Wartain.com – Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di mata Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, dari Fraksi PDIP, Yudi Suryadikrama, peringatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara pernah berada di titik paling kritis dan berhasil selamat.
Menurut Yudi, kesaktian Pancasila merujuk pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Saat itu ideologi negara hendak diganti dengan paham lain. Namun, berkat soliditas TNI, rakyat, dan keyakinan pada Pancasila, upaya tersebut berhasil digagalkan. Sejak itu, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi yang sakti dan tak tergantikan.
“Di era demokrasi seperti sekarang, ancaman terhadap Pancasila tidak lagi berupa kudeta bersenjata. Ancamannya berubah wajah menjadi disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme di ruang digital, dan polarisasi politik yang tajam,” ujar Yudi Suryadikrama, Rabu (1/10/2026).
Ia menilai demokrasi memberikan kebebasan yang luas kepada setiap warga negara untuk berpendapat. Kebebasan ini adalah anugerah yang harus dijaga. Namun, demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi tanpa batas. Ia adalah demokrasi Pancasila yang berlandaskan musyawarah, persatuan, dan keadilan.
“Menjaga keutuhan NKRI di alam demokrasi berarti kita harus mampu membedakan antara kritik terhadap pemerintah dan penolakan terhadap ideologi negara. Mengkritik kebijakan adalah bagian dari demokrasi. Menolak Pancasila sebagai dasar negara adalah pengkhianatan terhadap konsensus bangsa,” tegasnya.
Bagi politisi asal Sukabumi tersebut, Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjadi kunci utama. Di tengah perbedaan pilihan politik, suku, dan agama, persatuan harus tetap di atas segalanya. Pemilu boleh berbeda warna, tetapi Merah Putih tetap satu.
Yudi juga menyoroti tantangan munculnya ideologi transnasional yang ingin mengganti Pancasila. Menurutnya, paham tersebut masuk melalui media sosial, pendidikan non-formal, bahkan mimbar-mimbar publik. Di sinilah pentingnya literasi kebangsaan bagi generasi muda.
“Pers dan media modern memiliki peran strategis. Pers yang bertanggung jawab akan menghadirkan informasi yang menjernihkan, bukan memecah belah. Pers yang berlandaskan Pancasila akan menjadi perekat demokrasi, bukan pemicu konflik,” katanya.
Dunia pendidikan, lanjut Yudi, juga menjadi benteng pertahanan ideologi. Penguatan Profil Pelajar Pancasila, pendidikan karakter, dan wawasan kebangsaan di sekolah memastikan bahwa demokrasi yang tumbuh adalah demokrasi yang beradab dan beretika.
Ia menambahkan, aparat negara, baik TNI maupun Polri, juga dituntut profesional dalam menjaga demokrasi. Netralitas dalam pemilu, pengayoman terhadap semua kelompok, dan penegakan hukum yang adil adalah wujud nyata menjaga NKRI.
“Akhirnya, menjaga keutuhan NKRI di alam demokrasi adalah tugas semua pihak. Bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas setiap warga negara yang mengaku Indonesia,” pungkas Yudi.
Hari Kesaktian Pancasila, kata dia, mengingatkan kita bahwa demokrasi tanpa Pancasila akan menjadi liar dan memecah belah. Sebaliknya, Pancasila tanpa demokrasi akan menjadi kaku dan kehilangan makna. Keduanya harus berjalan beriringan untuk memastikan Indonesia tetap utuh, berdaulat, dan maju.***
Editor: Aab Abdul Malik
(Dul)
