wilayah Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi. Dalam perkara tersebut, seorang kepala desa berinisial S.H. (45) telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Penanganan kasus dilakukan Unit Tindak Pidana Umum (Tipidum) Subnit Jatanras Satreskrim Polres Sukabumi setelah menerima laporan dari korban berinisial S.P. (42), warga Kecamatan Ciracap.
Tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan atau Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kasus tersebut bermula pada awal 2023 saat korban ditawari pekerjaan proyek pengaspalan jalan desa serta renovasi bangunan PAUD di wilayah Kecamatan Cimanggu. Penawaran proyek itu disampaikan oleh pria berinisial D.R. yang mengaku masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa setempat.
Untuk meyakinkan korban, D.R. kemudian mempertemukan korban dengan S.H. Dalam pertemuan itu, tersangka disebut membenarkan adanya proyek desa dan menjanjikan pekerjaan akan segera direalisasikan.
Korban selanjutnya mulai mengerjakan proyek fisik pengaspalan jalan dan renovasi bangunan pendidikan pada Juni hingga Juli 2023 menggunakan modal pribadi. Selain biaya pekerjaan, korban juga menyerahkan dana operasional secara bertahap dengan total sekitar Rp65 juta, baik melalui transfer rekening maupun penyerahan tunai.
Namun setelah proyek selesai dikerjakan, pembayaran yang dijanjikan tidak pernah diterima korban. Tersangka sempat berdalih bahwa anggaran proyek belum cair. Padahal berdasarkan hasil penyelidikan polisi, dana bantuan pemerintah untuk kegiatan tersebut diduga sudah lebih dulu dicairkan.
Kapolres Sukabumi AKBP Samian melalui Kasi Humas Polres Sukabumi Iptu Ilham Sapta Permadi mengatakan, penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum setelah melakukan serangkaian penyelidikan.
“Korban telah beberapa kali melakukan penagihan, namun pembayaran tidak kunjung diselesaikan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan,” ujar Ilham, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, Satreskrim Polres Sukabumi telah melakukan berbagai tahapan penyidikan mulai dari pemeriksaan saksi, pengecekan lokasi pekerjaan, penyitaan barang bukti hingga gelar perkara sebelum menetapkan tersangka.
“Penyidik juga telah melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, sampai akhirnya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pada 23 Mei 2026,” jelasnya.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen transaksi perbankan, buku tabungan, serta dokumentasi proyek pengaspalan jalan dan renovasi bangunan PAUD.
Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian materiil hingga puluhan juta rupiah meski sebagian dana disebut telah dikembalikan secara bertahap oleh pihak terduga pelaku.
Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja sama proyek, termasuk yang melibatkan pihak-pihak berjabatan, serta memastikan seluruh kesepakatan memiliki administrasi dan perjanjian yang jelas.
Saat ini Satreskrim Polres Sukabumi masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.***(RAF)
Wartain.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Istana Élysée, Paris, Prancis, dalam rangka kunjungan kenegaraan pada Kamis (28/5/2026). Ketibaan Kepala Negara ini menandai dimulainya rangkaian agenda resmi bersama Presiden Republik Prancis, Emmanuel Macron, guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Dalam perjalanannya menuju Istana Élysée dari Les Invalides, rangkaian kendaraan Presiden Prabowo mendapatkan pengawalan kehormatan yang sangat megah. Sebanyak 27 personel motoris dan 146 pasukan berkuda Republik Prancis dikerahkan untuk mengawal jalannya rombongan.
Pengawalan khusus ini merupakan bentuk penghormatan kenegaraan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Prancis kepada tamu kepala negara sahabat, sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Prancis.
Setibanya di halaman Istana Élysée, Presiden Prabowo langsung disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang diiringi oleh alunan musik militer dalam upacara penyambutan resmi. Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron kemudian menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di bawah tangga utama Istana Élysée. Kedua kepala negara sempat melakukan sesi foto bersama sebelum masuk ke dalam istana untuk memulai agenda resmi.
