Wartain.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi terus mendorong percepatan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tahun Anggaran 2025.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan evaluasi yang digelar secara daring bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa se-Kabupaten Sukabumi.
Sekretaris DPMD Kabupaten Sukabumi, Andryana Subandi, mengatakan bahwa kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh desa memperoleh informasi yang jelas terkait pelaksanaan Musdes LKPJ BUM Desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama proses penyelenggaraannya.
Menurutnya, hasil evaluasi menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memetakan persoalan yang muncul di lapangan sepanjang tahun 2025. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan dan percepatan dapat segera dilakukan agar seluruh tahapan pertanggungjawaban BUM Desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh peserta dapat memperoleh informasi yang lengkap dari kegiatan ini, sehingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Musdes LKPJ BUM Desa Tahun Anggaran 2025 dapat segera diatasi,” ujar Andryana.
Ia menjelaskan, beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain terkait administrasi pelaporan, koordinasi antar unsur pengelola BUM Desa, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang menjadi syarat pelaksanaan Musdes.
Melalui evaluasi tersebut, DPMD juga mendorong pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengawas, dan pelaksana operasional BUM Desa untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan seluruh tahapan pelaporan. Langkah ini dinilai penting agar proses pertanggungjawaban pengelolaan usaha desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pendampingan dan konsultasi bagi desa-desa yang masih menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Musdes LKPJ.
DPMD berharap percepatan penyelesaian Musdes dapat segera terwujud sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan dan pengembangan BUM Desa pada tahun berikutnya.
Dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa, pelaksanaan Musdes LKPJ BUM Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat terselesaikan secara optimal serta memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola dan kinerja BUM Desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Intan)
