Wartain.com || Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Sukabumi Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Sukabumi, Senin (14/4/2025). Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan program wakaf yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
Ketua Umum PC IMM Sukabumi Raya, Muhamad Fajri Nur Rizky, menyoroti kerja sama antara Pemkot Sukabumi dan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB), lembaga filantropi yang disebut didirikan oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki.
“Pada 27 Maret lalu telah dilakukan MoU antara Pemkot dengan YPPDB terkait pengelolaan dana wakaf. Karena membawa nama Pemkot, maka wajib mengedepankan asas akuntabilitas, partisipasi publik, dan transparansi,” ujar Fajri.
Ia menyebut, berdasarkan data yang dikantongi IMM, target perolehan dana wakaf dari program tersebut mencapai Rp2,8 miliar per tahun. Sasarannya mencakup ASN, honorer, pegawai BLUD, BUMD, hingga aparat kelurahan. Namun, mekanisme penarikan dana dinilai tidak transparan karena dilakukan melalui QRIS yang disebar di masing-masing dinas dan instansi.
“Tidak ada keterangan jelas berapa nominal yang ditarik dari setiap individu. Kalau kita diam, ini bisa jadi ancaman, karena menyasar masyarakat luas,” lanjutnya.
IMM menegaskan, mereka tidak menolak program wakaf itu secara substansi, namun mendesak agar pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan melibatkan lembaga independen. Mereka juga mempertanyakan mengapa DPRD Kota Sukabumi tidak dilibatkan dalam pembahasan program tersebut.
“Secara program kami mendukung. Tapi kenapa harus YPPDB? Kami curiga ada konflik kepentingan karena yayasan ini dikaitkan langsung dengan FKDB yang pendirinya diduga adalah Wali Kota Ayep Zaki,” ujar Fajri.
Sekretaris Jenderal PC IMM Sukabumi Raya, Diki Agustina, menambahkan bahwa terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa MoU dilakukan antara Wali Kota dan adiknya yang disebut mewakili YPPDB.
“Ini menimbulkan konflik kepentingan. Seharusnya, pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh lembaga yang lebih netral seperti Baznas atau filantropi Islam lainnya,” kata Diki.
Diki juga mengutip pernyataan dari Kementerian Agama yang meminta Pemkot dan YPPDB untuk mempertimbangkan ulang penunjukan Doa Bangsa sebagai nazir wakaf.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki tidak tampak hadir dalam aksi tersebut. Setelah menyampaikan orasi dan tuntutan, massa aksi dari PC IMM Sukabumi Raya membubarkan diri dengan tertib.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
