Wartain.com || Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi hingga kini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kesiapan lahan. Meski begitu, pemerintah daerah terus berupaya agar program tersebut dapat segera terealisasi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, memastikan bahwa Kota Sukabumi belum masuk dalam daftar pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahun ini.
“Belum, Kota Sukabumi belum,” tegasnya saat ditemui usai kegiatan Kampung Sosial di Taman Cikondang, Kecamatan Citamiang, Selasa (7/4/2026).
Menurut Noneng, salah satu hambatan utama berada pada kondisi geografis lahan yang belum memenuhi syarat teknis pembangunan.
“Kota Sukabumi sebetulnya sudah menyiapkan lahannya karena yang menyiapkan lahan memang kabupaten/kota. Nah, cuma agak kendalanya Sukabumi kontur lahan, tanahnya ya, kan harus rata,” jelasnya.
Ia menambahkan, lahan yang akan digunakan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk luas minimal serta kondisi tanah yang siap bangun.
“Ini juga dilihat oleh Kemen-PU kan apakah memenuhi syarat karena harus 7,6 hektar dengan posisi clear and clean dan sudah matang tanahnya,” paparnya.
Hingga saat ini program Sekolah Rakyat saat ini telah memasuki tahap rintisan di sejumlah daerah. Secara keseluruhan, terdapat 20 Sekolah Rakyat yang telah berjalan dalam tahap awal.
“Sekolah Rakyat ini sekarang yang untuk rintisan ya ada 20. Ada 20 Sekolah Rakyat dan sedang dibangun yang tetap, Sekolah Rakyat tetap,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pada fase awal, kegiatan belajar mengajar masih memanfaatkan bangunan yang sudah tersedia. Namun, pemerintah kini mulai membangun fasilitas permanen yang ditargetkan bisa digunakan dalam waktu dekat.
“Yang kemarin itu kan satu tahun rintisan masih menggunakan gedung-gedung yang ada. Nah, sekarang yang sedang dibangun yang untuk digunakan untuk Juni-Juli ini ada enam di Jawa Barat,” kata Noneng.
Enam lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen tersebut tersebar di beberapa wilayah strategis, di antaranya Kabupaten Bandung dan Bogor.
“Yang jelas di Kabupaten Bandung ada, kemudian di Bogor ada, yang empatnya lagi nanti saya sampaikan takutnya keliru,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar program Sekolah Rakyat bisa hadir di wilayahnya. Salah satu lokasi yang sempat direncanakan berada di kawasan Cikundul.
“Awalnya itu di Cikundul, ya. Ini informasi, Pak. Karena kan kami juga di Dinas Sosial baru memperhatikan dokumen-dokumen ke sana,” ujarnya.
Asep mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah intens berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial, guna mempercepat realisasi program tersebut.
“Kami juga komunikasi dengan Palmartha, salah satu UPT yang ada di Kemensos. Kemudian kami juga kemarin sudah melakukan upaya bagaimana kita untuk menuju terwujudnya Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Tahapan yang sedang berjalan saat ini masih sebatas verifikasi awal, khususnya terhadap kesiapan lembaga pendukung di daerah.
“Kemarin mereka baru memverifikasi dulu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di kota karena ada isiannya nanti,” katanya.
Sebagai langkah awal, Dinas Sosial Kota Sukabumi juga mempertimbangkan pembentukan Sekolah Rakyat rintisan sambil menunggu kesiapan pembangunan permanen.
“Tetapi kami, upaya dari Dinas Sosial yang tadi adalah kita membuat dulu lah sekolah rintisan, ya, untuk cikal bakal nantinya Sekolah Rakyat yang ditetapkan,” ujar Asep.
Ia menegaskan bahwa penetapan resmi program Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Karena penetapan Sekolah Rakyat itu adalah dari Kementerian Sosial,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga terus mencari alternatif lahan yang memenuhi standar dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
“Sebetulnya kita juga berupaya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya di Bidang Aset. Ada enggak lahan-lahan yang memenuhi standar untuk dibangunnya Sekolah Rakyat,” ungkapnya.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Kota Sukabumi tetap optimistis program Sekolah Rakyat dapat segera terwujud.
“Ya mudah-mudahan sih Sekolah Rakyat di Kota Sukabumi itu bisa seperti beberapa kabupaten/kota yang sudah ada Sekolah Rakyat-nya,” harapnya.
Asep menegaskan, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi program tersebut.
“InsyaAllah setelah kegiatan ini kita juga harus berkoordinasi dengan provinsi, kemudian dengan kementerian lah khususnya. Itu upaya-upaya kita dari Dinas Sosial Kota Sukabumi,” pungkasnya.***(RAF)
Editor : Aab Abdul Malik
