Oleh: Sulaiman/Ketum HMI Komisariat STISIP WPM Palabuhanratu
Wartain.com || Wacana pengambilalihan Greenland oleh Amerika Serikat kerap muncul sebagai ide lama yang dibungkus ulang dalam bahasa kepentingan strategis dan keamanan nasional. Di balik narasi besar tentang pengaruh geopolitik dan akses sumber daya, tersimpan pertanyaan mendasar yang sering luput dibahas secara jujur: apakah ambisi ini masuk akal secara ekonomi? Jawabannya, jika ditelisik lebih dalam, justru mengarah pada risiko kerugian yang masif bukan hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi global.
Dari sudut pandang ekonomi murni, Greenland bukanlah aset finansial yang menjanjikan dalam jangka pendek maupun menengah. Dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US$3 miliar pada 2024 dan ketergantungan tinggi pada sektor perikanan serta subsidi tahunan dari Denmark, Greenland saat ini bertahan lebih karena dukungan fiskal daripada kekuatan ekonomi internal. Denmark secara rutin mengucurkan dana besar untuk menopang infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.
Jika pengambilalihan terjadi, Amerika Serikat akan mewarisi seluruh beban tersebut. Lebih dari sekadar subsidi, AS harus menghadapi kebutuhan investasi raksasa mulai dari pelabuhan, pembangkit listrik, perumahan, hingga jaringan transportasi di wilayah dengan kondisi geografis ekstrem dan biaya konstruksi yang sangat tinggi. Adaptasi ekonomi Greenland yang relatif rapuh ke dalam sistem federal AS yang kompleks berpotensi memicu disrupsi ekonomi dan ketegangan sosial yang tidak kecil.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Pendekatan agresif terhadap Greenland berisiko membuka kotak pandora geopolitik. Ancaman tarif, tekanan diplomatik, atau langkah unilateral dapat memicu perang dagang dengan Uni Eropa, mitra ekonomi utama AS. Oxford Economics memperkirakan konflik semacam ini berpotensi memangkas pertumbuhan PDB global dan menurunkan aktivitas industri Uni Eropa hingga 1,5% dalam beberapa tahun.
Dampaknya akan terasa langsung bagi Amerika sendiri. Tarif balasan akan menaikkan harga barang, menekan perusahaan, dan mengganggu rantai pasok global yang selama ini saling terintegrasi. Bahkan, Financial Times melaporkan kemungkinan Uni Eropa “mempersenjatai” aset-aset AS senilai hingga US$10 triliun sebagai bentuk respons strategis sebuah sinyal betapa seriusnya eskalasi yang bisa terjadi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, konflik semacam ini dapat meretakkan fondasi NATO, aliansi yang selama puluhan tahun menjadi pilar keamanan dan stabilitas Eropa-Atlantik. Keretakan tersebut akan meningkatkan ketidakpastian geopolitik global dan memicu gejolak di pasar keuangan. Investor yang alergi terhadap ketidakstabilan bisa menarik modal dari pasar AS, mendorong kenaikan suku bunga, melemahkan dolar, dan menekan pasar saham. Indikasi awalnya sudah terlihat pada Januari 2026, pasar ekuitas AS dan Eropa sempat melemah akibat kekhawatiran investor terhadap ketegangan diplomatik terkait Greenland.
Memang, potensi sumber daya mineral Greenland khususnya tanah jarang sering dijadikan pembenaran utama ambisi ini. Namun, realitasnya jauh lebih rumit. Eksplorasi dan eksploitasi mineral di wilayah Arktik memerlukan investasi besar, waktu panjang, serta menghadapi risiko lingkungan yang dapat memicu penolakan keras, baik dari komunitas lokal maupun masyarakat internasional. Sejumlah perusahaan tambang bahkan telah kehilangan hak konsesi setelah menggelontorkan dana besar, mencerminkan tingginya risiko politik dan regulasi di Greenland.
Yang kerap diabaikan adalah suara rakyat Greenland sendiri. Penolakan terhadap pengambilalihan AS sangat kuat. Survei tahun 2025 menunjukkan 75% warga Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Mengabaikan aspirasi ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga bom waktu sosial yang dapat memicu instabilitas, resistensi politik, dan beban tambahan dalam menjaga sistem kesejahteraan yang selama ini disokong Denmark.
Pada akhirnya, meskipun ambisi penguasaan Greenland mungkin terdengar menggoda dari sudut pandang geopolitik, kalkulasi ekonomi menunjukkan gambaran yang jauh lebih suram. Biaya finansial yang kolosal, risiko perang dagang, potensi ketidakstabilan pasar global, serta tantangan sosial dan lingkungan menjadikan ambisi ini lebih mirip liabilitas strategis daripada aset ekonomi.
Dalam dunia yang semakin saling terhubung, sejarah berulang kali membuktikan satu hal: stabilitas, kerja sama, dan diplomasi ekonomi seringkali jauh lebih bernilai daripada ekspansi teritorial yang dipaksakan. Greenland, alih-alih menjadi trofi ambisi, justru bisa menjadi pelajaran mahal tentang batas rasionalitas kekuasaan dalam ekonomi global modern.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Sule)
