Wartain.com – Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Sukabumi menebar seruan tegas melalui poster digital: _”Jangan Mau Diatur oleh Amerika Serikat!!”_. Poster berlatar hijau tua dengan motif geometris islami dan logo resmi GPII itu mulai ramai beredar di media sosial sejak akhir pekan ini.
Seruan dengan dua tanda seru tersebut menjadi penegasan sikap GPII terhadap isu kedaulatan. Ketua PD GPII Kabupaten Sukabumi, Upar Suparlan., S.M., menyatakan bahwa menolak diatur-atur oleh Amerika Serikat bukan sekadar sikap politik, melainkan amanah konstitusi yang harus dipegang teguh.
Ia merujuk Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Itu prinsip dasar. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa,” kata Upar, Minggu (10/5/2026).
Menurut Upar, Indonesia adalah negara berdaulat penuh sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Karena itu, segala bentuk intervensi asing yang berpotensi menggerus kemandirian bangsa harus ditolak.
GPII sendiri bukan organisasi baru. Berdiri sejak 1945, GPII dikenal konsisten menyuarakan isu keumatan, kebangsaan, serta sikap kritis terhadap intervensi asing. Di Sukabumi, PD GPII aktif dalam kaderisasi, kajian rutin, hingga advokasi sosial kemasyarakatan.
Upar menjelaskan, konteks seruan kali ini tak lepas dari dinamika politik global. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang memuncak pada awal 2026 menjadi salah satu sorotan.
“Jangan ada keberpihakan pada Amerika Serikat merupakan langkah yang bagus. Indonesia mustinya menjaga hubungan baik dengan berbagai negara dan fokus pada perlindungan kepentingan nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Artinya, Indonesia mengecam agresi dan kekerasan dari semua pihak serta mendorong de-eskalasi melalui jalur multilateral seperti OKI dan PBB. Sikap non-blok itu, kata dia, harus dijaga agar Indonesia tidak terseret dalam konflik kepentingan negara adidaya.
Isu Palestina juga menjadi perhatian GPII. Upar menilai dukungan Indonesia terhadap Palestina didasarkan pada solidaritas agama, kemanusiaan, sejarah, serta amanat konstitusi menentang penjajahan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia seyogianya konsisten membela kemerdekaan Palestina dan mendorong solusi dua negara.
“Fokus kita hari ini adalah kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, serta persatuan dalam keberagaman untuk kesejahteraan. Kalau kita mudah diatur asing, cita-cita itu sulit tercapai,” ujar Upar.
Poster seruan PD GPII Sukabumi kini viral di kalangan aktivis muda Islam dan alumni GPII. Publik dan kader menanti sikap resmi lanjutan: apakah seruan ini merespons kebijakan luar negeri, kerja sama ekonomi, atau isu internasional tertentu. Kejelasan dibutuhkan agar tidak multitafsir.
Upar memastikan GPII Sukabumi akan terus mengawal isu kedaulatan. “Jangan mau diatur-atur oleh Amerika Serikat adalah amanah konstitusi. Kami akan terus bersuara agar bangsa ini tetap berdaulat penuh, bebas menentukan arahnya sendiri tanpa tekanan pihak luar,” tutupnya.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
