Wartain.com || Utang nasional Amerika Serikat (AS) meroket ke level tertinggi sepanjang sejarah menembus US$ 33 triliun atau setara Rp 508.200 triliun (kurs Rp 15.400). Kondisi tersebut menambah tekanan pada Negeri Paman Sam yang terancam shutdown.
Menurut Departemen Keuangan AS, utang tersebut, yang setara dengan jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah federal untuk menutupi biaya operasional, mencapai US$ 33,04 triliun pada Senin 18/9/2023.
Dengan utang yang membengkak, para pemimpin Kongres di antara kedua kubu berharap untuk meloloskan perpanjangan pendanaan jangka pendek agar lampu tetap menyala dan mencegah penutupan.
Namun sama sekali tidak jelas apakah rencana tersebut akan berhasil di tengah perpecahan mendalam mengenai pengeluaran antara kedua pihak dan ketidaksepakatan kebijakan mengenai isu-isu seperti bantuan ke Ukraina.
Apa yang terjdi saat shutdown ?
Mengutip CNN International, pendanaan pemerintah berakhir pada pengujung hari Sabtu, 30 September 2023, ketika jam menunjukkan tengah malam dan menjadi tanggal 1 Oktober, yang menandai dimulainya tahun fiskal baru.
Jika Kongres gagal meloloskan undang-undang untuk memperbarui pendanaan pada batas waktu tersebut, maka pemerintah federal akan mengalami shutdown pada tengah malam. Karena penutupan ini akan dilakukan pada akhir pekan, dampak penuh dari penutupan kantor baru akan terlihat pada awal minggu kerja pada Senin.
Jika terjadi penutupan, banyak operasi pemerintah yang terhenti, namun beberapa layanan yang dianggap “penting” akan terus berlanjut.
Operasi dan layanan pemerintah yang dilanjutkan selama penutupan adalah kegiatan yang dianggap perlu untuk melindungi keselamatan publik dan keamanan nasional atau dianggap penting karena alasan lain. Contoh layanan yang terus berlanjut selama penutupan di masa lalu termasuk perlindungan perbatasan, penegakan hukum federal, dan kontrol lalu lintas udara.
Pegawai federal yang pekerjaannya dianggap “tidak penting” akan dirumahkan, yang berarti mereka tidak akan bekerja dan tidak akan menerima gaji selama penutupan. Karyawan yang pekerjaannya dianggap “penting” akan terus bekerja, namun mereka juga tidak akan dibayar selama penutupan.
Setelah shutdown berakhir, pegawai federal yang diharuskan bekerja dan mereka yang cuti akan menerima pembayaran kembali.
Di masa lalu, pembayaran kembali (backpay) bagi karyawan yang cuti tidak dijamin, meskipun Kongres dapat dan memang bertindak untuk memastikan para pekerja tersebut mendapat kompensasi atas hilangnya gaji setelah penutupan berakhir.
Namun kini, gaji bagi pekerja yang cuti secara otomatis dijamin berdasarkan undang-undang yang dipimpin oleh Senator Ben Cardin, seorang kader Partai Demokrat dari Maryland, yang mengesahkannya pada tahun 2019.
Sementara itu, selain pegawai federal, ada juga beberapa pegawai yang akan mengalami gangguan seperti petugas taman nasional. Saat shutdown 2019 lalu, beberapa lokasi taman beroperasi tanpa layanan pengunjung yang disediakan seperti toilet, tempat sampah pengumpulan, atau pemeliharaan jalan.
“Jika Anda seorang pegawai pemerintah, hal ini akan sangat mengganggu, baik Anda tidak akan bekerja atau tidak,” kata Maya MacGuineas, presiden Komite Pertanggungjawaban Anggaran Federal, sebuah organisasi nirlaba non-partisan.
Mampukah AS aman dari shutdown ?
Terdapat perpecahan yang mendalam antara DPR dan Senat saat ini mengenai upaya untuk mencapai konsensus dan mengesahkan undang-undang belanja setahun penuh.
Perdebatan ini terjadi ketika kelompok garis keras konservatif di DPR mendorong pemotongan belanja besar-besaran dan tambahan kebijakan kontroversial yang ditolak oleh Partai Demokrat dan juga beberapa anggota Partai Republik.
Dengan tenggat waktu pendanaan yang makin dekat, para anggota parlemen terkemuka dari kedua partai berharap untuk meloloskan perpanjangan pendanaan jangka pendek yang dikenal di Capitol Hill sebagai resolusi berkelanjutan atau disingkat CR. Langkah ini memang sering digunakan sebagai solusi jangka pendek untuk menghindari shutdown.
Namun masih belum jelas apakah akan ada konsensus yang cukup untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek dari kedua kamar sebelum akhir bulan ini. Ini dikarenakan kaum konservatif di DPR yang kemungkinan menentang kemungkinan rancangan undang-undang sementara.
Perebutan bantuan ke Ukraina juga bisa menjadi pusat perhatian dan semakin mempersulit upaya untuk meloloskan rancangan undang-undang jangka pendek.
Anggota Senat dari Partai Demokrat dan Partai Republik sangat mendukung bantuan tambahan ke Ukraina, yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari rancangan undang-undang sementara. Namun banyak anggota DPR dari Partai Republik yang enggan melanjutkan bantuan tersebut.
Apa kata gedung putih ?
Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras minggu ini bahwa shutdown pemerintahan dapat mengancam program-program penting federal.
Dalam peringatannya, Gedung Putih memperkirakan 10.000 anak akan kehilangan akses terhadap program Head Start di seluruh negeri karena Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dilarang memberikan hibah selama penutupan.
Selain itu, pengawas lalu lintas udara harus bekerja tanpa bayaran, mengancam penundaan perjalanan di seluruh negeri. Penutupan juga akan menunda pemeriksaan keamanan pangan di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA).
“Konsekuensi ini nyata dan dapat dihindari tetapi hanya jika anggota DPR dari Partai Republik berhenti memainkan permainan politik dengan kehidupan masyarakat dan memenuhi tuntutan ideologis dari anggota mereka yang paling ekstrem dan sayap kanan,” kata Gedung Putih.***
CNBC Indonesia/Tommy Patrio Sorongan
Foto: AP Photo/Charlie Riedel
Editor: Raka A. Firmansyah
(Tim)
