Wartain.com || Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara terkait peritel yang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan beras premium, hingga sebabkan pembatasan pembelian beras di ritel modern.
Menurut Arief, dengan kondisi RI saat ini yang kekurangan cadangan beras, pihaknya mau tidak mau harus merealisasikan kuota impor secepat mungkin, demi memenuhi kebutuhan beras masyarakat Indonesia.
Bahkan Arief yang saat ini juga duduk di kursi Dewan Pengawas Perum Bulog menyebutkan, importasi beras ini memang perlu dijalankan meskipun pahit.
“Walaupun sangat pahit, Importasi saat ini harus dijalankan. Mungkin tidak populer saya sampaikan, tetapi harus dikerjakan untuk pemenuhan kebutuhan saat ini,” tutur Arief, dikutip dari Kumparan, Minggu 11/2/2024.
Adapun saat ini, Arief bilang, pihaknya telah merealisasikan 500.000 ton pertama impor beras dari total kuota impor penugasan 2024 sebanyak 2 juta ton dan akan masuk pada Maret mendatang.
Menurutnya, importasi ini dilakukan untuk mencegah kelangkaan sehingga dapat menjaga stabilitas harga beras di petani dan juga konsumen.
“Mulai direalisasikan 500.000 ton pertama, Masuk 2024. Importasi terukur dilakukan, jadi harga petani juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Selain mulai merealisasikan kuota impor penugasan 2024, lebih lanjut Arief menjelaskan pihaknya tengah berupaya untuk mempercepat bongkar muat kapal kargo berisi beras kuota impor 2023 yang direalisasikan pada tahun ini, sebanyak 500.000 ton.
“Aksi yang dikerjakan saat ini (di antaranya) bongkar kapal beras luar negeri di beberapa Port, bongkar muat ex 2023,” imbuh Arief.
Di sisi lain, Arief menuturkan pihaknya terus berlomba dengan konsumsi masyarakat untuk memasok ke ritel-ritel maupun pasar tradisional, sementara saat ini telah didistribusikan sebanyak 200.000 ton, setelah menyuplai jumlah yang sama ke penggilingan pada akhir tahun lalu.
“Supply ke peritel dari Bulog sudah berjalan, adu cepat dengan pembelian, masyarakat, saat ini sampai dengan Maret 2024 juga dialokasikan 200.000 ton, 50.000 ton-nya kita berikan ke Food Station atas permintaan Gubernur DKI Jakarta dengan BUMD (sektor) pangannya,” jelas Arief.
“Nyambung terus dari tahun lalu, karena kita tahu ada keterbatasan tanam akibat kurang air atau el nino, 2 kali 200.000 ton beras komersial ke penggiling padi. 1.2 juta Ton SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) ke outlets,” tambahnya.
Sementara, terkait kelangkaan ini, Arief menyebutkan telah bersiap sejak tahun lalu.
“Dari tahun lalu sudah mulai disiapkan. Sehingga Bantuan Pangan Beras Pemerintah, SPHP dan GPM (Gerakan Pangan Murah) berjalan terus. Khusus untuk 22 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), masyarakat kita yang paling memerlukan bantuan pangan beras, pemerintah akan dimulai kembali tanggal 15 Feb 2024 setelah pencoblosan. Pemerintah sangat menghormati proses Pemilu dan tidak ada politisasi,” pungkas Arief.***
Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Editor: Raka A. Firmansyah
(Red)
