Wartain.com || Meroketnya elektabilitas Erick Tohir dalam berbagai lembaga survei, untuk sosok Cawapres, membawa dirinya digadang-gadang sebagai orang yang layak disandingkan dengan Capres Ganjar ataupun Prabowo.

Generasi Milenial yang hampir apolitis, rupanya masih berminat untuk mau mengikuti situasi perkembangan politik terkini, jika memang ada yang mewakili dari kalangan sebayanya dan jika dirasa ada figur yang dianggap humble oleh kalangan mereka.

Bisa dibayangkan jika saja Generasi Milenial tak peduli dengan politik, sangat membahayakan perjalanan generasi penerus bangsa ini, dengan modal bonus demografi yang dimiliki akan terasa sia-sia tak memiliki manfaat untuk kemajuan peradaban masa depan bangsa Indonesia.

Sosok Menteri BUMN Erick Thohir adalah, salah satu figur yang dianggap bisa diterima dikalangan Generasi Milenial tersebut. Kinerja Ketua Umum PSSI itu dinilai banyak berpihak kepada generasi muda utamanya konsentrasi mempersiapkan diri, mencari bibit-bibit muda untuk memajukan sepakbola Nasional menuju kompetisi bertaraf internasional.

‘Pesta Kita’ adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh generasi muda untuk mendukung visi Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN RI dan Ketua Umum PSSI. Gerakan anak muda atau milenial tersebut, menaruh harapan ke Erick Thohir untuk membawa gagasan peran generasi muda, dalam proses kemajuan bangsa.

Momen Perayaan Launching dan Deklarasi ‘Pesta Kita’ di Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu 15/10/2023, dihadiri 1.000 peserta untuk mendengarkan berbagai diskusi inspiratif yang dibagikan oleh para pelopor muda, berpartisipasi dalam deklarasi generasi muda, serta berjejaring dengan berbagai komunitas.

Adapun, para pelopor muda dalam berbagai bidang akan berbicara dalam acara ini, yakni Rian Fahardhi (Bidang Suara Pemuda), Eva Alicia (Bidang Ekonomi Kreatif), Ranggaz Laksmana (Bidang Wirausaha), Kevin Nguyen (Bidang Pemuda dan Politik), Meisya Sallwa (Bidang Pendidikan), Adinda Cresheila (Bidang Pemberdayaan Perempuan), Anggara Wicitra Sastroamidjojo (Bidang Pemuda dan Politik), Rhaka Ghanisatria (Bidang Kesehatan Mental), Ananza Prilli (Bidang Kesehatan Mental), dan Dinno Ardiansyah (Bidang Suara Pemuda).

Inisiator gerakan Pesta Kita, Dinno Ardiansyah mengatakan, Erick Thohir sudah membuktikan bahwa anak muda sebagai subjek, bukan objek, melalui dukungannya terhadap gerakan-gerakan positif anak muda. Pada acara ini, ribuan anak muda menyatakan dukungan dan menitipkan harapan kepada Erick Thohir, sebagai figur yang menjadi jembatan anak muda di masa depan. Dinno menekankan perlunya kerjasama antara generasi muda.

“Kami, generasi muda, merasa pentingnya membangun jembatan, menciptakan ruang diskusi, dan menjembatani kesenjangan antargenerasi. Kami ingin memberikan suara kami, menyampaikan pendapat, dan mengambil tindakan untuk kemajuan bangsa ini,” kata Dinno.

“Pak Erick Thohir adalah figur yang kami percayai untuk menjawab tantangan tersebut,” lanjutnya.***

Foto : Dok. Pribadi

Editor : Aab Abdul Malik

(Tim)

Wartain.com, Sukabumi || Relawan Ganjarkeun Jabar Kabupaten Sukabumi, terus melakukan kerja-kerja politiknya. Kali ini, mengambil tempat di Kecamatan Gunungguruh, untuk melakukan Deklarasi Koordinator Kecamatan, sekaligus sosialisasi pemenangan.

Bertempat di Kp. Mekarjaya RT 004 RW 011, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Senin 16/10/2023.

