Wartain.com || Puluhan Warga Kampung Cipetir RW 01, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, melakukan audiensi dengan Pemerintah Desa bertempat di Aula Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar, Sabtu 24/05/2025.
Dari berita sebelumnya audiensi yang dilaksanakan masyarakat Desa Sukamulya khususnya RW 01 denga Pemdes tersebut, menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu :
1. Proses rekrutmen tenaga kerja harus dikembalikan ke sistem awal yang lebih terbuka dan transparan
2. Inventarisasi dan Pengelolaan Pendapatan Desa secara Transparan
3.Transparansi Anggaran Pembangunan GOR Sukamulya
4. Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) dan Percaloan Tenaga Kerja
5. Pemulihan Fungsi dan Wewenang Lembaga Desa
6. Kejelasan Program BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Linmas, RT, RW dan Lembaga Desa lainnya.
Dudun Ibrahim, Kepala Desa Sukamulya menjawab tuntutan warga tersebut, terutama berkaitan dengan perekrutan tenaga kerja.
“Sebagai kepala Desa, selama ini Alhamdulillah kita layani, karena saya berkewajiban menyampaikan dan menerima keluhan-keluhan masyarakat. Kaitan dengan borongan kerja atau perekrutan karyawan ini memang ada tahapan, ada yang sudah masuk jadi karyawan, ada yang belum,” tuturnya.
“Jadi kami mencari cara, bagaimana caranya warga Sukamulya itu untuk bisa menjadi karyawan jangan jadi penonton, kalau jadi penonton kami marah, Saya sebagai Kepala Desa akan membela rakyat, karena kami dipilih oleh rakyat. Saya minta kepada rekan-rekan, kalau ada yang mau melamar kerja pakai duit, coba laporkan ke saya supaya saya tindak,” tegasnya.
Selain Ketenagakerjaan, Dudun menjawab permintaan masyarakat terkait pembangunan GOR. “Itu kaitan akhirnya melebar ke sana wajar mereka sebagai masyarakat menanyakan itu. Karena pemerintah desa ada tupoksinya masing-masing, ada aturan ke siapa saya melaporkan pembangunan ini. Berarti ke lembaga, bukan ke masyarakat langsung pada lembaga, maka lembaga yang harus mengoreksi saya,” ujarnya.
“Harapan saya masyarakat tenang, kami pun hadir di tengah-tengah masyarakat
untuk bisa menyerap tenaga kerja kita.
Dan untuk tim 11 saya sudah bubarkan
tidak berfungsi lagi. Tolong sampaikan bahwa kami, pemerintah desa, membantu sebetulnya dan tidak ada pungutan desa,” pungkasnya.***
Foto : Intan
Editor : Aab Abdul Malik
Reporter : Intan Fitri Utami
