26.7 C
Jakarta
Jumat, Januari 17, 2025
Beranda blog Halaman 70

Bersama Anggota DPR RI Dapil Ko/Kab Sukabumi, BP2MI Gelar Sosialisasi Bekerja ke Luar Negeri yang Prosedural

0
Oplus_0

Wartain.com || Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Kota/Kabupaten Sukabumi, Hj. Dewi Asmara, SH, MH, menggelar sosialisasi peluang kerja ke luar negeri, bertempat  di Aula Gedung Amazone, Jl Perintis Kemerdekaan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Minggu 10/11/2024.

Dengan mengusung tema “Menangkap Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Migrasi yang Aman”, kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya di tingkat desa/kelurahan semakin melek terhadap langkah-langkah prosedural menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh  anggota DPR RI Fraksi Golkar, unsur BP2MI/BP3MI, unsur  Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten/Kota Sukabumi, Lurah Cibadak serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Penyuluh Hukum Ahli Muda BP3MI Jawa Barat,   Atep Suryadi Hidayat, SE, mengapresiasi langkah yang digagas oleh BP2MI serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, dalam memberikan sosialisasi tersebut.

“Kita ketahui bahwa masyarakat tidak semua memahami langkah-langkah yang harus ditempuh ketika mau menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI),” ucap Atep.

Bersama Anggota DPR RI Dapil Ko/Kab Sukabumi, BP2MI Gelar Sosialisasi Bekerja ke Luar Negeri yang Prosedural (foto : wartain.com/Aab)

“Ketidak pahaman masyarakat rentan timbulnya  tindak kejahatan yang akan dimanfaatkan oleh oknum. Oleh karena itu semaksimal mungkin kita harus mengakhiri ataupun mengurangi terjadinya TPPO. Karena kita ketahui bahwa TPPO ini menyasar kepada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak ini menjadi kekhawatiran kita selaku pemerintah daerah,” ujar Atep.

Sementara itu, Plt Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi,  Erni Mariyana, SE, MSi, mengatakan, tiga langkah awal yang menjadi bentuk pencegahan TPPO. Langkah pertama yaitu tertibnya administrasi kependudukan.

“Administrasi kependudukan yang tidak sesuai prosedur menjadi salah satu jalan lolosnya praktik TPPO oleh karena itu melalui forum ini kami sampaikan kepada masyarakat Kabulaten Sukabumi hal pertama yang bisa di lakukan untuk mencegah TPPO yaitu melakukan re-administrasi kependudukan,” tegasnya.

Langkah kedua yaitu pentingnya pendampingan keluarga dalam mengontrol penggunaan media sosial yang memberi salah satu pengaruh besar terjadinya TPPO.

“Kedua pendampingan keluarga untuk tidak larut dan kontrol media sosial terjadinya TPPO akibat penggunaan medsos yang tidak terkontrol karena pengaruh medsos sangat luar biasa,” tambahnya.

Langkah Selanjutnya yaitu perlunya sinergitas antara pemerintah dan para stakeholder dalam berkoordinasi menanggulangi TPPO.

Foto : wartain.com/Aab

“Kerjasama pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sangat diperlukan, karena terbatasnya keberadaan dinas- dinas yang menanggulangi TPPO sangat sedikit, tetapi hal tesebut bisa ditanggulangi dengan koordinasi dibantu oleh semua pentahelix yang ada,” tutupnya.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Kabupaten Sukabumi, Siti Ratna Maymunah, S.Pd mengatakan, pentingnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pemberangkatan kerja ke luar negeri secara prosedural perlu lebih ditingkatkan.

“Masyarakat penting memahami bagaimana prosedurnya bekerja ke luar negeri. Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus memiliki pengetahuan yang maksimal untuk menghindari penipuan fan agar aman ketika kita berangkat kerja,” katanya.

“Disinilah pentingnya kolaborasi antar lembaga dan dinas terkait, untuk menghindari penipuan yang dilakukan oknum yang akan mengambil keuntungan sesaat,” tambah Siti Ratna Maymunah.