Sekitar 30 orang Relawan Ganjarkeun Jabar Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, menggelar Deklarasi dukungan dan kemenangan Ganjar Pranowo, pada Pilpres 2024 mendatang.

Kepada wartain.com, Koordinator Relawan Ganjarkeun Jabar Kecamatan Gunungguruh, Usep Muhtar mengatakan, kegiatan ini digagas demi terwujudnya satu pemahaman, tentang pergerakan relawan dalam.melakukan sosilisaai pemenangan Ganjar.

“Deklarasi ini menjadi penting bagi kita, karena dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mereka harus diberikan pemahaman kenapa harus memilih Ganjar,” kata Usep selaku tokoh agama di Desa Sirnaresmi itu.

Selanjutnya, ia menuturkan, rekan-rekan relawan harus terus bergerak mendekati masyarakat calon pemilih. Diantara titik tekannya adalah, kepemimpinan pasca lengsernya presiden Jokowi, programnya harus berkelanjutan.

“Sosok Ganjar sebagai calon yang paling layak untuk meneruskan program pa Jokowi, ini harus tersampaikan kepada masyarakat. Karena tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui, siapa sosok Ganjar itu,” tuturnya.

Disisi lain, pribadi Ganjar yang selalu berpihak terhadap “wong cilik” (rakyat kecil-red), bersahaja, santun dan tidak arogan juga harus tersampaikan. Harus menjadi modal bagi relawan dalam mengkampanyekan Ganjar.

“Masih banyak diantara warga yang belum tahu kepribadian Ganjar. Hal ini harus terus digencarkan oleh rekan-rekan relawan. Deklarasi ini menjadi titik tolak yang strategis untuk menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, Relawan Ganjarkeun Jabar, terdiri dari beberapa organ organ pergerakan di Kabupaten Sukabumi, yang mana pada Pilpres 2019 mendukung Jokowi. Yaitu :
1. Barikade 98 Sukabumi
2. Relawan Kabah Sukabumi
3. KAPT Sukabumi
4. AUBG Sukabumi
5. FRN Sukabumi
6. Relawan Kesehatan Sukabumi dll.***

Foto : wartain.com/Raika

Editor : Aab Abdul Malik

Reporter : Ruswandi/Ikhlasul Amal Fauzan

Wartain.com || Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil putusan MK, Senin, terkait uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia minimal capres dan cawapres.

Dikutip dari Antara, Gibran mengaku dirinya tidak mengikuti sidang pembacaan hasil keputusan MK terkait gugatan tersebut. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun mengaku tidak tahu hasil putusan tersebut.

“Saya nggak tahu putusane, wong lagi rampung rapat kok. (Saya tidak tahu putusannya, karena saya baru selesai rapat),” kata Gibran.

Disinggung soal penolakan MK terhadap uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres dan cawapres tersebut, Gibran mengatakan tidak perlu lagi ada perdebatan soal hal itu.

“Wis clear, ya (sudah beres, ya). Ojo mbahas MK terus (Jangan bahas MK terus),” tambahnya.

Gibran juga meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung ke MK atau pihak yang mengajukan gugatan uji materi soal batas usia capres-cawapres.

Sementara itu, terkait adanya istilah plesetan MK sebagai “Mahkamah Keluarga”, karena Ketua MK Awar Usman merupakan paman Gibran, dia meminta hal itu segera dihentikan.

“Tidak perlu dipeleset-pelesetkan seperti itu, nanti warga resah,” katanya.

Mengenai langkah politiknya ke depan, Gibran mengaku masih fokus pada pembangunan di Kota Surakarta.

“Saya fokus pembangunan. Saya sampai nggak memikirkan ditolak atau diterima, baru tahu kalau ditolak. Beres tho,” ujar Gibran.

Hingga berita ini ditulis, MK telah menolak dua gugatan uji materi UU Pemilu terkait batas usia minimal capres dan cawapres, yakni gugatan dari Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).***

Foto: Kompas.com/Labib Zamani

(Red)

Wartain.com || Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi yang meminta syarat batasan usia menjadi capres-cawapres diubah. Dalam UU Pemilu, syarat tersebut tertuang dalam Pasal 169 huruf q, yakni minimal sudah berusia 40 tahun.

“Menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Senin 16/10/2023.

Gugatan yang ditolak itu adalah permohonan dari PSI, yang teregister dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023. PSI meminta syarat umur capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Gugatan itu dimohonkan oleh Parpol PSI, Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhael Gorbachev Dom.

Salah satu petitumnya yakni: Menyatakan bahwa materi Pasal 169 huruf q UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 35 tahun’.

Dengan putusan ini, permohonan PSI dkk kandas diketok palu MK.

Salah satu pertimbangan MK menolak permohonan PSI disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Dalam pertimbangannya, disampaikan rentetan syarat calon presiden dan wakil presiden. Seperti pada norma pasal 6 huruf q dalam UU 23/2003, menyatakan syaratnya berusia 35 tahun. Kemudian dalam UU 42 tahun 2008 syaratnya masih 35 tahun. Baru pada UU Nomor 17 Tahun 2017, syarat umur berubah menjadi 40 tahun.

Soal umur ini, PSI menilai norma dalam UU 17 Tahun 2017 bertentangan dengan original inten UUD 1945. Atas dasar itu, MK mengecek ulang perdebatan original inten tersebut.

Hasilnya, ternyata mayoritas pembahasan tersebut sepakat bahwa umur 40 tahun dinilai lebih matang dari segi kepemimpinan, fisik, maupun pikiran, sebagaimana disampaikan oleh Irma Alamsyah dari Kowani dalam Risalah Komperhensif UUD 1945, Buku IV Jilid I Halaman 156.

Kemudian Hamdan Zoelva yang saat itu dari PBB mengusulkan umur 40 tahun juga. Begitu juga dari F-UG. Dan banyak pendapat lainnya.

“MK menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia minimal presiden adalah 40 tahun,” kata Arief Hidayat.

“Dengan kata lain penentuan usia minimal presiden dan wakil presiden menjadi ranah pembentuk UU,” sambungnya.

Pertimbangan lainnya, mendukung pertimbangan pertama. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang menyebut soal masalah umur merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Dia juga mengatakan, jika norma pasal 169 huruf q yang didalilkan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan karena diskriminatif kepada orang Indonesia berusia kurang dari 40 tahun, maka akan terjadi jika berlaku pada usia 35 tahun.

Menurut Saldi Isra, menggunakan logika yang sama, maka jika diturunkan menjadi 35 tahun, maka akan diskriminatif juga kepada mereka yang berusia di bawah 35 tahun.

“Menurunkan menjadi 35 tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia 35 tahun atau batasan-batasan usia tertentu di bawah 35 tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih,” kata Saldi Isra.

Kemudian, dia menegaskan soal umur ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk memutuskan.***

Foto: Kumparan/Rivan Awal Lingga

(Red)

Wartain.com || Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penarikan kembali Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023. Perkara yang diajukan oleh warga negara Indonesia bernama Soefianto Soetono dan Imam Hermanda, terkait uji materi batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin 16/10/2023, mengutio Antara.

Para pemohon mengajukan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun pada 3 Oktober 2023, para pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali perkara tersebut.

“Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para pemohon sekaligus melakukan konfirmasi kepada para pemohon perihal pencabutan dimaksud. Namun, para pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut padahal sudah dipanggil secara patut,” kata Anwar.

Kemudian, mahkamah melaksanakan rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 10 Oktober 2023. Dari rapat tersebut, didapat kesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 105/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum.

Lebih lanjut, sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali, maka Soefianto Soetono dan Imam Hermanda tidak lagi dapat mengajukan permohonan yang sama.

“Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo,” ucap Anwar.

Mahkamah juga memerintahkan Panitera MK untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 105/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon.

Permohonan tersebut mulanya diterima oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 18 Agustus 2023. Dalam petitumnya, para pemohon memohon batas usia capres dan cawapres diubah menjadi 30 tahun.

Foto: Antara/Fath Putra Mulya

(Red)