Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com – Indonesia memasuki fase politik yang semakin menarik sekaligus menggelisahkan. Di permukaan, pemerintahan Prabowo Subianto tampil dengan agenda besar: ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, penguatan ekonomi rakyat, program Makan Bergizi Gratis, pertahanan, investasi, serta penguatan peran negara dalam mengendalikan sumber daya strategis. Pemerintah sendiri menyebut berbagai terobosan tersebut sebagai bagian dari transformasi nasional yang telah dijalankan selama masa awal pemerintahan.
Namun di bawah permukaan, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: ke mana sebenarnya arah kekuasaan Indonesia sedang bergerak?
Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran kembali negara kesejahteraan yang kuat, atau justru konsolidasi kekuasaan elite dengan wajah baru?
Di sinilah paradoks Prabowo menjadi penting. Prabowo tidak sekadar meneruskan pemerintahan sebelumnya. Ia membawa agenda sendiri dengan karakter negara yang lebih kuat, lebih intervensionis, dan lebih berani menggunakan instrumen negara untuk mengarahkan ekonomi. APBN 2026, misalnya, diarahkan kepada pangan, energi, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, serta investasi dan perdagangan global. Program Makan Bergizi Gratis juga diposisikan pemerintah bukan hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai mesin konsumsi dan penggerak ekonomi lapisan bawah.
Tetapi negara kuat bukan otomatis rakyat kuat. Negara boleh memiliki APBN besar, proyek strategis besar, hilirisasi besar, dan perusahaan negara besar. Namun pertanyaan jurnalistik yang tidak boleh ditinggalkan adalah: apakah petani semakin berdaulat atas tanahnya, buruh semakin sejahtera, nelayan semakin terlindungi, UMKM semakin kuat, atau kekayaan justru semakin terkonsentrasi pada kelompok yang dekat dengan kekuasaan?
Di sinilah ukuran sesungguhnya pemerintahan diuji.
Sementara itu, sebuah arus politik lain mulai bergerak. PSI. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep kini secara terbuka membidik Jawa Tengah. PSI bahkan menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” dan menargetkan 17 kursi DPRD provinsi.
Lebih tajam lagi, Kaesang menyatakan kesiapannya maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah V pada Pemilu 2029, wilayah yang mencakup kawasan Solo Raya dan selama ini memiliki makna simbolik sangat kuat bagi politik PDI Perjuangan.
Ini bukan sekadar pencalonan seorang anak presiden. Ini adalah ujian terhadap kemampuan sebuah keluarga politik mengubah popularitas personal menjadi institusi politik yang permanen.
Di sinilah istilah “Raja Jawa” memperoleh makna politiknya—bukan dalam pengertian Indonesia berubah menjadi kerajaan, melainkan sebagai metafora tentang bagaimana jejaring kekuasaan, keluarga, wilayah, modal politik, dan simbol budaya Jawa dapat berkelindan dalam perebutan kekuasaan nasional.
Yang menarik, PSI juga telah menyuarakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran untuk dua periode. Bahkan Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan bahwa penentuan calon wakil presiden 2029 diserahkan kepada Prabowo sebagai pemimpin koalisi.
Maka terlihat sebuah konfigurasi yang tidak sederhana:
Prabowo membangun kekuasaan pemerintahan.
Gibran berada di pusat kekuasaan sebagai wakil presiden.
Kaesang membangun kendaraan politik melalui PSI.
Jawa Tengah mulai dijadikan arena ekspansi.
Dan 2029 sudah mulai dibicarakan ketika rakyat masih menghadapi persoalan hari ini.
Pertanyaannya: apakah ini konsolidasi demokrasi atau konsolidasi elite?
Kita tidak boleh terburu-buru memberikan vonis. Demokrasi memang memberikan hak kepada siapa pun untuk mencalonkan diri. Ganjar Pranowo sendiri menegaskan bahwa Kaesang memiliki hak konstitusional untuk maju sebagai calon anggota DPR.
Namun kebebasan konstitusional tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk mengkritisi konsentrasi kekuasaan. Justru demokrasi sehat membutuhkan masyarakat yang bertanya. Sebab masalahnya bukan apakah Kaesang boleh maju. Tentu boleh. Masalahnya adalah: apakah arena politik Indonesia benar-benar setara bagi seluruh anak bangsa?
Apakah anak petani memiliki akses politik yang sama?
Apakah anak buruh memiliki kendaraan politik yang sama?
Apakah anak nelayan dapat membangun partai dengan sumber daya yang sama?
Apakah kader biasa dapat memperoleh ruang yang sama dengan keluarga yang sejak lahir telah berada di lingkar kekuasaan?
Inilah pertanyaan yang lebih tajam daripada sekadar pertarungan nama.
Indonesia tidak boleh berubah menjadi demokrasi yang secara prosedural tetap membuka pemilu, tetapi secara substantif hanya memberikan karpet merah kepada mereka yang memiliki nama keluarga, modal, jaringan, dan akses kekuasaan.
Rakyat tidak membutuhkan raja. Rakyat membutuhkan keadilan.
Karena itu, tantangan terbesar Prabowo bukanlah menghadapi lawan politiknya.
Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa negara kuat benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Dan tantangan terbesar PSI bukanlah mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa PSI bukan sekadar kendaraan politik keluarga, melainkan benar-benar mampu menjadi partai yang memiliki ideologi, kaderisasi, program, dan keberpihakan sosial yang independen.
Demikian pula tantangan terbesar masyarakat bukan sekadar memilih siapa pada 2029..Tantangannya adalah mengawasi siapa pun yang berkuasa.
Sebab sejarah Indonesia telah berulang kali memperlihatkan satu hukum politik: kekuasaan yang tidak diawasi akan mencari pembenaran atas dirinya sendiri.
Maka menjelang 2029, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan:
“Siapa Raja Jawa berikutnya?”
Melainkan:
“Apakah rakyat masih menjadi pemilik tertinggi republik ini?”
Sebab republik tidak didirikan untuk melahirkan raja baru.
Republik didirikan agar tidak ada lagi rakyat yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dan bila politik kembali menjadikan rakyat sekadar angka suara setiap lima tahun, maka demokrasi telah kehilangan ruhnya. Kekuasaan boleh berganti wajah. Partai boleh berganti nama. Keluarga politik boleh berganti generasi. Tetapi kedaulatan rakyat tidak boleh berganti pemilik.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
