Wartain.com || Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Sukabumi telah memasuki tahap darurat dan membutuhkan langkah cepat, terukur, serta tegas dari pemerintah daerah.
Ketua PD GPI Kabupaten Sukabumi, Opik, menyampaikan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan kegagalan penanganan yang sistemik. Penumpukan sampah terjadi di berbagai titik krusial seperti TPS Cimenteng, kawasan Jampang, serta TPS di Jalan R. Soeprapto Palabuhanratu.
“Ini bukan persoalan baru. Keluhan masyarakat sudah berlangsung lama, tetapi tidak direspons dengan langkah konkret dan sistematis. Yang terjadi justru pembiaran,” tegas Opik dalam keterangannya, Minggu 03/05/2026.
PD GPI menilai adanya ketidaksinkronan antara kebijakan dan realitas. Pemerintah gencar mengkampanyekan kebersihan lingkungan, namun titik-titik dengan beban sampah tertinggi justru tidak menjadi prioritas penanganan.
“Jangan hanya fokus pada pencitraan kawasan tertentu. Masyarakat yang hidup di sekitar TPS over capacity juga berhak atas lingkungan yang sehat,” lanjutnya.
Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak nyata:
* Terganggunya aktivitas dan kenyamanan masyarakat
* Penurunan kualitas lingkungan hidup
* Ancaman kesehatan jangka panjang
* Atas kondisi tersebut, PD GPI Kabupaten Sukabumi menyampaikan tuntutan tegas:
* Evaluasi total kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
* Penanganan darurat di seluruh titik krisis sampah
* Pembenahan sistem pengangkutan dan manajemen sampah secara profesional
* Transparansi penggunaan anggaran pengelolaan sampah
Tindakan tegas terhadap pihak yang tidak mampu menjalankan tugas, termasuk opsi pergantian pimpinan.
“Jangan lagi berlindung pada alasan teknis. Jika armada bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah manajemen dan kepemimpinan. Ini soal tanggung jawab,” tegas Opik.
PD GPI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan siap melakukan langkah lanjutan bersama masyarakat apabila tidak ada perubahan nyata.
“Sampah ini nyata, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka penyelesaiannya juga harus nyata, bukan sekadar wacana,” tutup Opik.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