Berdasarkan jadwal kunjungan, kedua pemimpin negara tersebut akan menggelar pernyataan pers bersama, pertemuan bilateral antardelegasi, serta pertemuan empat mata. Agenda-agenda ini difokuskan pada pembahasan penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Prancis di berbagai sektor penting.
“Hari ini saya kira akan membahas beberapa isu-isu penting, kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, research, dan pelaksanaan perjanjian Indonesia European Union CEPA,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Macron.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Republik Prancis Mohamad Oemar.***
Wartain.com— Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia.
Proses pencairan bansos tersebut dilakukan melalui rekening bank Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilaporkan telah menerima bantuan untuk periode Mei 2026. Seiring dimulainya penyaluran, masyarakat pun ramai mencari informasi mengenai cara mengecek status penerima bansos PKH dan BPNT secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
Kementerian Sosial juga melakukan pembaruan data penerima bantuan melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Dalam penyaluran tahap kedua tahun 2026, pemerintah menetapkan sekitar 475 ribu lebih KPM baru sebagai penerima bantuan sosial. Penambahan tersebut berasal dari usulan pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial, hingga masyarakat melalui aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos.
Di sisi lain, sejumlah penerima lama juga tidak lagi tercatat sebagai penerima bansos karena beberapa faktor, di antaranya kondisi ekonomi yang dinilai sudah membaik, penerima meninggal dunia, hingga hasil verifikasi terbaru yang menunjukkan data tidak lagi memenuhi syarat.
Selain itu, penerima yang terdata sebagai ASN, anggota TNI, Polri, maupun legislatif juga dicoret dari daftar penerima bantuan. Masyarakat dapat mengecek status bansos PKH dan BPNT secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial.
Caranya cukup mudah, yakni dengan memasukkan data wilayah tempat tinggal, nama lengkap sesuai KTP, serta kode captcha pada laman pengecekan bansos. Setelah data dikirim, sistem akan menampilkan informasi penerima, jenis bantuan, status pencairan, dan periode penyaluran.
Selain melalui website, pengecekan bansos juga dapat dilakukan menggunakan aplikasi resmi “Cek Bansos Kemensos” yang tersedia di ponsel. Pengguna hanya perlu login, memilih menu cek bansos, lalu memasukkan data wilayah dan NIK KTP untuk mengetahui status penerimaan bantuan.
Pemerintah menyebut proses pencairan bansos tahap kedua tahun 2026 kini berlangsung lebih cepat berkat pembaruan data DTSEN yang dilakukan secara berkala setiap bulan. Sistem terbaru tersebut memungkinkan proses verifikasi dan penyaluran bantuan berjalan lebih efektif.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahun 2026 sendiri dilakukan melalui dua mekanisme, yakni transfer langsung ke rekening bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang belum memiliki rekening bank.
Masyarakat diimbau rutin melakukan pengecekan status bansos secara online karena data penerima dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil verifikasi dan validasi terbaru dari pemerintah.***
Wartain.com – Suasana Kampung Susukan, Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi mendadak ramai saat Bupati Sukabumi Asep Japar datang langsung membagikan daging kurban kepada warga, Jumat (29/5/2026) sore.
Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi itu membuat warga terkejut. Tanpa diduga, Asep Japar hadir membawa ribuan kantong daging kurban untuk dibagikan kepada masyarakat di kawasan padat penduduk tersebut.
Warga yang semula beraktivitas seperti biasa langsung berkerumun menyambut kedatangan bupati. Banyak warga mengaku tidak menyangka kampung mereka dikunjungi langsung oleh kepala daerah.
“Saumur hirup teu nyangka bumi kadongkapan ku bupati, hatur nuhun bapak,” ujar Mimin, salah seorang warga Susukan dengan wajah haru.
Tak hanya membagikan daging kurban, Asep Japar juga menyempatkan diri menyapa anak-anak dan warga sekitar. Kehadiran bupati pun dimanfaatkan warga untuk berswafoto bersama. Tokoh masyarakat Susukan, Eka Setiawan, mengatakan kedatangan bupati menjadi kejutan tersendiri bagi masyarakat.