Senada dengan para pemateri, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar/Anggota Komisi X, Dewi Asmara berpesan, ketika masyarakat mau menjadi PMI, terlebih dahulu mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Masyarakat jangan berbohong, jangan mau ditipu. Sebelum berangkat pastikan bahwa prosesnya benar dan prosedural,” pesan Dewi Asmara.

“Anak-anak kita boleh bekerja ke luar negeri, tapi prosedurnya harus ditempuh. Kita jangan mau di iming-iming oleh oknum calo yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Dewi Asmara.

Foto : wartain.com/Aab

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Dul

Hujan Ekstrim di Wilayah Kabupaten Sukabumi Akibatkan Longsor

0

Wartain.com || Hujan deras yang berlangsung lama sepanjang hari di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, mengakibatkan terjadinya bencana dimana-mana.

Seperti halnya yang terjadi di Kampung Lamping Cikolawing RT 004 RW 008, Desa Nagrak Selatan, Kabupaten Sukabumi, Sabtu Sore 09/11/2024.

Hujan dengan intensitas tinggi tersebut akibatkan longsor, yang menimpa rumah salah seorang warga yang bernama Nurhalimah, yang dihuni oleh 3 jiwa.

Diketahui, longsor itu bermula adanya genangan air yang menutupi drainase. Akibatnya debit air meluap dan tidak kuat menahan volume air yang meningkat.

Mendapat laporan warga, Pemdes Nagrak Selatan bekerjasama dengan P2BK, Tagana, Satpol PP, unsur Kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas serta unsur lainnya langsung terjun ke lokasi bencana untuk melakukan evakuasi korban serta pembersihan material.

Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Hanya saja korban mengalami kerugian material yang mencapai puluhan juta rupiah.***

Foto/Sumber : P2BK Nagrak

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Majelis Sholawat Cahaya Nusantara : Spirit Perjuangan dan Pengorbanan Pahlawan “10 November” Berkah untuk Presiden Prabowo Dalam Kunjungan ke Luar Negeri

0

Wartain.Com || Hari Pahlawan 10 November melahirkan spirit perjuangan yang totalitas bersatunya semua energi perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah yang akan merebut kedaulatan dan merampok harta kekayaan sumber daya alam negeri Indonesia.

Spirit perjuangan dan pengorbanan para pahlawan pada 10 November 2024 ini menjadi Rahmat, Berkah dan Keselamatan untuk Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke luar negeri”

Dengan undangan pada Prabowo dari negara negara besar membuktikan bahwa Prabowo sebagai Presiden Indonesia sejajar dengan para pemimpin negara negara di dunia dan Indonesia sangat strategis kehadirannya menentukan arah perubahan dan dinamika global saat ini.

Dalam rilis dari Majelis Sholawat Cahaya Nusantara ditandatangani oleh Anto Kusumayuda (Ketum PPJNA98), Abdul Salam Nur Ahmad (Sinergi Merah Putih 98), Aab Abdul Malik (Forum Diskusi Sinergi Indonesia), Siti Ratna Maymunah (Ragamulya Suryakencana Fiundation/UKM Ratu Nusantara), Rd.Arief (Gerakan Nasional Bumikan Trisakti), Abdullah Jumhuri, beserta Haraqi Siliwangi Fiundation, Padepokan Kebangsaan Nusantara diterima redaksi Minggu 10/11/2024.

Kami mengajak pada hari pahlawan 10 November ini, untuk meneladani perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan para pendiri negeri ini untuk totalitas berjuang mengabdi dan bekerja untuk Merah Putih untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ya Allah anugrahkan Rahmat Keberkahan dan Keselamatan pada Presiden Prabowo beserta rombongan kabinet merah putih selama kegiatan kunjungan ke luar negeri.

Anugrahkan keberhasilan dalam diplomasinya untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Ya Allah Rahmati dan Berkahi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Kabinet Merah Putih dan seluruh rakyat Indonesia dengan syafaat Nabi Besar Muhammad SAW. Aamiin YRA.

