Wartain.com || Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lima bulan lagi. Bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang disebut-sebut akan bertarung di 2024 telah menyampaikan janji-janji mereka demi memikat hati masyarakat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut akan menggagas program makan gratis jika terpilih jadi presiden. Program itu diperkirakan membutuhkan anggaran negara hingga ratusan triliun.

Ganjar Pranowo menjanjikan kenaikan gaji guru. Ia menyebut gaji guru ideal berkisar antara Rp10 hingga Rp30 juta. Menurutnya, besaran angka itu sudah dihitung dengan cermat oleh pakar keuangan dan pendidikan.

Sementara itu, PKB menjanjikan BBM gratis bagi pemilik sepeda motor jika Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang di Pilpres 2024.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, meminta para elite politik itu menjabarkan secara komprehensif program yang mereka janjikan. Menurutnya, tanpa pendalaman, pernyataan mereka menjadi janji dan retorika politik belaka.

“Karena kalau sekedar berhenti di situ ya, ini tidak lebih dari sekedar angin surga, janji-janji palsu sebagaimana banyak yang politisi lakukan,” kata Mada, dikutip dari cnnindonesia, Minggu (10/9) malam.

Mada menilai gagasan yang disampaikan ketiga tokoh itu masih sangat populis dan sporadis. Ia berpendapat janji-janji itu tak lepas dari kepentingan para bakal calon untuk merebut suara di pemilu nanti.

“Secara komprehensif itu apa program mereka itu kan itu yang perlu dikembangkan,” ujar dia.

Mada pun mengkritisi gagasan masing-masing tokoh. Ia mempertanyakan tujuan program makan gratis yang digagas Gerindra dan Prabowo.

“Makan gratis ini dalam konteks apa? Apakah dalam konteks mengurangi angka kemiskinan, tapi bagaimana membuat program itu untuk mengurangi angka kemiskinan,” ucapnya.

Lalu, janji Ganjar untuk menaikkan gaji guru hingga Rp30 juta juga dinilai perlu disertai tujuan objektif yang jelas. Misalnya, apakah untuk meningkatkan standar pendidikan Indonesia hingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya atau tujuan lainnya.

“Apakah kita menyamai misalnya Singapura, sehingga kemudian muncul program itu dan tapi kaitannya bagaimana? Itu kan belum terjelaskan dengan baik ya,” kata Mada.

Ia juga menyoroti soal subsidi BBM 100 persen yang dijanjikan elite PKB. Mada mengingatkan anggaran negara terbatas. Selama ini kebijakan menaikkan atau menurunkan harga BBM bertalian dengan kemampuan keuangan negara.

Selain itu, Mada menjelaskan harga BBM juga turut ditentukan oleh pasar global, bukan hanya pasar dalam negeri.

“Itu kan penjelasannya belum ada padahal kan kita tahu pasti anggaran negara itu terbatas,” ucapnya.

Di lain sisi, ia mengapresiasi para bakal calon yang memulai menyampaikan gagasan-gagasan mereka untuk Indonesia. Ia berharap gagasan itu dikembangkan secara komprehensif dan diimplementasikan lewat visi misi para bakal calon.

“Jadi tidak hanya menyangkut sektor tertentu saja. Tetapi juga menyangkut seluruh sektor yang sangat strategis terkait persoalan-persoalan yang ada di Indonesia,” ujar dia.

Senada, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai gagasan-gagasan yang disampaikan para elite politik itu harus ditinjau kembali dengan mempertimbangkan postur APBN.

Wasisto menjelaskan untuk menjalani program yang akan menelan anggaran besar, maka harus sinkron dengan APBN.

“Jadi, konteksnya di sini adalah bagaimana mengalokasikan anggaran yang untuk program sedemikian besar nominalnya. Ini yang masih jadi pertanyaan dari janji-janji para capres itu,” ujar dia.

Ia mengingatkan ada banyak proyek strategis nasional yang juga masih membutuhkan dana. Wasisto mengatakan mesti ada program lain yang dikorbankan.

