Oleh : Anto Kusumayuda (Ketum PPJNA 98) dan Abdul Salam Nur Ahmad (Sekjen PPJNA 98)
Wartain.com || Di panggung geopolitik yang sedang membara, Indonesia berada pada titik nadir sejarah yang menentukan. Konflik AS-Israel vs Iran bukan sekadar drama berita di layar kaca; ia adalah alarm eksistensial bagi ketahanan nasional. Di tengah guncangan ini, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi ketahanan pangan dan kemandirian energi bukanlah sekadar kebijakan teknokratis, melainkan sebuah manifestasi dari filsafat pertahanan yang mendalam.
Perspektif Filsafat dan Pertahanan: Kedaulatan adalah Harga Mati
Secara filosofis, sebuah bangsa hanya benar-benar “ada” jika ia mampu memberi makan rakyatnya dan menyalakan lampunya sendiri tanpa mendiktekan telapak tangan kepada bangsa lain. Dalam doktrin Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta), pangan dan energi adalah alutsista non-fisik yang paling vital.
Langkah tegas Presiden memberantas korupsi di sektor migas adalah upaya “pembersihan rumah” agar energi nasional tidak dikuras oleh parasit domestik yang bekerja demi rente pribadi. Tanpa kedaulatan energi, Indonesia akan rapuh menghadapi fluktuasi harga global akibat perang di Timur Tengah.
Dimensi Spiritual: Kepemimpinan sebagai Amanah Langit
Secara spiritual, kepemimpinan adalah pengabdian kepada Tuhan melalui pelayanan kepada rakyat. Kerja keras Presiden dalam mengamankan logistik bangsa adalah bentuk implementasi nilai religius: menjaga kehidupan (hifdzun nafs). Ketahanan pangan bukan hanya soal perut, tapi soal martabat manusia agar tidak terhina oleh kemiskinan dan ketergantungan.
Ironi di Balik Tuntutan Mundur: Kepentingan Siapa?
Sangat memprihatinkan ketika di saat nakhoda sedang berjuang menerjang ombak krisis pangan dan ekonomi global, muncul suara-suara sumbang yang menuntut pengunduran diri. _Dalam kacamata pertahanan, gerakan yang mencoba mendelegitimasi kepemimpinan sah di tengah ancaman luar seringkali terindikasi sebagai proxy interest atau kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia menjadi mandiri._
Mereka yang berpesta di atas narasi perpecahan—kelompok elit yang kehilangan akses kekuasaan—tampak lebih mementingkan “sakit hati” politik daripada nasib jutaan rakyat yang terancam krisis. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat persatuan nasional.
Penutup
Indonesia tidak butuh kegaduhan sirkus politik yang destruktif. Saat ini adalah momentum untuk manunggal—menyatu antara pemimpin dan rakyat. Menghadapi ancaman perang global, energi kita harus habis untuk memperkuat benteng domestik, bukan untuk saling menjatuhkan demi agenda sempit. Presiden Prabowo sedang membangun fondasi agar Indonesia tidak karam; tugas kita adalah memastikan setiap warga negara memegang dayung yang sama perkuat Persatuan Nasional menghadapi badai global krisis pangan, krisis energi dan krisis ekonomi dunia.***
*) Penulis Ketum dan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 – PPJNA 98
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