Editor : AAS

Sekda Ade Suryaman Kukuhkan MABI Andalan dan LPK Kwaran Cidahu

0

Wartain.com || Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman melantik dan mengukuhkan Mabi Andalan dan LPK Kwartir Ranting Cidahu, Sabtu, 9 November 2024. H. Ade sendiri, memiliki kewenangan melantik lantaran menjabat Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi.

Para pengurus Mabi Andalan dan LPK Kwartir Ranting Cidahu yang dilantik di SMK Ar-Rahma Cidahu ini, akan mengemban tugas selama tiga tahun yakni 2024-2027.

Dalam sambutannya, H. Ade mengingatkan sejumlah peran di Gerakan Pramuka. Hal itu seperti Majelis Pembimbing, memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan baik moril maupun materil terhadap kwartir.

“Salah satu bagian tugas dan tanggungjawab Kakak-kakak sebagai Andalan Kwarran Cidahu yakni membina gugus depan dan satuan karya pramuka di wilayahnya,” ujarnya.

Selain itu, H. Ade mendorong para pembina Gugus Depan untuk dapat mencetak peserta didiknya meraih tanda Kecakapan Pramuka Garuda sekaligus sebagai bukti keberhasilan pembinaan anggota pramuka di Gugus Depan.

“Hal tersebut dapat diwujudkan mulai dari pembentukan para Pembina Pramuka yang berkualitas dan tentu saja memerlukan keterlibatan Kakak-kakak sebagai pengurus Majelis Pembimbing dan Kwartir di tingkat Ranting,” ucapnya.

Sekda Ade Suryaman Kukuhkan MABI Andalan dan LPK Kwaran Cidahu

Semua itu, menurutnya dapat terwujud melalui penyelenggaraan Kursus Pembina Pramuka Mahir. Baik tingkat Dasar maupun Lanjutan atau salah satunya dengan adanya Kursus Orientasi Majelis Pembimbing.

“Saya mengimbau kepada Kakak-kakak Ketua Mabigus untuk dapat menetapkan target di lingkungan Gugusdepan nya masing-masing terkait pencapaian Pramuka Garuda. Karena seperti yang kita ketahui bersama Pramuka Garuda dapat menjadi salah satu syarat bagi anak-anak kita untuk dapat diterima di jenjang sekolah selanjutnya dari jalur prestasi,” ungkapnya.

Selanjutnya H. Ade berpesan Pengurus Kwarran harus selalu merespon positif dan berpartisipasi aktif terhadap seluruh program dan kegiatan gerakan pramuka di Kwarran masing-masing. Terutama kegiatan yang secara nyata dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

“Misalnya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara terorganisir melalui wadah Pramuka Peduli sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dan situasi yang kurang menguntungkan yang dialami oleh masyarakat,” bebernya

Terakhir H.Ade berpesan untuk bersama-sama wujudkan keharmonisan dan sinergitas diantara seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kemajuan organisasi Gerakan Pramuka demi menciptakan tunas-tunas bangsa yang memiliki kepribadian luhur melalui pendidikan karakter yang berkualitas.

“Saya ucapkan selamat menjalankan tugas sebagai Majelis Pembimbing, Andalan dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting Cicurug, semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT,” pungkasnya.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Pantai Cikadal jadi Lokasi Geopark Ciletuh Spektakuler II Tahun 2024

0

Wartain.com || Pantai Cikadal, Desa Mandrajaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi menjadi lokasi Geopark Ciletuh Spektakuler II tahun 2024. Dimana, sebelumnya event tersebut digelar di Pantai Palangpang Ciemas.

Ciletuh spektakuler menyuguhkan berbagai penampilan seni budaya hingga produk UMKM. Event ini menjadi daya tarik wisatawan yang datang, lantas para pengunjung bisa menikmati panggung hiburan sembari menikmati keindahan pesona alam geopark ciletuh.

Panitia penyelenggara Geopark Ciletuh Spektakuler sekaligus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil VI, Andri Hidayana mengatakan, event tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata yang belum sepenuhnya terekspose kepada khalayak luas. Padahal, Pantai Cikadal sangat berdekatan dengan Pantai Palangpang.

