Wartain.com || Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Balai Kota Sukabumi, Selasa (2/12/2025), menjadi forum strategis untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintahan daerah. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Aria Bima, disambut langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama jajaran FORKOPIMDA, Ombudsman, Kemendagri, dan para pimpinan SKPD.
Alih-alih hanya seremoni, pertemuan ini berkembang menjadi ruang diskusi intens antara legislatif pusat dan eksekutif daerah. Wali kota memaparkan berbagai capaian dalam sembilan bulan masa kepemimpinannya, termasuk kenaikan PAD dari Rp436 miliar menjadi Rp489 miliar, efisiensi fiskal yang menempatkan Kota Sukabumi sebagai salah satu daerah berkinerja terbaik nasional, serta perbaikan indikator sosial seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran.
Tak hanya menonjolkan angka, Ayep Zaki juga menekankan arah reformasi birokrasi, pembentukan 14 perda prioritas tahun 2026, serta pemanfaatan pembiayaan non-APBD dalam memperkuat UMKM.
Beberapa capaian, seperti nominasi Kota Kreatif dan predikat Kota Toleransi tertinggi di Jawa Barat, turut menjadi sorotan sebagai hasil kolaborasi lintas sektor.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II Aria Bima menjadikan forum ini sebagai ajang menyampaikan catatan kritis. Ia menyoroti minimnya pelatihan berbasis kompetensi digital bagi ASN, perlunya transparansi dalam proses seleksi jabatan, serta tingginya ekspektasi publik terhadap Mall Pelayanan Publik yang saat ini baru mencapai tingkat kepuasan 50–60 persen.
Aria juga menekankan pentingnya kemandirian fiskal dan percepatan penyelesaian persoalan agraria melalui sinergi erat antara pemda, pemerintah pusat, dan BPN.
Setelah pemaparan wali kota, seluruh kepala SKPD dipersilakan menyampaikan program prioritas. Komisi II kemudian memberikan catatan satu per satu—mulai dari peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan sistem pelayanan publik, hingga tata ruang dan kesiapan infrastruktur wilayah.
Diskusi berlangsung terbuka, menjadi proses evaluasi bersama untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kondisi daerah.
Pada sesi penutup, aspirasi dari masyarakat kawasan SUSUKECIR turut mengemuka. Empat kecamatan tersebut menyampaikan keinginan bergabung dengan Kota Sukabumi karena kedekatan geografis serta kebutuhan akan pelayanan administrasi yang lebih cepat dan efektif. Isu ini menjadi perhatian tersendiri dalam konteks perencanaan jangka panjang dan penataan kewilayahan.
Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa seluruh rekomendasi Komisi II—mulai dari peningkatan kapasitas fiskal, peluang investasi, hingga inovasi pembangunan—akan diimplementasikan secara bertahap dalam tiga sampai empat tahun ke depan.
Ia menutup pertemuan dengan komitmen memperkuat sinergi pusat–daerah demi menjadikan Sukabumi sebagai model tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.*** (RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
