Wartain.com – Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Jawa Barat dijadwalkan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 7–8 Agustus 2026. Forum yang diikuti seluruh Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Jawa Barat itu dinilai tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial pergantian kepemimpinan.
Koordinator Presidium MD KAHMI Sukabumi, Ferry Gustaman, SH, mengatakan Muswil harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi dan peran KAHMI dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat regional maupun nasional.
“Muswil tidak boleh hanya menjadi ajang reuni atau melepas rindu sesama alumni HMI. Forum ini harus melahirkan gagasan dan langkah konkret agar KAHMI semakin berkontribusi bagi umat, bangsa, dan khususnya pembangunan Jawa Barat,” kata Ferry dalam keterangannya, Minggu (13/7/2026).
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan peran aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk para alumni HMI yang tersebar di berbagai bidang profesi dan pengabdian.
Di tingkat internal, Ferry menilai diperlukan perbaikan pola kepemimpinan yang lebih akomodatif dan inklusif. Kepemimpinan KAHMI, kata dia, tidak seharusnya bersifat eksklusif berdasarkan latar belakang kampus maupun asal cabang tertentu.
“Masa depan MW KAHMI Jawa Barat harus dibangun dengan semangat merangkul seluruh komponen alumni HMI di Jawa Barat. Dengan keterlibatan semua unsur, soliditas organisasi akan semakin terlihat dan berdampak pada kiprah eksternalnya,” ujarnya.
Ferry juga menyoroti pola kepemimpinan presidium kolektif kolegial yang terdiri dari tujuh orang. Menurut dia, sistem tersebut sejatinya merupakan potensi besar apabila dikelola secara efektif dan terukur.
Ia mengusulkan dua langkah perbaikan. Pertama, posisi Koordinator Presidium ditetapkan secara tetap selama satu periode kepengurusan guna menjaga konsistensi koordinasi dan fokus terhadap pencapaian program kerja. Meski keputusan tetap diambil secara kolektif dan kolegial, tanggung jawab koordinatif berada pada koordinator presidium.
Kedua, setiap anggota presidium diberikan tanggung jawab membawahi bidang-bidang tertentu sesuai pembagian tugas organisasi. Dengan pola tersebut, kinerja masing-masing presidium dapat diukur dan dievaluasi secara lebih jelas, termasuk dalam aspek administrasi dan pertanggungjawaban program.
“Dengan pembagian peran yang lebih terstruktur, kontribusi setiap presidium menjadi lebih terukur dan organisasi dapat bergerak lebih produktif,” katanya.
Pandangan tersebut, lanjut Ferry, berangkat dari evaluasi terhadap dinamika kepengurusan MW KAHMI Jawa Barat saat ini yang dinilainya masih cenderung kaku dan membutuhkan adaptasi yang lebih responsif.
Meski demikian, ia optimistis kepemimpinan KAHMI Jawa Barat ke depan akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai persoalan, baik di internal organisasi maupun dalam merespons dinamika sosial, politik, dan pembangunan di masyarakat.
“Muswil ini harus menjadi titik tolak lahirnya KAHMI Jawa Barat yang lebih adaptif, solid, dan berdaya guna bagi umat dan bangsa,” pungkasnya.Naskah ini disusun dalam format berita yang berimbang, menggunakan atribusi yang jelas pada narasumber, serta menghindari klaim yang tidak dapat diverifikasi sehingga sesuai dengan kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
