Oleh: Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Memasuki tahun 2026, Indonesia berdiri di sebuah persimpangan sejarah. Di satu sisi terbuka peluang besar untuk bangkit sebagai negara berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Di sisi lain, ancaman berlapis hadir secara nyata: tekanan asing melalui ekonomi dan geopolitik, sisa-sisa kekuatan lama yang memanipulasi negara dari dalam, fragmentasi elit dan sosial, serta bencana alam dan non-alam yang menguji ketahanan nasional. Dalam konteks inilah Presiden Prabowo Subianto memikul amanat besar: membangun dan menata Indonesia dengan prinsip hidup–mati bersama rakyat.
Ancaman pertama datang dari antek-antek asing, bukan selalu dalam wujud militer, melainkan melalui instrumen ekonomi, utang, sumber daya alam, teknologi, dan opini publik. Penjajahan gaya baru bekerja lewat ketergantungan struktural. Negara bisa tampak merdeka secara formal, tetapi sesungguhnya dikendalikan oleh kepentingan global yang menunggangi elit domestik. Prabowo membaca realitas ini sebagai ancaman kedaulatan jangka panjang. Karena itu, strategi dasarnya adalah memperkuat kemandirian nasional: pangan, energi, pertahanan, dan industri strategis.
Ancaman kedua adalah kekuatan lama yang masih bercokol dalam birokrasi, korporasi, dan jaringan kekuasaan. Mereka memanipulasi negara atas nama stabilitas, hukum, dan prosedur, tetapi sejatinya mempertahankan rente, proyek gelap, dan penghisapan sumber daya. Dalam kondisi krisis, mereka piawai mengalihkan isu, memecah opini, bahkan menjadikan bencana sebagai komoditas politik. Di sinilah Prabowo menghadapi dilema klasik: reformasi struktural akan memicu perlawanan keras, tetapi kompromi berlebihan justru mengkhianati mandat rakyat.
Strategi Prabowo dari A sampai Z dimulai dari A — Amanat Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dijadikan ruh kebijakan: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bukan slogan, melainkan arah kebijakan. Hilirisasi, nasionalisasi strategis, dan pengetatan pengelolaan sumber daya menjadi instrumen konkret. Negara harus kembali hadir sebagai pengendali, bukan penonton.
B — Bela Negara dan Pertahanan Total. Prabowo memahami bahwa pertahanan bukan hanya senjata, tetapi ketahanan ekonomi, pangan, kesehatan, dan moral bangsa. Modernisasi TNI, penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta integrasi intelijen sipil–militer diarahkan untuk menghadapi ancaman hibrida: perang informasi, sabotase ekonomi, dan infiltrasi ideologis.
C — Consolidation of Elites. Konsolidasi elit bukan berarti bagi-bagi kekuasaan, melainkan penertiban. Elit politik, ekonomi, dan birokrasi harus tunduk pada satu garis: kepentingan nasional. Mereka yang menghambat, bermain ganda dengan asing, atau menghisap negara, akan berhadapan dengan hukum dan kekuatan negara. Di sinilah keberanian politik diuji.
D — Demokrasi Substantif. Prabowo mendorong demokrasi yang bekerja untuk rakyat, bukan demokrasi prosedural yang mudah dibeli oleh modal dan oligarki. Negara hadir melindungi rakyat kecil dari manipulasi pasar, sekaligus memastikan kebebasan tidak berubah menjadi kekacauan.
Pada level sosial, Prabowo menghadapi fragmentasi masyarakat akibat ketimpangan ekonomi, politik identitas, dan disinformasi. Strateginya adalah mengembalikan negara sebagai pelindung sosial: pangan murah, lapangan kerja, pendidikan vokasi, dan jaminan sosial yang tepat sasaran. Rakyat harus merasakan langsung kehadiran negara, bukan hanya mendengar narasi.
Soal bencana, baik alam maupun struktural, Prabowo melihatnya sebagai ujian kepemimpinan. Negara tidak boleh reaktif dan karitatif semata, tetapi preventif dan strategis. Penataan tata ruang, perlindungan lingkungan, serta penghapusan praktik tambang dan proyek ilegal menjadi bagian dari agenda besar menyelamatkan masa depan bangsa.
Pada akhirnya, strategi Z — Zero Tolerance terhadap Pengkhianatan Negara menjadi penutup sekaligus kunci. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang menjual kedaulatan, merusak negara, atau mengorbankan rakyat demi kepentingan sempit. Ini bukan soal balas dendam politik, melainkan soal kelangsungan Republik.
Tahun 2026 bukan sekadar angka, tetapi fase penentuan. Presiden Prabowo memilih jalan yang berat: berdiri bersama rakyat, menghadapi tekanan asing, melawan kekuatan lama, dan menata ulang negara dari fondasi. Dalam jalan ini, risikonya besar, tetapi sejarah selalu mencatat bahwa bangsa yang bertahan adalah bangsa yang pemimpinnya berani hidup dan mati bersama rakyatnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