“Jujur saya kaget dan tidak menyangka Pak Bupati datang langsung ke sini. Alhamdulillah, ini jadi kebahagiaan bagi warga,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asep Japar juga berkeliling meninjau kondisi lingkungan serta melihat perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.
Ia turut mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung. Kegiatan pembagian daging kurban itu berlangsung hingga sore hari dan disambut antusias warga yang merasa diperhatikan oleh pemerintah daerah, terutama di momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.***
Wartain.com – Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen.
ADI mendesak MK menetapkan aturan agar gaji pokok dosen minimal dua kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR).
Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, belum lama ini, Senin (25/5/2026), Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Mohammed Ali Berawi mengungkapkan banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kondisi demikian menurut Ali, berdampak langsung pada kemampuan dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ditegaskan Ali, bagaimana dosen dapat menjalankan tugas akademik secara optimal jika pada saat yang sama masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya.
Untuk itu, ADI meminta negara lebih berpihak pada kesejahteraan dosen melalui reformasi pendidikan tinggi.
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), konstituen Dewan Pers, turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dalam memperjuangkan standar gaji para dosen di tanah air.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus dalam keterangannya pada awak media menyebut, sudah selayaknya para pengajar di universitas (dosen) mendapatkan kenaikan gaji/upah.
“Bukan hanya tentang peningkatan kesejahteraan, hal ini menyangkut masa depan pendidikan di Indonesia,” ujar Firdaus, Jumat (29/5/2026).
Firdaus menyebut, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara paling buncit dalam standar upah para dosen.
“Rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya berkisar Rp 3,36 juta per bulan, jauh dari layak dibandingkan negara-negara tetangga yang memberikan standar gaji yang layak untuk dosen. Untuk itu, SMSI mendukung perjuangan kawan-kawan ADI dalam memperjuangkan standar gaji yang layak bagi para dosen di MK. Nah hal ini juga tentunya akan berdampak pada sumberdaya SMSI dimasa akan datang,” pungkas Firdaus.***
Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi meningkatkan alokasi anggaran program insentif bagi para penggerak masyarakat pada tahun 2026. Kenaikan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat lingkungan.
Berdasarkan data yang dihimpun, total anggaran Program Unggulan Insentif naik dari Rp19,5 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp22 miliar pada tahun 2026. Tambahan anggaran lebih dari Rp2,5 miliar itu diarahkan untuk mendukung berbagai sektor pelayanan masyarakat.
Peningkatan paling besar terjadi pada anggaran operasional Posyandu yang naik dari Rp2,884 miliar menjadi Rp4,355 miliar. Pemerintah menilai penguatan Posyandu penting untuk mendukung percepatan penurunan stunting serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Selain Posyandu, insentif Ketua RT dan RW juga mengalami kenaikan dari Rp11,416 miliar menjadi Rp12,454 miliar. Penyesuaian tersebut dilakukan karena pada Januari hingga Februari 2025 insentif masih menggunakan nominal lama.
Sementara itu, anggaran insentif bagi marbot dan guru ngaji tetap dipertahankan sebesar Rp2,685 miliar. Begitu pula dengan insentif anggota Linmas yang masih berada di angka Rp2,53 miliar.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi mengatakan program tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peran para penggerak masyarakat yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan warga.
“Program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para Ketua RT/RW, kader Posyandu, Linmas, marbot, dan guru ngaji yang selama ini berkontribusi menjaga kenyamanan dan pelayanan masyarakat di lingkungan,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Menurut Andang, peningkatan operasional dan insentif diharapkan dapat mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia memastikan penyaluran anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain program insentif, Pemkot Sukabumi juga terus menjalankan sejumlah program unggulan lainnya seperti Home Care, Ambulans Gratis, Puskesmas Gratis, Menata Kebaikan Tech, dan Ngopy.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Sukabumi tetap mempertahankan sejumlah program yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW).
