Wartain.com || Proses penanganan pascabencana besar yang melanda Kabupaten Sukabumi pada Desember 2024 dan Maret 2025 masih terus berjalan hingga saat ini. Ribuan warga terdampak bencana hidrometeorologi—mulai dari banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah—belum seluruhnya mendapatkan hunian tetap (huntap) sebagai tempat tinggal baru.
Bupati Sukabumi Asep Japar mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan sejumlah permohonan relokasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun proses realisasi masih berjalan secara bertahap.
“Kami sudah mengusulkan ke BNPB, mudah-mudahan bisa segera terealisasi. Memang jumlahnya cukup banyak, terutama dari bencana yang terjadi pada 4 Desember lalu. Sebagian warga sudah menempati hunian sementara (huntara), tapi masih banyak yang menunggu kepastian relokasi,” ujar Asep Japar, usai menghadiri acara Silaturahmi Relawan Bencana di Bumi Mandiri Center, Kadudampit, Sabtu (12/7/2025).
Salah satu tantangan utama dalam proses relokasi, menurutnya, adalah keterbatasan lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan huntap. Meski terdapat banyak lahan perkebunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, pemanfaatannya sebagai lokasi relokasi harus melewati proses perizinan dan pertimbangan hukum yang panjang.
“Tanah memang tersedia, tapi belum tentu bisa langsung digunakan. Kami berharap ada dukungan dari perusahaan pemilik lahan seperti PTPN untuk bisa mengalokasikan sebagian area mereka bagi masyarakat terdampak,” tambahnya.
Selain pemerintah, proses penanganan pascabencana juga mendapat dukungan aktif dari berbagai relawan lokal maupun luar daerah. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tambahan yang sedang diupayakan solusinya melalui berbagai pengajuan ke pemerintah pusat.
“Koordinasi dengan BNPB sudah kami lakukan, tinggal menunggu proses berikutnya. Relawan juga banyak membantu, terutama dalam pembangunan huntara,” ungkap Asep.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 120 unit huntara yang telah terbangun dan ditempati warga terdampak. Namun masih ada penyintas yang harus tinggal di rumah kontrakan karena belum mendapatkan hunian sementara.
“Sebagian penyintas tinggal di huntara, dan sebagian lainnya masih mengontrak rumah. Kami bersama relawan terus berupaya mencari solusi, termasuk pembangunan huntap secara bertahap,” jelas Deden.
Salah satu progres terbaru, lanjutnya, terjadi di Kecamatan Lengkong, di mana 20 unit hunian telah selesai dibangun berkat kerja sama dengan relawan.
“Alhamdulillah, 20 unit rumah di Lengkong sudah rampung. Ini hasil sinergi dengan para relawan. Harapannya, inisiatif seperti ini bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga bisa dipindahkan ke hunian yang layak,” tutupnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
