Wartain.com – Film dokumenter _Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita_ belakangan ramai dibahas di media sosial, ruang diskusi kampus, hingga warung kopi. Karya Cypri Paju Dale dan Dandhy Dwi Laksono ini mendapat perhatian besar dari jaringan NGO dan akademisi yang mengangkatnya sebagai representasi penderitaan masyarakat adat di Papua.
Film tersebut menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Fokusnya pada pembukaan hutan adat untuk industri sawit dan tebu yang dinilai mengancam tradisi masyarakat, termasuk tradisi bakar batu dan pesta babi yang memiliki makna sosial dan spiritual mendalam.
Namun di balik apresiasi terhadap estetika dan pesan budaya yang disampaikan, muncul pertanyaan kritis: mengapa narasi ini berhenti pada proyek dalam negeri, sementara persoalan lain yang lebih besar justru nyaris tidak disinggung?
Lubang Besar yang Luput dari Sorotan
Di tanah yang sama tempat tradisi pesta babi hidup, ada tambang Grasberg di Mimika yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun. PT Freeport Indonesia telah mengeruk miliaran ton bijih tembaga dan emas dari pegunungan Papua. Skala eksploitasinya jauh melampaui proyek sawit dan tebu yang disorot film.
Bagi masyarakat Amungsa, gunung bukan sekadar tanah. Ia adalah bagian dari identitas dan spiritualitas. Ketika gunung itu dibongkar, yang hilang bukan hanya lanskap, tapi juga relasi manusia dengan alam dan leluhur mereka.
Anehnya, isu Freeport jarang muncul dalam diskusi yang dipicu film ini. Suara yang biasanya lantang membela hak masyarakat adat tiba-tiba meredup ketika berhadapan dengan korporasi multinasional yang beroperasi sejak 1967.
Pertanyaan untuk Arah Narasi
Pengamat politik dan perwakilan partai pernah menyinggung bahwa tidak semua narasi emosional merepresentasikan keseluruhan kenyataan. Sebuah film dokumenter, meski kuat secara visual, tidak otomatis netral.
Ada catatan bahwa agenda pendanaan internasional sering memengaruhi fokus gerakan sipil. Isu budaya, konflik lokal, dan lingkungan akibat kebijakan dalam negeri lebih sering diangkat, sementara persoalan neokolonialisme ekonomi oleh korporasi asing cenderung dihindari.
Ketika satu isu disorot terang-benderang, isu lain bisa saja terdorong ke belakang layar. Menyorot pergeseran budaya lokal tanpa menyinggung aliran kekayaan alam yang keluar negeri dinilai sebagian pihak sebagai ironi intelektual.
Menolak Melihat Papua Secara Sepotong
Menikmati _Pesta Babi_ sebagai refleksi budaya dan kritik kebijakan sah-sah saja. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut kritik semacam itu wajar, meski ada narasi yang provokatif. Menurutnya, masyarakat bebas menonton lalu mendiskusikannya.
Masalahnya muncul ketika film ini dijadikan satu-satunya lensa untuk melihat Papua. Kenyataannya, tantangan di Papua tidak hanya datang dari proyek domestik, tapi juga dari eksploitasi sumber daya berskala global yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Melihat Papua secara utuh berarti menempatkan api bakar batu dan dinding tambang asing dalam satu bingkai. Jika para pengamat dan NGO memilih diam pada isu tertentu, maka tanggung jawab untuk menyuarakan gambaran lengkap jatuh pada publik yang membaca dan menonton.
Keadilan tidak bisa lahir dari kamera yang hanya mau melihat sebagian cerita.***
Editor : Aab Abdul Malik
(DH)