Pada tahun 2025, program tersebut tetap berjalan dengan dukungan anggaran sebesar Rp8,9 miliar. Namun untuk sementara, pelaksanaan P2RW pada tahun 2026 ditunda akibat pemangkasan anggaran daerah yang mencapai Rp158,5 miliar.
Pemkot Sukabumi berencana mengaktifkan kembali program tersebut pada perubahan anggaran tahun 2026 sambil menunggu tambahan transfer anggaran dari pemerintah pusat.***(RAF)
Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal itu tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2025 yang berhasil menembus angka 90,30 poin dengan predikat A berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB Republik Indonesia.
Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemkot Sukabumi terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun.
“Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kota Sukabumi berjalan konsisten melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja,” ujar Andang, Jumat (29/5/2026).
Indeks Reformasi Birokrasi sendiri merupakan instrumen nasional untuk mengukur kualitas pembenahan birokrasi di instansi pemerintah. Penilaian dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, budaya kerja aparatur hingga upaya pencegahan korupsi.
Dalam tiga tahun terakhir, tren nilai IRB Kota Sukabumi terus mengalami peningkatan. Pada 2023, Kota Sukabumi memperoleh nilai 74,78 dengan predikat BB. Setahun kemudian meningkat menjadi 87,10 poin dengan predikat A, lalu kembali naik pada 2025 menjadi 90,30 poin.
Menurut Andang, peningkatan tersebut tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya kerja yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami terus mendorong seluruh perangkat daerah agar mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Selain dukungan seluruh perangkat daerah, keberhasilan tersebut juga ditopang penerapan SURABI atau Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi yang membantu proses evaluasi dan penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Hasil evaluasi IRB Kota Sukabumi tahun 2025 diterbitkan Kementerian PAN-RB melalui surat nomor B/31/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.
Pemkot Sukabumi berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.***(RAF)
Wartain.com – Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menilai penyaluran sekitar 1.000 lebih sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ke berbagai daerah memiliki makna ganda. Selain sebagai syiar Idul Adha, program ini dianggap sebagai intervensi nyata pemenuhan gizi masyarakat.
Menurut Anto, distribusi sapi dalam jumlah besar menyasar kelompok yang selama ini minim akses protein hewani. Momentum kurban dimanfaatkan negara untuk menutup celah konsumsi gizi keluarga kecil.
“Ini bukan hanya soal seremoni kurban. Presiden Prabowo sedang menghadirkan gizi kepada rakyat melalui momentum keagamaan. Ada nilai ibadah, ada nilai sosial, dan ada nilai kesehatan masyarakat,” ujar Anto Kusumayuda, Jumat (29/5/2026).
Program penyaluran itu menyebar ke provinsi, kabupaten, kota, pondok pesantren, hingga lembaga keagamaan. Data yang dihimpun menunjukkan total sapi kurban Presiden mencapai sekitar 1.098 ekor dengan nilai anggaran mendekati Rp100 miliar.
Anto melihat pendekatan ini berbeda dari bantuan sosial tunai. Distribusi daging kurban langsung menyentuh masyarakat bawah, kaum dhuafa, pekerja informal, hingga warga pedesaan tanpa mekanisme bertele-tele.
“Ketika masyarakat menerima daging kurban, mereka tidak hanya menerima bantuan pangan. Mereka menerima asupan protein yang penting bagi kesehatan keluarga. Ini relevan dengan visi besar Prabowo soal penguatan kualitas sumber daya manusia,” katanya.
Efek ekonomi juga ikut dirasakan. Sebagian besar sapi dibeli langsung dari peternak lokal di daerah. Perputaran uang tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga menggerakkan ekonomi peternak rakyat di tingkat desa.
Beberapa daerah menerima sapi dengan bobot fantastis. Salah satu contohnya sapi Simmental 1,15 ton yang disalurkan ke Kabupaten Gresik dan dibeli dari peternak Wringinanom. Ukuran besar itu menjadi perhatian warga setempat.