“Kendalanya adalah infrastruktur. Karena lokasinya terhalang oleh sungai Ciwaru. Apabila infrastrukturnya sudah mumpung pantai ini punya potensi yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Andri saat acara pembukaan Geopark Ciletuh Spektakuler, Sabtu, 09/11/ 2024.

Andri menyatakan, Pantai Cikadal merupakan destinasi unggulan yang berada di kawasan Geopark Ciletuh. Sayangnya, potensi ini perlu sentuhan dari semua pihak, sehingga kedepan Kabupaten Sukabumi memiliki banyak potensi wisata yang bisa memanjakan para wisatawan yang datang.

Andri menyebutkan, event tersebut menjadi cikal bakal lahirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa Mandrajaya.

“Penyelenggaraan event ini bukan hanya untuk pesta pora, melainkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.

Pantai Cikadal jadi Lokasi Geopark Ciletuh Spektakuler II Tahun 2024

Dalam kesempatan tersebut, Andri mengapresiasi masa kepemimpinan dua periode Bupati Sukabumi, karena berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi wisata.

Sementara itu, Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menuturkan, event geopark ciletuh spektakuler tersebut sangat berpengaruh terhadap pengembangan potensi wisata Kabupaten Sukabumi semakin mendunia.

“Potensi alam yang dianugerahkan kepada Kabupaten Sukabumi ini tentu milik kita semua termasuk masyarakat. Mari kita dikembangkan oleh pemikiran dan inovasi dari putra daerah,” ajaknya.

Bupati mengajak masyarakat Kecamatan Ciemas untuk bersama-sama menjaga dan melindungi potensi tersebut agar pariwisata Kabupaten Sukabumi bisa berkelanjutan dalam menjawab pertumbuhan ekonomi masyarakat dimasa depan.

“Pantai Cikadal sebagai sentra nya geopark, maka harus terus dijaga dan dilindungi dengan keberadaannya,” tutupnya.

Usai membuka secara resmi Geopark Ciletuh Spektakuler II tahun 2024, Bupati Sukabumi beserta jajaran secara simbolis melakukan penanaman pohon mangrove di Muara kawasan Pantai Cikadal.***

Foto : Pemkab Sukabumi

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Lindungi Konten Lokal, SMSI Dorong Percepat Revisi UU Penyiaran

0

Wartain.com || Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas soal OTT (Over-The-Top) untuk masa depan merah Putih di Jakarta Selatan (9/11/2024).

Hasil FGD SMSI menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan layanan OTT untuk perlindungan terhadap konten lokal.

Sekertaris SMSI Pusat, Makali Kumar mengatakan SMSI telah membentuk tim yang akan mengawal dan mendorong agar revisi UUD Penyiaran disahkan.

“Menyepakati adanya tim perumus dan memberikan rekomendasi sikap organisasi dalam menyikapi revisi UUD penyiaran,” ungkapnya.

Lanjut ia mengatakan Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas. SMSI menekankan pentingnya revisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan mengakomodasi aspirasi dari kalangan pers.

Lindungi Konten Lokal, SMSI Dorong Percepat Revisi UU Penyiaran

“SMSI mengharapkan undang-undang penyiaran yang sudah masuk di DPR RI itu bisa Kembali dibahas dan revisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dari teknologi digital yang semakin meningkat saat ini ini. Termasuk mengakomodir aspirasi dari kalangan pers,” katanya.

Selain itu, Dewan Pakar SMSI, Prof Rizal E Halim mengatakan SMSI di bawah kepemimpinan Firdaus dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan konkret SMSI adalah mendorong percepatan pembahasan dan akselerasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

“Salah satu bentuk dukungan SMSI mendorong mempercepat dan melakukan akselerasi Revisi UU Penyiaran yang sementara dibahas di DPRD RI,” ungkapnya.

