Anto Kusumayuda: Geopolitik Global Kompleks, Presiden Harus Turun Langsung Perjuangkan Kepentingan Nasional (Foto : Anto)
Wartain.com – Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda menyatakan dukungan penuh atas pernyataan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco sebelumnya menanggapi kritik soal intensitas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara.
Menurut Anto, pandangan Dasco proporsional dan objektif. Ia menilai dinamika diplomasi internasional sekarang jadi kebutuhan strategis Indonesia, bukan sekadar agenda seremonial.
Kritik dari Dino Patti Djalal dan tanggapan Anies Baswedan disebut Anto sebagai bagian demokrasi sehat. Tapi harus ditempatkan di konteks geopolitik global yang makin kompleks.
“PPJNA 98 mendukung pernyataan Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan bahwa substansi geopolitik harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kebijakan luar negeri Presiden Prabowo. Jangan sampai penilaian publik hanya berhenti pada seberapa sering seorang presiden bepergian ke luar negeri, tanpa melihat hasil strategis yang ingin dicapai,” ujar Anto Kusumayuda, Kamis 4/6/2026.
Anto menyorot perubahan geopolitik cepat: persaingan negara besar, konflik kawasan, perang dagang, ketahanan pangan, transisi energi, sampai keamanan regional. Semua langsung hantam kepentingan nasional.
Dalam situasi itu, diplomasi tingkat tinggi nggak bisa diganti Zoom atau birokrasi. Presiden sebagai kepala negara + kepala pemerintahan wajib hadir langsung di forum global.
“Presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang harus memastikan kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan secara langsung di forum-forum internasional. Kehadiran Presiden dalam berbagai pertemuan global bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan bagian dari strategi membangun pengaruh Indonesia di tingkat dunia,” katanya.
Indonesia, lanjut Anto, punya tanggung jawab sebagai negara terbesar ke-4 di dunia. Kunjungan luar negeri Prabowo harus dilihat sebagai investasi diplomatik jangka panjang.
Anto kritik cara ukur diplomasi yang cuma hitung frekuensi terbang. Diplomasi modern nggak bisa disederhanakan begitu.
“Yang harus dinilai adalah apa hasilnya bagi Indonesia. Apakah ada peluang investasi baru, kerja sama perdagangan yang meningkat, akses pasar yang lebih luas, kerja sama pertahanan yang menguntungkan, atau posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Itu parameter yang lebih tepat,” tegasnya.
Sejak awal pemerintahan Prabowo, orientasi luar negeri Indonesia dinilai seimbang ke semua kawasan. Tujuannya jaga politik bebas aktif, jangan terjebak blok politik tertentu.
Anto juga apresiasi sikap Dasco yang tetap buka ruang kritik dari akademisi, diplomat, tokoh politik. Dasco disebut negarawan karena terbuka masukan tapi tetap berpijak ke kepentingan nasional.
“Dasco tidak menolak kritik secara mentah-mentah. Beliau justru mengatakan bahwa substansi yang berkaitan dengan geopolitik perlu menjadi pertimbangan. Ini menunjukkan sikap negarawan yang terbuka terhadap masukan tetapi tetap berpijak pada kepentingan nasional,” ujarnya.
Anto ajak publik lihat aktivitas Prabowo dari kacamata luas. Tantangan Indonesia bukan cuma domestik. Ketahanan pangan, investasi, stabilitas ASEAN, maritim, teknologi, energi – semua butuh Indonesia aktif di forum internasional.
“PPJNA 98 berpandangan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pihak dapat berdiskusi secara substantif mengenai manfaat diplomasi Indonesia bagi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Dalam konteks itu, kami mendukung pandangan Sufmi Dasco Ahmad bahwa yang harus menjadi fokus adalah substansi dan hasil diplomasi, bukan semata-mata jumlah kunjungan luar negeri Presiden,” pungkas Anto Kusumayuda.***
Editor : Aab Abdul Malik
(Dul)