“Karena pasti ada yang dikorbankan dan itu belum tentu yang dikorbankan itu menerima dengan lapang dada,” ucapnya.***

Foto: Infografis/CNBC

Editor: Raka A. Firmansyah

(Bayu)

Foto by : Merdeka.com/tangakapan layar

Wartain com, Jakarta || Warganet Indonesia beragam komentar, menyikapi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo ada dalam tayangan adzan di salah satu stasiun TV.

Komentar juga datang dari Partai Demokrat, sebagaimana yang di sampaikan salah satu petinggi PD, Kamhar Lakumani yang  menyebut, tak masalah dengan tindakan Ganjar Pranowo, karena posisinya masih Bakal Calon Presiden (Bacapres), belum ditetapkan sebagai Cawapres, akan tetapi sepanjang tayangan tersebut  tak menyalahi aturan.

“Dalam pandangan kami, sepanjang ini tak melanggar undang-undang pemilu dan PKPU, maka ini sah-sah saja sebagai ikhtiar untuk mendekatkan diri ke masyarakat, khususnya yang beragama Islam. Pak Ganjar saat ini bukan pejabat publik, belum pula menjadi Capres yang ditetapkan KPU, jadi mestinya tak masalah. Beda halnya jika telah masuk masa kampanye, ini mesti didalami lagi,” ucap Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, saat dihubungi, Minggu 10/09/2023.

Namun, Kamhar menyinggung soal politik identitas. Dia mewanti-wanti politik identitas jangan berlebihan.

“Penting bagi kita semua dan segenap insan demokrasi untuk menjaga agar tak ada eksploitasi politik identitas termasuk isu agama yang berlebihan yang mengarah pada sobeknya tenun kebangsaan,” katanya.

Kamhar menyebut, politik identitas sebagai sebuah keniscayaan. Namun, yang jadi persoalan jika dilakukan terlalu berlebihan.

“Politik identitas sebenarnya adalah fitrah atau keniscayaan yang tak bisa dihindari. Menjadi masalah jika politik identitas ini dieksploitasi secara berlebihan yang bisa menimbulkan gesekan horizontal. Ini yang tidak kita kehendaki bersama,” katanya.

Diketahui, Ganjar Pranowo muncul di tayangan adzan magrib di salah satu stasiun televisi (TV) swasta, dimana pemiliknya adalah Ketum Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas.

Dalam video tersebut, disajikan tayangan adzan magrib, dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan shalat.

Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid.

Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudhu sebelum shalat. Kemudian, Ganjar duduk di shaf paling depan, memposisikan dirinya sebagai makmum.***

Sumber : detik.com

Editor : Aab Abdul Malik

(Tim)

Wartain.com, Jakarta, || Pemilu serentak di Indonesia tinggal beberapa bulan lagi, baik Pemilu Presiden Wakil Presiden maupun Legislatif (DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Dalam hal ini,  Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 mendatang di seluruh provinsi.

Dilansir dari laman KPU RI, total DPT Pemilu 2024 seluruh Indonesia adalah 204.807.222 pemilih. Sekitar 43 juta di antaranya berada di Pulau Sumatera.

Di Pulau Sumatera ada 10 provinsi. Jumlah DPT paling banyak berada di Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini  sebaran jumlah pemilih di Pulau Sumatera, berdasarkan dari yang terbesar.

10.853.940 Sumatera Utara
6.539.128 Lampung
6.326.348 Sumatera Selatan
4.732.174 Riau
4.088.606 Sumatera barat
3.742.037 Aceh
2.676.107 Jambi
1.494.828 Bengkulu
1.500.974 Kepulauan Riau
1.067.434 Kepulauan Bangka Belitung

Diketahui, Pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 20234. mendatang. Pemungutan suara akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Masyarakat bakal memilih calon presiden-wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta calon anggota DPD. Dengan demikian, ada lima surat suara yang bisa dicoblos.

Setelah selesai rangkain Pemilu serentak 2024, selang beberapa bulan kemudian, Pilkada 2024 dilaksanakan. Digelar secara serentak seluruh Indonesia. Masyarakat akan memilih calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota serta bupati-wakil bupati di hari yang sama.***

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Aab Abdul Malik

(Intan/Godam)