Wartain.com – Suasana ruang rapat DPRD Kota Sukabumi berubah menjadi lautan aspirasi pada Rabu (20/5/2026). Ratusan ketua RT dan RW dari berbagai wilayah di Kota Sukabumi memadati ruang sidang untuk menyampaikan tuntutan terkait keberlanjutan program P2RW hingga realisasi dana abadi Rp10 juta per RT.
Jumlah peserta yang datang membuat ruang rapat tak mampu menampung seluruh peserta. Sebagian duduk di kursi sidang, sementara lainnya memilih duduk lesehan di lantai. Dalam audiensi tersebut, sejumlah perwakilan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap sejumlah program yang dinilai belum terealisasi.
Koordinator Forum Komunikasi RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahreza Perwira, menegaskan kehadiran mereka bukan untuk meminta bantuan, tetapi memperjuangkan hak masyarakat yang selama ini disampaikan melalui para pengurus lingkungan.
“Kami bukan datang untuk mengemis ataupun meminta-minta. Kami hadir untuk menuntut hak serta mendesak Wali Kota memenuhi janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat,” ujar Mauly.
Forum RT/RW membawa empat poin tuntutan utama. Salah satunya meminta agar Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tetap dipertahankan karena dianggap menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk pembangunan skala lingkungan.
Menurut Mauly, P2RW selama ini lahir dari hasil musyawarah warga dan menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan di tingkat RT dan RW.
Selain itu, forum juga menyoroti persoalan keterlambatan pencairan insentif bagi RT, RW, Linmas, marbot, hingga kader Posyandu. Mereka menilai persoalan tersebut terus berulang dan berdampak pada para pengurus di lapangan.
“Bahkan kemarin ada RT/RW yang mengeluh sampai tidak bisa lebaran karena insentif belum cair,” katanya.
Isu lain yang disampaikan adalah pengelolaan dana kelurahan yang dinilai perlu lebih melibatkan RT, RW, dan unsur kelembagaan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan lebih transparan dan tepat sasaran.
Tuntutan terakhir menyangkut janji dana abadi sebesar Rp10 juta per RT setiap tahun yang sebelumnya sempat disampaikan pada masa kampanye kepala daerah.
“Kalau dihitung lima tahun masa jabatan berarti Rp50 juta per RT. Sampai saat ini kami belum melihat realisasinya,” ujar Mauly.
Ia menyebut sebanyak 346 anggota forum hadir dalam audiensi tersebut. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada kepastian terkait tuntutan yang diajukan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Djuanda memastikan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan program P2RW agar dapat masuk dalam skema APBD 2026.
“P2RW tidak akan hilang. Kami perjuangkan masuk di anggaran murni, atau jika belum memungkinkan akan diupayakan melalui anggaran perubahan,” kata Wawan.
Ia menjelaskan program tersebut sebenarnya telah masuk dalam pembahasan RKPD dan Banggar DPRD, namun terdapat kendala teknis penganggaran serta berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Terkait janji dana Rp10 juta per RT, Wawan menyebut terdapat hambatan regulasi karena nomenklatur “dana abadi” tidak dapat digunakan dalam mekanisme anggaran daerah. Meski demikian, DPRD bersama pemerintah daerah disebut tengah mencari formulasi agar program tersebut tetap bisa diwujudkan.
Sebagai bentuk komitmen, Wawan bahkan menyatakan siap mengambil sikap tegas apabila program P2RW tidak masuk dalam perubahan anggaran.
“Saya tidak akan tanda tangan APBD Perubahan kalau P2RW sampai tidak ada,” tandasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
