Wartain.com – Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait hubungan kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), terutama mengenai kepastian operasional dapur SPPG yang telah dibangun para mitra.
Koordinator Aksi, Sawaludin Aweng, mengatakan dirinya mendapat mandat untuk memimpin aksi tersebut. Menurutnya, para mitra menilai terdapat sejumlah hak yang belum mendapatkan kepastian dari BGN.
“Saya dimandatkan oleh kawan-kawan untuk memimpin aksi tanggal 1 Oktober. Poin penting dalam aksi ini adalah menuntut hak-hak mitra yang hari ini kami nilai diabaikan oleh BGN,” kata Aweng dalam keterangannya, Senin (28/9/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas SPPG membutuhkan modal yang tidak sedikit. Sebagian mitra, kata dia, menggunakan pembiayaan perbankan maupun menghimpun investasi bersama untuk menyelesaikan pembangunan dapur.
Persoalan muncul ketika fasilitas yang telah rampung dan dinyatakan siap digunakan belum mendapatkan kepastian mengenai waktu operasional. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan mitra dalam mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
“Kami mengeluarkan duit untuk membangun fasilitas MBG. Ketika dapur sudah selesai dan siap digunakan, kami mempertanyakan kepastian operasionalnya. Karena bagi kami, pengembalian modal sangat bergantung pada operasional dapur,” ucapnya.
Dalam aksi tersebut, para mitra menyiapkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sebagai program pemerintah.
Mereka juga meminta pemerintah mendorong BGN mencabut moratorium pembangunan atau operasional SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah terpencil.
Selain persoalan operasional, para mitra turut meminta adanya kepastian hukum dalam hubungan kemitraan dengan BGN. Mereka mendorong pembentukan regulasi khusus yang dapat menjadi landasan penyelenggaraan program MBG sekaligus mengatur hubungan dan perlindungan hukum bagi para mitra.
“Kami meminta negara segera mengesahkan undang-undang MBG sebagai dasar hukum kemitraan dan perlindungan hukum bagi mitra,” kata Aweng yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Mitra BGN.
Menjelang aksi, konsolidasi disebut telah dilakukan di sejumlah daerah. Aweng memperkirakan jumlah peserta yang akan hadir berkisar 50 ribu hingga 100 ribu orang dari berbagai wilayah Indonesia.
Untuk wilayah Jawa Barat, ia menyebut terdapat rencana pengerahan sekitar 20 ribu peserta. Konsolidasi juga disebut berlangsung di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat.
Aksi tersebut rencananya digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi mitra SPPG terkait keberlanjutan program, kepastian operasional dapur, serta regulasi kemitraan dengan BGN.***(RAF)
Editor: Aab Abdul Malik