Diketahui Kegiatan FGG dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekjen SMSI PUsat Makali Kumar, Wakil Ketua Dr. Retno Intani, Dr. Yono Hartono, Ilona Juwita dan Dr. Yanuardi Syukur dan diikuti Dewan Pakar SMSI Prof Rizal E Halim, Dr. Taufiqurchmanm, serta beberapa pengurus SMSI Pusat.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(SRM)

Diprotes Tim Paslon Saat Debat, Begini Kata KPU Kota Sukabumi

0

Wartain.com || KPU Kota Sukabumi angkat bicara terkait aksi protes yang dilayangkan tim paslon Wali Kota Sukabumi nomor urut 3 saat debat berlangsung.

Diberitakan sebelumnya Tim Paslon nomor urut 3 Mohamad Muraz-Andri Hamami sempat melayangkan protes keras saat debat publik berlangsung pada Jumat (8/11/2024).

Protes yang dilayangkan tim paslon 03 terkait ada dugaan pembiaran dari KPU tentang adanya dugaan pelanggaran selama jalannya debat seperti membawa Alat Peraga Kampanya (APK).

Selain itu tim paslon 03 juga memprotes terkait tidak diperbolehkannya LO mereka menghampiri paslon saat jeda debat. Sedangkan paslon lain diperbolehkan.

Menyoroti hal itu, Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno mengatakan, pihaknya menilai adanya miss komunikasi yang bisa saja terjadi saat proses debat berlangsung.

“Saya kira beberapa miss komunikasi bisa saja terjadi, namun nanti kalau ada terbuka komunikasi antara siapapun yg merasa ada inkonsistensi kita pun akan menjelaskan,” ujar Imam.

“Meskipun tadi setelah debat selesai kami komunikasi dan meminta maaf, begitupun sebaliknya. Hal-hal kecil seperti ini, hal-hal teknis, miskomunikasi dan sebagainya saya kira masih wajar,” kata Imam.

Kendati demikian Imam menyebut proses berjalannya debat berjalan dengan lancar dan para paslon mampu menjalankan dan menguasai materi debat publik dengan baik.

“Tugas kami itu menyampaikan terkait hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kami lihat ekspresi seluruh tim paslon alhamdulillahnya masih dalam tahap wajar, semarak, ada semangat yang saya kira masih positif, yang penting suhu politik ke depan tetap sejuk dan kondusif,” pungkas Imam.

Disisi lain, LO paslon 03, Anton Rahman Suryana menegaskan, pihaknya akan membawa perkara tersebut dengan membuat laporan ke Bawaslu.

“Jelas nanti kami akan memberikan nota protes kepada Bawaslu catatan-catatan terhadap pelaksanaan debat ini. Kami juga sebetulnya ke Bawaslu dari Paslon kami ini sudah melakukan audiensi, tidak berharap banyak tapi akan kami lakukan,” tegas Anton.

“Akan menyampaikan protes dalam bentuk laporan dalam pelaksanaan debat di mana sudah ditentukan. Sudah disepakati seperti apa ternyata dalam pelaksanaan seperti apa ini ada ketidak konsistenan,” tambah Anton.

Dari pantauan dilapangan, acara debat publik dihadiri oleh ketiga paslon diantaranya paslon nomor urut 1 Achmad Fachmi-Dida Sembada, paslon nomor urut 2 Ayep Zaki-Bobby Maulana, paslon nomor urut 3 Mohamad Muraz-Andri Hamami.

Selain itu debat juga dihadiri oleh ribuan massa pendukung dari masing-masing paslon. Namun hanya 80 orang yang diperbolehkan masuk kedalam area debat sesuai dengan peraturan KPU Kota Sukabumi.

Kendati demikian jalanya debat tetap berlangsung meriah dengan sorak sorai dan yel-yel yang digaungkan oleh para pendukung dalam memenangkan jagoannya.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Sempat Panas, Tim Paslon 03 Cawalkot Sukabumi Layangkan Protes Saat Debat

0

Wartain.com || Debat publik pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi menyisakan cerita panas saat debat berlangsung. Diketahui pentas adu argumen antar paslon tersebut digelar di Grand Cikareo Kota Sukabumi pada Jumat (8/11/2024) malam.

Dari pantauan dilapangan, saat break segmen kelima, terlihat tim kampanye pasangan nomor urut 3 Mohamad Muraz-Andri Hamami, sempat melayangkan protes keras kepada saah satu komisioner KPU Kota Sukabumi.