Bagi PPJNA 98, langkah Prabowo menunjukkan pola kepemimpinan yang menghubungkan aspek spiritual dan kesejahteraan. Momentum agama dipakai sebagai kanal kebijakan pangan.
“Prabowo memahami bahwa pangan dan gizi adalah fondasi kekuatan bangsa. Momentum Iduladha dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus membantu kebutuhan protein masyarakat,” ujar Anto.
Dampak psikologis juga dinilai signifikan. Di tengah tekanan ekonomi, kehadiran daging kurban dari Presiden menciptakan rasa kebersamaan antara negara dan rakyat. Solidaritas itu terasa langsung saat pembagian daging.
Selain aspek sosial, program ini dilihat sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis peternakan domestik. Pembelian sapi lokal dinilai membantu peternak menghadapi fluktuasi harga dan masalah distribusi yang sering terjadi.
Pemerintahan Prabowo juga menegaskan standar ketat hewan kurban. Sapi bantuan Presiden wajib lolos seleksi kesehatan, usia, dan bobot minimal. Kedatangan sapi berkualitas baik di daerah-daerah membuat masyarakat antusias.
Anto menyebut pendekatan berbasis budaya dan agama lebih mudah diterima masyarakat Indonesia. Tradisi gotong royong membuat program sosial ini terasa organik, bukan sekadar proyek pemerintah.
“Ini pendekatan khas Indonesia. Ada nilai spiritual, ada kepedulian sosial, dan ada penguatan ekonomi rakyat secara bersamaan,” tuturnya.
Ke depan, PPJNA 98 berharap program serupa diperluas dan melibatkan lebih banyak peternak lokal dari berbagai wilayah. Jika rantai pasok peternak diperkuat, efeknya akan berantai: rakyat dapat daging, peternak dapat penghasilan, daerah ikut bergerak.
Sebelumnya, laporan mencatat Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 sapi kurban pada Idul Adha 1447 H. Penyaluran mencakup pemerintah daerah, lembaga sosial, pesantren, hingga masjid di berbagai wilayah Indonesia.***
Wartain.com – SCG, melalui PT Semen Jawa dan PT Tambang Semen Sukabumi selaku produsen Semen SCG, secara resmi mengumumkan komitmen untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Karangpara untuk menjadi desa wisata mandiri. Pengumuman tersebut diadakan di acara Peluncuran Desa Wisata Karangpara yang dilaksanakan pada 13 Mei 2026 di Wisata Karangpara Desa Kebonmanggu. Hal ini merupakan bentuk inisiatif perusahaan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan dan memberdayakan salah satu dari 31 Desa Wisata Kabupaten Sukabumi. Melalui program SCG GESARI (Gerakan Desa Berdikari), SCG akan terus perkuat kontribusi dalam pengembangan potensi wisata lokal serta mendukung realisasi program pemberdayaan desa wisata dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Bapak Drs. H. Asep Japar, M.M., selaku Bupati Sukabumi, menegaskan pentingnya pengembangan Desa Wisata Karangpara saat acara peluncuran. “Karangpara merupakan salah satu kawasan wisata alam unggulan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki keunikan bentang alam geologi yang sangat menarik. Selain memiliki nilai keindahan wisata, kawasan Karangpara juga memiliki nilai ilmiah, edukatif, dan konservasi yang sangat penting. Oleh sebab itu, pengembangannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan dan berkelanjutan,” ungkap Asjap, Jumat 29/05/2026.
Di saat yang sama, Bupati Sukabumi juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung peluncuran Desa Wisata Karangpara. “Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi mendukung dan menyukseskan event Desa Wisata pada hari ini,” tambah Bapak Asep.
Anawat Pornpunyapat, selaku President Director PT Semen Jawa & PT Tambang Semen Sukabumi, menjelaskan, “Kami berkomitmen untuk meningkatkan peran aktif dalam pembinaan kelompok pengelola wisata dari berbagai aspek, mulai dari penguatan kepengurusan dan organisasi, pengembangan model bisnis, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran wisata.
