Wartain.com || Meningkatnya ketegangan dagang global akibat kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas industri padat karya di Indonesia. Tak hanya mengancam sektor produksi, situasi ini juga menempatkan jutaan buruh dalam posisi rentan.
Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochamad Popon, menyuarakan pentingnya langkah cepat dan strategis dari pemerintah untuk menjaga daya saing industri dan melindungi nasib buruh.
“Ketergantungan pada pasar ekspor tradisional seperti Amerika dan Eropa harus segera dikurangi. Diversifikasi tujuan ekspor menjadi kunci agar industri kita tetap bertahan dalam situasi global yang tidak menentu,” tegas Popon, Senin (7/4/2025).
Ia menyoroti nilai perdagangan sektor garmen dan alas kaki yang tergolong signifikan, mencapai sekitar 9 miliar dolar AS dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan ekspor ke AS, lanjutnya, akan secara langsung menekan angka produksi dan berpotensi memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor tersebut.
Menanggapi ancaman ini, SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan negara-negara non-tradisional. Popon juga menegaskan perlunya pencabutan berbagai hambatan investasi domestik yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
“Pemerintah harus cermat melihat kondisi ini sebagai sinyal untuk berbenah secara struktural, mulai dari iklim investasi hingga kesiapan sistem perlindungan sosial bagi buruh,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti sisi perdagangan, Popon juga menyinggung dampak ekonomi makro terhadap kesejahteraan buruh. Ia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp17.000 per dolar AS sebagai pemicu naiknya harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.
Dalam menghadapi tekanan ini, ia menyerukan agar pengusaha dan serikat pekerja memperkuat komunikasi dan dialog sosial sebagai bagian dari upaya mitigasi bersama. “Kami siap menjadi mitra strategis pengusaha untuk merumuskan langkah-langkah penyesuaian tanpa harus melakukan PHK,” kata Popon.
Ia menutup dengan harapan agar kolaborasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas sektor industri padat karya di tengah gejolak ekonomi global.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
