Wartain.com – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 dan Program Prioritas Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Setda Kota Sukabumi itu dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah Jawa Barat pada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI beserta jajaran, Wakil Wali Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan. Menurutnya, kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta integritas aparatur menjadi faktor utama dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan.
“Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran atau banyaknya program yang dirancang, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, serta integritas seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan amanah,” ujarnya.
Ayep menyampaikan apresiasi kepada KPK yang selama ini aktif memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kehadiran KPK tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik.
“Karena itu seluruh program dan kegiatan pemerintah harus diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah,” katanya.
Menurut Ayep, Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penting bagi Kota Sukabumi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Karena itu, pengawasan harus menjadi bagian integral dari seluruh proses pemerintahan.
“Pengawasan harus memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya daerah berjalan sesuai peraturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi juga memaparkan sejumlah langkah penguatan tata kelola pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan pengendalian intern dan manajemen risiko, penguatan fungsi pengawasan internal, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah dan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, digitalisasi pemerintahan, peningkatan transparansi keuangan daerah, serta pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme terus didorong sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Ayep menekankan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak boleh terbuang sia-sia.
“Setiap rupiah anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Melalui rapat koordinasi bersama KPK tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat memperkuat evaluasi, mengidentifikasi berbagai potensi risiko, sekaligus menyatukan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