Kepada awak media, Koordinator LO (Liasion Officer) paslon nomor 3, Anton Rahman Suryana mengatakan, pihaknya melayangkan protes terkait pembiaran adanya dugaan pelanggaran dalam debat oleh KPU.

“Kita sudah ada beberapa kali pertemuan untuk mempersiapkan acara debat ini sampai terakhir tadi malam kita sudah menyepakati tata tertib dan skema debat semua Paslon dan tim LO-nya dan KPU dengan EO sudah menyepakati di antaranya tidak boleh membawa APK (Alat Peraga Kampanye) kecuali yang melekat di badan,” kata Anton.

Ia mengaku melihat beberapa paslon lain yang membawa APK kedalam ruangan debat seperti poster-poster, boneka karikatur salah satu paslon, dan APK yang lainnya.

“Kita lihat tadi ada beberapa Paslon lain yang tidak mengikuti tata tertib itu dan sampai dengan masuk ke sesi pembukaan itu dibiarkan kami juga menyesalkan kami protes tadi ke rekan-rekan di komisioner KPU,” lanjut Anton.

Selain itu, Anton juga menyoroti tentang peraturan yang memperbolehkan LO untuk menghampiri paslon saat waktu jeda dalam debat.

“Kedua disepakati di setiap break itu Paslon diperkenankan didampingi satu orang artinya satu orang tim bisa mengikuti ke lokasi Paslon yang ada di depan ini. Tadi di pasangan calon yang lain ada yang bolak-balik di break segmen kedua dan segmen ketiga termasuk segmen keempat,” ucap Anton.

“Ketika kami masuk segmen break kelima ini kami dilarang untuk masuk ke situ dan diumumkan oleh MC. Sedangkan tata tertibnya disepakatinya boleh ini yang membuat kami melancarkan protes kami mempertanyakan kepada komisioner yang membidanginya yaitu Bu seni,” lanjut Anton.

Pihaknya menilai ada inkonsistensi dari KPU Kota Sukabumi terhadap pelaksanaan dan peraturan selama debat berlangsung. Lebih lanjut pihaknya akan membawa perkara tersebut dengan membuat laporan ke Bawaslu.

“Jelas nanti kami akan memberikan nota protes kepada Bawaslu catatan-catatan terhadap pelaksanaan debat ini. Kami juga sebetulnya ke Bawaslu dari Paslon kami ini sudah melakukan audiensi, tidak berharap banyak tapi akan kami lakukan,” tegas Anton.

“Akan menyampaikan protes dalam bentuk laporan dalam pelaksanaan debat di mana sudah ditentukan. Sudah disepakati seperti apa ternyata dalam pelaksanaan seperti apa ini ada ketidak konsisten,” tambah Anton.

Kendati demikian pihaknya tetap mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh jagoannya. “Alhamdulillah ternyata Paslon kami cukup baik melaksanakan debat ini sangat-sangat baik tanpa teks dan pengalamannya Paslon kami ini betul-betul bisa mengikuti debat ini dengan luar biasa,” pungkas Anton.

Dari pantauan dilapangan, acara debat publik dihadiri oleh ketiga paslon diantaranya paslon nomor urut 1 Achmad Fachmi-Dida Sembada, paslon nomor urut 2 Ayep Zaki-Bobby Maulana, paslon nomor urut 3 Mohamad Muraz-Andri Hamami.

Selain itu debat juga dihadiri oleh ribuan massa pendukung dari masing-masing paslon. Namun hanya 80 orang yang diperbolehkan masuk kedalam area debat sesuai dengan peraturan KPU Kota Sukabumi.***(RAF)

Editor : Aab Abdul Malik

Presiden Prabowo : Kita ingin Nuansa Pemerintahan yang Bersih dan Jauh dari Dendam Politik

0
Oplus_0

Wartain.com || Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik.

Prabowo berkata pemerintahannya juga harus bersih dari penyelewengan, inefisiensi, manipulasi, dan kongkalikong dengan pihak-pihak lain. Untuk itu, ia meminta para menteri tegas dan arif dalam mewujudkannya.

“Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas, tapi dengan arif,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11).

“Tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan, katakanlah kampanye ini, harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta para menteri terus bekerja meskipun dirinya tak di tanah air. Dia ingin pemerintahan tetap berjalan selama kunjungan ke sejumlah negara.

Prabowo mempercayakan pemerintahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan sudah memberi sejumlah panduan kepada Gibran dan menteri-menteri.

“Saya mohon doa restu dan saya percaya Wapres dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo mencanangkan agenda bersih-bersih pemerintahan sejak dilantik. Dia menekankan pemberantasan korupsi, judi online, hingga narkoba di awal pemerintahannya.***

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(Redaksi)

Upaya Merevitalisasi Nasionalisme Harus Dilakukan Secara Kolektif dan Sinergis

0
Oplus_0

Oleh : Bob Arun Randilawe, M-Hum/ Waketum GBN

Wartain.com || Sejak tanggal 8 November 2024, kesekjenan DPR RI di bawah komando Dr. Indra Iskandar, setiap pagi memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya (Karya WR Soepratman) di semua area gedung nusantara 1, 2, dan 3 termasuk area parkir komplek DPR/MPR Senayan. Judul tulisan ini menggunakan idiom “Senayan” yang berarti seluruh kompleks perkantoran dan anggota DPR/DPD/MPR hasil pemilu legislatif beserta kinerjanya.

Dengan kata lain, bicara tentang “Senayan” berarti membicarakan kiprah para politisi serta produk legislasi, pengawasan dan penganggaran pembangunan. Perlu dicatat, usulan mengumandangkan Indonesia Raya untuk seluruh kantor BUMN dan diterapkan melalui kebijakan Menteri BUMN. Usulan ‘patriotik’ ini sebelumnya disampaikan anggota Komisi VI DPR RI F-Gerindra, Kawendra Lukistian saat rapat Komisi VI dengan Menteri Erick Thohir.

Saat ini masih banyak agenda legislasi yang harus dituntaskan. Seperti tersusun dalam Prolegnas DPR. Diantaranya: RUU Perubahan UU No.7 tentang Pemilihan Umum; RUU Perubahan atas UU No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; RUU Perubahan UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik; RUU Pertanahan; RUU Perubahan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; RUUPerubahan UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; RUU Perubahan UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; RUU Perubahan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; RUU BUMN; RUU Energi Baru dan Terbarukan; RUU Ketenagalistrikan; RUU Integrasi Data Pembangunan; RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RUU Penghapusan Piutang Negara; serta puluhan RUU lainnya yang mendesak untuk dituntaskan, agar pembangunan nasional melaju cepat namun tetap mengindahkan etika bernegara dan berkonstitusi.

Jangan sampai, mengejar target namun “menabrak” etika dan mengakali konstitusi. Akhirnya menjadi preseden buruk yang berdampak pada tingginya social cost recovery seperti pada proses Pilpres 2024 lalu.

Di mana sempat terjadi “turbulensi” terkait beberapa putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi atau MK. Dampak yang harus dibayar sebagai pemulihan biaya sosial adalah diperlukan langkah-langkah terencana dan konsisten dari Presiden terpilih beserta jajaran kabinetnya untuk melakukan “pemulihan” demokrasi dan konstitusi pasca Pilpres 2024, yang wajib menjadi atensi bersama agar tidak terulang lagi di kemudian hari, yaitu menempatkan kepentingan “keluarga ” di atas kepentingan bangsa dan negara.

Ada Apa Dengan Nasionalisme Kita?

Apakah nasionalisme kita sedang tidak baik-baik saja? Atau sedang lesu darah sehingga perlu dipompa dari “Senayan”? Tentu saja, pihak kesekjenan DPR memiliki alasan mengapa kebijakan yang sebenarnya sederhana itu diterapkan.

Selama ini lagu Indonesia Raya hanya diputar saat acara atau kegiatan resmi kenegaraan. Baik di istana, atau kantor-kantor pemerintahan. Tentu saja setiap hari. Tertentu saja waktunya.

