Oleh : Kang Dzikri Nur/Pengamat Sosial Keagamaan
Wartain.com || Kebenaran dan kekuasaan adalah dua poros utama yang membentuk arah kehidupan manusia. Keduanya sering dipertemukan dalam realitas sosial, namun jarang berjalan seiring. Kebenaran bersandar pada apa yang ada, sedangkan kekuasaan sering bertumpu pada apa yang dipaksakan agar tampak ada. Di titik inilah konflik mendasar manusia bermula: ketika logika kebenaran berhadapan dengan logika kekuasaan.
Dalam realitas, kebenaran bersifat ontologis. Ia tidak bergantung pada pengakuan, jabatan, atau legitimasi formal. Kebenaran tetap benar meski ditolak, disangkal, atau ditindas. Api tetap panas walau mayoritas sepakat menyebutnya dingin. Dalam tradisi filsafat, kebenaran dipahami sebagai kesesuaian antara akal dan realitas (adaequatio intellectus et rei). Maka, kebenaran adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan kuasa untuk mengesahkannya.
Sebaliknya, kekuasaan bekerja dalam ranah relasional dan struktural. Ia hidup dari pengakuan, kepatuhan, dan sistem. Kekuasaan tidak selalu mencari kebenaran; yang dicari adalah stabilitas, kontrol, dan keberlangsungan dominasi. Karena itu, kekuasaan kerap menciptakan “kebenaran versi sistem”: narasi resmi, hukum positif, data statistik, dan simbol-simbol legitimasi. Di sinilah muncul paradoks: sesuatu bisa “sah secara sistem”, tetapi “palsu secara realitas”.
Logika kekuasaan bersifat instrumental. Ia menilai benar–salah berdasarkan untung–rugi, aman–berbahaya, atau menguntungkan–mengancam. Dalam logika ini, kebenaran dapat dinegosiasikan, ditunda, bahkan dikorbankan demi stabilitas sistem. Sejarah manusia penuh dengan contoh ketika kebohongan dilembagakan, manipulasi dinormalisasi, dan ketidakadilan disahkan atas nama hukum dan negara.
Konflik antara kebenaran dan kekuasaan menjadi paling tajam ketika sistem kehidupan manusia—politik, ekonomi, agama, dan budaya—lebih melayani kekuasaan daripada realitas. Ketika itu terjadi, manusia dipaksa hidup dalam kepalsuan yang terstruktur. Mereka diajarkan untuk mempercayai apa yang berulang kali dikatakan penguasa, bukan apa yang sungguh-sungguh dialami. Kebenaran pun dipersempit menjadi opini mayoritas atau keputusan elit.
Namun, kebenaran memiliki sifat subversif. Ia tidak bisa dibunuh, hanya bisa ditekan sementara. Dalam diam, kebenaran bekerja melalui kesadaran individu: kegelisahan batin, rasa tidak adil, dan pertanyaan eksistensial. Di sinilah filsafat menemukan perannya, bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai penjaga kewarasan manusia.
Filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman bagi sistem, namun menyelamatkan martabat manusia.
Dalam perspektif spiritual dan ma‘rifat, kebenaran tertinggi tidak berada di tangan manusia, apalagi penguasa, melainkan pada Yang Maha Ada.
Kekuasaan manusia bersifat relatif dan sementara, sedangkan kebenaran bersifat absolut. Ketika manusia lupa akan keterbatasannya, kekuasaan berubah menjadi berhala, dan sistem berubah menjadi alat penindasan yang kehilangan ruh kemanusiaan.
Realitas menunjukkan bahwa sistem yang memusuhi kebenaran pada akhirnya runtuh oleh kebohongannya sendiri. Kekuasaan yang tidak selaras dengan realitas akan kehilangan legitimasi batin rakyatnya. Ketika jarak antara apa yang dikatakan dan apa yang dialami terlalu lebar, kepercayaan hancur, dan sistem memasuki fase dekadensi.
Maka, tugas manusia yang sadar bukanlah sekadar tunduk pada sistem, melainkan setia pada kebenaran. Kesetiaan ini menuntut keberanian: berani berpikir, berani merasakan, dan berani berkata jujur meski tanpa kuasa. Dalam dunia yang dikuasai oleh struktur, menjaga kebenaran adalah bentuk perlawanan paling sunyi sekaligus paling hakiki.
Pada akhirnya, kekuasaan akan berlalu bersama waktu, tetapi kebenaran akan tetap tinggal bersama realitas. Manusia diberi pilihan: menjadi alat kekuasaan yang sementara, atau menjadi saksi kebenaran yang abadi.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