Harapannya, dukungan ini mampu meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola potensi wisata secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan.”
Inisiatif SCG dalam memberdayakan Desa Wisata Karangpara melalui program SCG Gesari merupakan perwujudan dari prinsip bisnis Inclusive Green Growth, di mana perusahaan berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui berbagai inovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, SCG berdedikasi untuk membagikan pengetahuan dan praktik terbaik untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mandiri dan berdaya, agar perusahaan dan masyarakat dapat bertumbuh bersama.
Foto : Dok. SCG
SCG Resmi Dukung Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Wisata Karangpara
Pada acara Peluncuran Wisata Karangpara yang diselenggarakan pada 13 Mei 2026 di Karangpara, Desa Kebonmanggu. SCG secara resmi mengumumkan dukungan perusahaan dalam pengembangan Desa Wisata Karangpara. Dalam kesempatan tersebut, SCG bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi memaparkan Rencana Pengembangan Bisnis Karangpara tahun 2026 – 2030 di hadapan Bupati Sukabumi beserta para pemangku kepentingan lainnya.
Rencana tersebut memiliki tiga proses pengembangan:
1. Reaktivasi (2026): Penguatan fondasi Desa Wisata Karangpara melalui pembentukan kembali identitas wisata berbasis panorama alam, pengembangan paket wisata, peningkatan akses dan fasilitas pendukung, serta promosi dan pelatihan masyarakat guna membangun kesiapan sumber daya lokal dan menggali potensi UMKM di sekitar kawasan wisata;
2. Penguatan (2027-2028): Peningkatan variasi paket wisata, penguatan kapasitas masyarakat dan UMKM, penyelenggaraan acara rutin, serta perluasan kolaborasi untuk menghadirkan pengalaman wisata yang menarik dan bernilai bagi pengunjung;
3. Konsolidasi (2029-2030): Pengembangan ekosistem wisata melalui perluasan jejaring kerja sama dengan pelaku lokal dan segmen korporasi, serta pemeliharaan fasilitas untuk menjaga daya tarik dan keberlangsungan kawasan wisata dalam jangka panjang.
Sebagai langkah awal, pada tahun ini SCG akan mendukung pembangunan area piknik serta pengembangan Taman Bunisora di Desa Wisata Karangpara. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat daya tarik sekaligus menjadi ruang publik yang edukatif dan bernilai budaya. Pengembangan Taman Bunisora juga sejalan dengan semangat pelestarian budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sunda yang harmonis dengan alam, menjunjung gotong royong, serta menjaga adat dan kearifan lokal.
Tidak hanya mendukung pengembangan wisata, pada kegiatan peluncuran tersebut SCG juga menghadirkan booth UMKM binaan Program SCG GESARI sebagai bukti nyata dukungan perusahaan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keberlanjutan dan ekonomi sirkular.
Salah satu UMKM yang turut hadir adalah Naya Furniture yang menunjukkan bagaimana limbah dapat diolah kembali menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus estetika. Selain itu, terdapat pula Mandiri Konveksi sebuah UMKM konveksi tas yang memanfaatkan bahan-bahan daur ulang, termasuk kemasan semen SCG bekas dan material bekas lainnya, menjadi produk tas kreatif dan ramah lingkungan. Inovasi ini menjadi contoh nyata penerapan konsep upcycling dalam pengembangan usaha masyarakat. Di kesempatan yang sama juga hadir E-Mission, UMKM produk lilin aromaterapi yang dibuat dari limbah minyak jelantah yang telah diolah kembali menjadi produk bernilai guna dan aman digunakan. Kehadiran berbagai UMKM tersebut merupakan upaya SCG untuk mendukung UMKM dengan jenis usaha yang sejalan dengan visi perusahaan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah dan penerapan gaya hidup berkelanjutan.
Berjalan dengan prinsip bisnis Inclusive Green Growth, kolaborasi SCG bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan Desa Wisata Karangpara diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus destinasi wisata berbasis alam dan budaya yang berkelanjutan, serta dapat membawa rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.***