Kebijakan ini sepintas biasa saja. Namun, bisa jadi hal ini adalah satu-satunya di antara semua instansi. Di situlah menariknya.

Tulisan ini mencoba membaca mengapa kebijakan itu ditempuh. Mungkin diharapkan agar rasa patriotisme dan sikap nasionalisme para “penghuni Senayan” terpompa kembali. Agar kepentingan bangsa dan negara kembali didahulukan di atas kepentingan pribadi, “keluarga” dan partai.

Kebijakan pemutaran lagu kebangsaan ini seolah merespon sikap “patriotik” Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato perdana setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-8 di “Senayan”. Pidato perdana itu ditonton secara luas, nasional bahkan internasional. Pidato itu seakan memberi garis demarkasi antara masa “kegelapan” era penguasa sebelumnya, dengan masa depan, bersama Prabowo dan kabinetnya. Demarkasi antara era “ketidakpastian” hukum dan konstitusi, menuju tata kelola bernegara dan berbangsa secara lebih beradab dan berkepastian hukum. Tanpa kepura-puraan dan tipu-muslihat yang penuh kejutan.

Nasionalisme adalah elemen pokok berbangsa. Konstitusi adalah elemen terpenting dalam bernegara. Nasionalisme seharusnya menjadi “supervisi” bagi tata kelola bernegara dalam prinsip-prinsip teknokrasi. Nasionalisme adalah spirit, dan konstitusi sebagai landasan bernegara secara modern dan teknokratis.

Nasionalisme sebagai “roh” bernegara, teknokrasi sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita pendirian negara. Nasionalisme tidak akan berfungsi untuk mewujudkan cita-cita pendirian bangsa tanpa tata kelola penyelenggaraan negara secara teknokratis. Sebaliknya, teknokrasi tanpa nasionalisme —national interest—- adalah cenderung mekanis dan birokratis tanpa “roh” bernegara.

Upaya merevitalisasi nasionalisme harus kolektif dan sinergis. Pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa “pemutaran lagu” Indonesia Raya di senayan itu akan berdampak kepada produk legislasi yang lebih mengedepankan kedaulatan bangsa, yang konsisten memperjuangkan kepentingan Rakyat daripada kepentingan kaum pemodal (kapitalis) atau oligarki.

Tentu saja, masyarakat dan konstituen mengharapkan hadirnya kembali lembaga perwakilan rakyat yang mumpuni dan berani menolak dikte asing bila ingin mendikte atau merusak kedaulatan kita yang “menyelundup” melalui regulasi dan pasal-pasal dalam Undang-Undang. Lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya tidak bermewah-mewah seolah-olah menunjukkan “kasta-sosial atas” dalam masyarakat, sementara rakyat pada umumnya hidup dalam jujur. sama pernah, dan mungkin masih bisa kita menyaksikan halaman parkir “Senayan” bak showroom mobil mewah yang secara tidak langsung menunjukkan jati-diri anggota para wakil rakyat.

Tentu saja, rakyat hanya bisa mengelus dada, prihatin bila melihat para wakilnya hidup dalam kemewahan yang seharusnya tidak patut dilakukan dan dipertontonkan kepada rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan.

Bravo kesekjenan DPR yang telah memulai sesuatu yang mungkin sederhana namun akhirnya membawa dampak yang signifikan. Sesuatu yang layak direplikasi oleh kelembagaan negara lainnya baik di lingkungan eksekutif maupun yudikatif. Signifikan berarti meningkatnya derajat keterwakilan rakyat serta terumuskannya produk-produk legislasi atau UU yang sungguh-sungguh mewakili amanat penderitaan rakyat Indonesia dan senafas dengan Pembukaan UUD45.

Hadirnya wakil-wakil rakyat yang nasionalis yang berjiwa kerakyatan serta berkhidmad kepada “tuannya” yaitu Rakyat (dengan R besar). Bukan kumpulan pengejar harta dan status sosial yang “berbaju wakil rakyat”. (***)

Foto : Istimewa

Editor : Aab Abdul Malik

(AAS)